Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh satuan kerja perangkat daerah hingga Agustus ini masih sangat rendah.
"Baru sekitar 35 persen anggaran yang bisa terserap, ini memang selalu menjadi masalah di pemerintahan setiap tahunnya dan tidak hanya di Sukabumi saja, tetapi hampir di semua daerah," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD disebabkan oleh beberapa faktor, seperti telat dalam hal pengajuan kegiatan, lamanya lelang proyek, bahkan ada beberapa SKPD yang takut menggunakan anggaran karena belum paham dengan aturan sehingga khawatir terjerat hukum.
Dari pantauannya, mayoritas SKPD yang paling rendah penyerapan anggarannya yang kegiatannya dalam hal fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan dan lain-lain. Namun, tidak hanya yang berkaitan dengan fisik saja, ada beberapa dinas yang bergerak di bidang sosial, pertanian juga masih rendah dalam penyerapannya.
"Kami juga mendorong kepada seluruh kepala SKPD agar tidak khawatir dalam menggunakan anggaran asalkan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan hukum," kata Sukmawijaya yang hanya satu hari lagi menjabat sebagai Bupati Sukabumi setelah 10 tahun menjadi kepala daerah.
Politisi PKS ini juga mengimbau kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukabumi yang nantinya akan menggantikan sementara dirinya setelah pilkada, diharapkan bisa mendongkrak penggunaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Yang paling penting dalam penggunaan anggaran ini adalah hal sangat prioritas untuk warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Baru sekitar 35 persen anggaran yang bisa terserap, ini memang selalu menjadi masalah di pemerintahan setiap tahunnya dan tidak hanya di Sukabumi saja, tetapi hampir di semua daerah," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD disebabkan oleh beberapa faktor, seperti telat dalam hal pengajuan kegiatan, lamanya lelang proyek, bahkan ada beberapa SKPD yang takut menggunakan anggaran karena belum paham dengan aturan sehingga khawatir terjerat hukum.
Dari pantauannya, mayoritas SKPD yang paling rendah penyerapan anggarannya yang kegiatannya dalam hal fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan dan lain-lain. Namun, tidak hanya yang berkaitan dengan fisik saja, ada beberapa dinas yang bergerak di bidang sosial, pertanian juga masih rendah dalam penyerapannya.
"Kami juga mendorong kepada seluruh kepala SKPD agar tidak khawatir dalam menggunakan anggaran asalkan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan hukum," kata Sukmawijaya yang hanya satu hari lagi menjabat sebagai Bupati Sukabumi setelah 10 tahun menjadi kepala daerah.
Politisi PKS ini juga mengimbau kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukabumi yang nantinya akan menggantikan sementara dirinya setelah pilkada, diharapkan bisa mendongkrak penggunaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Yang paling penting dalam penggunaan anggaran ini adalah hal sangat prioritas untuk warga.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015