Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengatakan, dirinya siap diaudit oleh lembaga manapun terkait pemberian izin pembangunan pabrik semen PT Semen Ciam Grup atau Semen Jawa.
"Seluruh izin mulai izin prinsip hingga operasional perusahaan itu sudah sesuai prosedur dan sesuai persyaratan sehingga kami melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi memberikan izin. Namun, jika ada kesalahan maka kami siap diaudit," katanya di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, dengan adanya pembangunan perusahaan semen asal Thailand itu harus diakui ada yang pro dan kontra.
Tapi yang harus diperhatikan adalah warga tidak perlu khawatir dengan dampak ke depannya, karena Pemkab Sukabumi siap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan di kemudian hari.
Dalam memberikan izin industri, perdagangan, atau usaha lainnya kepada investor pemerintah mempunyai banyak penilaian, persyaratan dan lain-lain yang harus ditempuh oleh masing-masing investor.
Jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka pemerintah akan menolak pengajuan investasi oleh investor.
"Pro dan kontra di setiap pembangunan selalu saja terjadi, namun pemerintah sebelum memberikan izin kepada investor yang harus diperhatikan adalah dampak terhadap masyarakat," tambah Sukmawijaya.
Sementara, Ketua Forum Warga Sirnaresmi Melawan (FWSM) Rukmana menuding Semen Jawa telah melakukan pemalsuan dokumen izin lingkungan.
Maka dari itu, ratusan warga yang tinggal di dekat lokasi perusahaan meminta agar pembangunan itu tidak diteruskan dan ditutup.
Bahkan, diketahui ada 20 tanda tangan warga yang diduga dipalsukan, ini terbukti karena warga Sirnaresmi tak pernah dilibatkan atau mendapat sosialisasi dari pemkab atau pun pihak perusahaan soal rencana pembangunan.
Dampak negatif lainnya yang sangat dikhawatirkan warga adalah pencemaran udara dari proses pembuatan semen.
"Dampak yang sudah kami rasakan saat ini adalah kondisi air warga yang tinggal di sekitar lokasi sudah mulai keruh, bahkan sumur warga sudah banyak kering akibat pembangunan pabrik ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Seluruh izin mulai izin prinsip hingga operasional perusahaan itu sudah sesuai prosedur dan sesuai persyaratan sehingga kami melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi memberikan izin. Namun, jika ada kesalahan maka kami siap diaudit," katanya di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, dengan adanya pembangunan perusahaan semen asal Thailand itu harus diakui ada yang pro dan kontra.
Tapi yang harus diperhatikan adalah warga tidak perlu khawatir dengan dampak ke depannya, karena Pemkab Sukabumi siap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan di kemudian hari.
Dalam memberikan izin industri, perdagangan, atau usaha lainnya kepada investor pemerintah mempunyai banyak penilaian, persyaratan dan lain-lain yang harus ditempuh oleh masing-masing investor.
Jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka pemerintah akan menolak pengajuan investasi oleh investor.
"Pro dan kontra di setiap pembangunan selalu saja terjadi, namun pemerintah sebelum memberikan izin kepada investor yang harus diperhatikan adalah dampak terhadap masyarakat," tambah Sukmawijaya.
Sementara, Ketua Forum Warga Sirnaresmi Melawan (FWSM) Rukmana menuding Semen Jawa telah melakukan pemalsuan dokumen izin lingkungan.
Maka dari itu, ratusan warga yang tinggal di dekat lokasi perusahaan meminta agar pembangunan itu tidak diteruskan dan ditutup.
Bahkan, diketahui ada 20 tanda tangan warga yang diduga dipalsukan, ini terbukti karena warga Sirnaresmi tak pernah dilibatkan atau mendapat sosialisasi dari pemkab atau pun pihak perusahaan soal rencana pembangunan.
Dampak negatif lainnya yang sangat dikhawatirkan warga adalah pencemaran udara dari proses pembuatan semen.
"Dampak yang sudah kami rasakan saat ini adalah kondisi air warga yang tinggal di sekitar lokasi sudah mulai keruh, bahkan sumur warga sudah banyak kering akibat pembangunan pabrik ini," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015