Cibinong, Bogor, (Antara Megapolitan) - Kejaksaan Negeri Cibinong berkomitmen terus untuk memberantas korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Saya harus laksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Cibinong," kata Kepala Kejari Cibinong, Lumumba Tambunan di Cibinong, Selasa.
Ia mengatakan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang luas, tentunya permasalahan di Kabupaten Bogor cukup besar. Maka sinergitas perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam penegakan hukum di Kabupaten Bogor.
"Melalui pengacara negara, Kejari Cibinong memberikan pendampingan kepada pejabat negara di Pemkab Bogor untuk terhindar dati tindak pidana korupsi," katanya.
Menurut dia tugas pokok pengacara pendamping dari Kejari Cibinong adalah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Jadi penjabat negara tidak pelu takut menggunakan anggara untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur publik," katanya.
Terkait, penanganan kasus yang dilakukan Kejari Cibinong sekarang, kata dia, masih menangani kasus korupsi pembangunan ruang rawat inap RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
"Kami masih dalam proses pendataan dan sudah menetapkan dua tersangka tetapi masih memburu beberapa tersangka lainnya," katanya.
Kejari Cibinong saat ini, kata dia, belum menerima laporan baru dari masyarakat terkait ada indikasi tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.
"Saya berkomitmen untuk membantu Pemkab Bogor bersih dari tindak pidana korupsi," katanya.
Dari hasil penyidikan kasus hukum RSUD Leuwiliang yang dilakukan Kejari Cibinong diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp14 miliar.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan sinergitas telah dilakukan Pemkab Bogor dan tidak ada satupun persoalan yang tidak dikomunikasikan oleh forum komunikasi. Bahkan Pemkab Bogor dengan Kejari Cibinong telah melakukan penegakan hukum dengan maksimal.
"Melalui sosialisasi pentingnya penegakan hukum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya bisa meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan sinergi forum komunikasi Kabupaten Bogor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor.
"Kami terus meningkatkan komunikasi dan meminta pengawalan dari kejaksaan agar tidak salah langkah dalam menggunakan anggaran negara," katanya.
Ia mengatakan ini merupakan solusi agar program yang Pemkab Bogor yang telah di rencanakan bisa berjalan dengan baik.
"Melalui kerjasama yang baik bisa menjadi penguat pelayanan dan penegakan hukum yang prima di Kabupaten Bogor," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Saya harus laksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Cibinong," kata Kepala Kejari Cibinong, Lumumba Tambunan di Cibinong, Selasa.
Ia mengatakan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang luas, tentunya permasalahan di Kabupaten Bogor cukup besar. Maka sinergitas perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam penegakan hukum di Kabupaten Bogor.
"Melalui pengacara negara, Kejari Cibinong memberikan pendampingan kepada pejabat negara di Pemkab Bogor untuk terhindar dati tindak pidana korupsi," katanya.
Menurut dia tugas pokok pengacara pendamping dari Kejari Cibinong adalah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Jadi penjabat negara tidak pelu takut menggunakan anggara untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur publik," katanya.
Terkait, penanganan kasus yang dilakukan Kejari Cibinong sekarang, kata dia, masih menangani kasus korupsi pembangunan ruang rawat inap RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
"Kami masih dalam proses pendataan dan sudah menetapkan dua tersangka tetapi masih memburu beberapa tersangka lainnya," katanya.
Kejari Cibinong saat ini, kata dia, belum menerima laporan baru dari masyarakat terkait ada indikasi tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.
"Saya berkomitmen untuk membantu Pemkab Bogor bersih dari tindak pidana korupsi," katanya.
Dari hasil penyidikan kasus hukum RSUD Leuwiliang yang dilakukan Kejari Cibinong diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp14 miliar.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan sinergitas telah dilakukan Pemkab Bogor dan tidak ada satupun persoalan yang tidak dikomunikasikan oleh forum komunikasi. Bahkan Pemkab Bogor dengan Kejari Cibinong telah melakukan penegakan hukum dengan maksimal.
"Melalui sosialisasi pentingnya penegakan hukum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya bisa meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan sinergi forum komunikasi Kabupaten Bogor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor.
"Kami terus meningkatkan komunikasi dan meminta pengawalan dari kejaksaan agar tidak salah langkah dalam menggunakan anggaran negara," katanya.
Ia mengatakan ini merupakan solusi agar program yang Pemkab Bogor yang telah di rencanakan bisa berjalan dengan baik.
"Melalui kerjasama yang baik bisa menjadi penguat pelayanan dan penegakan hukum yang prima di Kabupaten Bogor," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015