Bareskrim Polri menyelidiki dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat oleh oknum pendamping PKH sebagaimana yang dilaporkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi Rabu, mengatakan penyelidikan telah dilakukan sejak laporan tertulis Mensos diterima dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah kabupaten.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa kabupaten," kata Agus.
Baca juga: Presiden Joko Widodo luncurkan program bantuan tunai se-Indonesia
Menurut Agus, pengumpulan data membutuhkan waktu dan perlu pendalaman terkait adanya oknum pendamping PKH yang menyelewengkan hak untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, lanjut dia, laporan tertulis Mensos Tri Rismaharini menjadi dasar pihaknya untuk memperkuat data di lapangan.
"Laporan tertulis untuk kita dalami. Makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari beliau ( Mensos Tri Rismaharini)," terangnya.
Terkait wilayah mana saja yang diduga terjadi penyelewengan PKH, Agus belum bersedia merinci lebih lanjut.
"Masih didalami," kata Agus.
Baca juga: 10.160 keluarga miskin di Jabar dinyatakan lulus PKH selama 2020
Diberitakan sejumlah media, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kunjungannya di Balai Desa Kanigoro, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengatakan telah melaporkan dugaan penyelewengan dana PKH oleh oknum pendamping PKH kepada Bareskrim Polri.
Melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/6), Risma menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum pendamping PKH yang berani mengambil hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Saya telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri supaya cepat menangani oknum pendamping PKH dan laporannya sudah satu pekan lalu," ujar Risma.
Baca juga: 10 juta KPM segera terima 30 kg beras untuk Agustus dan September 2020
Risma mengatakan jika terbukti ada yang mengambil hak KPM, maka oknum pendamping PKH ini bisa dipidana, karena perbuatan tersebut merugikan KPM yang harusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Risma menyebutkan terdapat 32 kartu yang tidak diserahkan kepada KPM PKH dengan nominal yang beragam.
Menurut dia, ada kartu dengan nominal Rp3 juta per tahun yang telah diselewengkan sejak tahun 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi Rabu, mengatakan penyelidikan telah dilakukan sejak laporan tertulis Mensos diterima dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah kabupaten.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa kabupaten," kata Agus.
Baca juga: Presiden Joko Widodo luncurkan program bantuan tunai se-Indonesia
Menurut Agus, pengumpulan data membutuhkan waktu dan perlu pendalaman terkait adanya oknum pendamping PKH yang menyelewengkan hak untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, lanjut dia, laporan tertulis Mensos Tri Rismaharini menjadi dasar pihaknya untuk memperkuat data di lapangan.
"Laporan tertulis untuk kita dalami. Makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari beliau ( Mensos Tri Rismaharini)," terangnya.
Terkait wilayah mana saja yang diduga terjadi penyelewengan PKH, Agus belum bersedia merinci lebih lanjut.
"Masih didalami," kata Agus.
Baca juga: 10.160 keluarga miskin di Jabar dinyatakan lulus PKH selama 2020
Diberitakan sejumlah media, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kunjungannya di Balai Desa Kanigoro, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengatakan telah melaporkan dugaan penyelewengan dana PKH oleh oknum pendamping PKH kepada Bareskrim Polri.
Melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/6), Risma menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum pendamping PKH yang berani mengambil hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Saya telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri supaya cepat menangani oknum pendamping PKH dan laporannya sudah satu pekan lalu," ujar Risma.
Baca juga: 10 juta KPM segera terima 30 kg beras untuk Agustus dan September 2020
Risma mengatakan jika terbukti ada yang mengambil hak KPM, maka oknum pendamping PKH ini bisa dipidana, karena perbuatan tersebut merugikan KPM yang harusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Risma menyebutkan terdapat 32 kartu yang tidak diserahkan kepada KPM PKH dengan nominal yang beragam.
Menurut dia, ada kartu dengan nominal Rp3 juta per tahun yang telah diselewengkan sejak tahun 2017.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021