Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kota Bogor tahun 2022 kepada DPRD Kota Bogor, dengan rancangan target pendapatan Rp2,1 triliun dan target belanja Rp3,4 triliun.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan rancangan KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022 yang disampaikan kepada DPRD tersebut, disusun berdasarkan arahan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat memberikan arahan, APBD tahun anggaran 2022, masih terdampak dan fokus pada penanggulangan COVID-19, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Kamis,
Baca juga: DPRD Kota Bogor segera bahas RAPBD tahun 2021
Menurut Bima Arya, Kota Bogor dalam menyusun rancangan KUA/PPAS tahun 2022, fokus pada adaptif dan tanggap terhadap COVID-19. "Adaptif, artinya menyesuaikan pendapatan yang terdampak pandemi dan tanggap dalam penanganan COVID-19," katanya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor ini menjelaskan, pada rancangan target pendapatan Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp2,1 triliun, terdiri dari Rp1,2 triliun pendapatan asli daerah (PAD) dan Rp858 miliar bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH).
Sedangkan, pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan provinsi, kata dia, masih dikoordinasikan lanjut dengan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, pada sisi rancangan target belanja, Bima menjelaskan, rancangan target belanja pada Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp3,4 triliun.
Baca juga: DPRD: Pemkot Bogor belum sampaikan Raperda APBD tahun 2021
Dari total rancangan target belanja tersebut, kata dia, Rp44 miliar direncanakan untuk anggaran kuratif dan rehabilitatif penanganan COVID-19, salah satunya adalah penyediaan fasilitas isolasi.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga merencanakan belanja untuk prioritas lain, yakni pembangunan GOR kecamatan yang terintegrasi dengan pusat kuliner sebesar Rp18 miliar. "Sasarannya untuk mendorong aktivitas olahraga sekaligus mendorong perekonomian warga," katanya.
Rencana penataan Kawasan Batutulis, yakni pembebasan lahan sebesar Rp5,3 miliar. "Tujuannya untuk mendorong pariwisata budaya dan sejarah yang menjadi identitas Kota Bogor. Pariwisata ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian warga," katanya.
Rencana belanja lainnya adalah, lenajutan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Rp52 miliar, pembebasan lahan dan pembangunan jalan R3 Rp42 miliar, serta pembangunan Gedung Perpustakaan Rp12 miliar.
Baca juga: Perubahan APBD Kota Bogor 2020 sesuaikan pendapatan dan belanja untuk COVID-19
Menurut Bima Arya, Kota Bogor juga merencanakan pembiayaan yakni penyertaan modal berupa saham kepada PT Bank BJB untuk pengembangan kapasitas usaha dan struktur permodalan, sehingga ke depannya diharapkan PT Bank BJB dapat mendukung implementasi transaksi digital di Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung rencana perluasan fasilitas RSUD Kota Bogor dan perbaikan jembatan di Jalan Otista yang menjadi pusat persoalan kemacetan di Kota Bogor.
"Kami harapkan DPRD Kota Bogor dapat berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat dalam mendukung permohonan bantuan tersebut, karena kebutuhan anggarannya cukup besar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan rancangan KUA/PPAS Kota Bogor tahun 2022 yang disampaikan kepada DPRD tersebut, disusun berdasarkan arahan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat memberikan arahan, APBD tahun anggaran 2022, masih terdampak dan fokus pada penanggulangan COVID-19, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Kamis,
Baca juga: DPRD Kota Bogor segera bahas RAPBD tahun 2021
Menurut Bima Arya, Kota Bogor dalam menyusun rancangan KUA/PPAS tahun 2022, fokus pada adaptif dan tanggap terhadap COVID-19. "Adaptif, artinya menyesuaikan pendapatan yang terdampak pandemi dan tanggap dalam penanganan COVID-19," katanya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor ini menjelaskan, pada rancangan target pendapatan Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp2,1 triliun, terdiri dari Rp1,2 triliun pendapatan asli daerah (PAD) dan Rp858 miliar bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH).
Sedangkan, pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan provinsi, kata dia, masih dikoordinasikan lanjut dengan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, pada sisi rancangan target belanja, Bima menjelaskan, rancangan target belanja pada Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp3,4 triliun.
Baca juga: DPRD: Pemkot Bogor belum sampaikan Raperda APBD tahun 2021
Dari total rancangan target belanja tersebut, kata dia, Rp44 miliar direncanakan untuk anggaran kuratif dan rehabilitatif penanganan COVID-19, salah satunya adalah penyediaan fasilitas isolasi.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga merencanakan belanja untuk prioritas lain, yakni pembangunan GOR kecamatan yang terintegrasi dengan pusat kuliner sebesar Rp18 miliar. "Sasarannya untuk mendorong aktivitas olahraga sekaligus mendorong perekonomian warga," katanya.
Rencana penataan Kawasan Batutulis, yakni pembebasan lahan sebesar Rp5,3 miliar. "Tujuannya untuk mendorong pariwisata budaya dan sejarah yang menjadi identitas Kota Bogor. Pariwisata ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian warga," katanya.
Rencana belanja lainnya adalah, lenajutan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Rp52 miliar, pembebasan lahan dan pembangunan jalan R3 Rp42 miliar, serta pembangunan Gedung Perpustakaan Rp12 miliar.
Baca juga: Perubahan APBD Kota Bogor 2020 sesuaikan pendapatan dan belanja untuk COVID-19
Menurut Bima Arya, Kota Bogor juga merencanakan pembiayaan yakni penyertaan modal berupa saham kepada PT Bank BJB untuk pengembangan kapasitas usaha dan struktur permodalan, sehingga ke depannya diharapkan PT Bank BJB dapat mendukung implementasi transaksi digital di Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung rencana perluasan fasilitas RSUD Kota Bogor dan perbaikan jembatan di Jalan Otista yang menjadi pusat persoalan kemacetan di Kota Bogor.
"Kami harapkan DPRD Kota Bogor dapat berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat dalam mendukung permohonan bantuan tersebut, karena kebutuhan anggarannya cukup besar," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021