Cibinong, Bogor, (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat konsep regionalisasi sistem rujukan kesehatan bagi masyarakat dan telah disetujui oleh Bupati Bogor, Nurhayanti, di Cibinong, Kamis.
Selanjutnya, Bupati Bogor, meminta Dinkes untuk melibatkan insan kesehatan di Kabupaten Bogor untuk membahas sistem ini lebih lanjut. Rapat koordinasi dengan insan kesehatan Kabupaten Bogor yang sekarang dilaksanakan di Aula Kantor Dinkes Kabupaten Bogor bisa menjadi pedoman bagi Dinkes untuk mensukseskan program rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
"Saya setuju dengan adanya konsep regionalisasi sistem rujukan rujukan, tentunya hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat," katanya.
Selanjutnya silakan rumuskan kembali dengan melibatkan insan-insan kesehatan baik dari pemerintah maupun para pelaku organisasi profesi kesehatan .
Saya juga meminta para pelaku organisasi profesi kesehatan berkontribusi pada regionalisasi sistem rujukan ini. Sistem ini sudah barang tentu dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.
Nurhayanti melanjutkan, akan membuat ramah investasi untuk para investor yang ingin mendirikan rumah sakit di Kabupaten Bogor.
"Kalau ada yang menghambat silakan lapor," katanya.
Ia mengatakan selama sesuai dengan koridor yang berlaku. Pemkab Bogor akan memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah. Kemudian Dinas Kesehatan harus memfasilitasi rumah sakit swasta untuk memperoleh kelasnya dengan mematuhi koridor yang ada. Jadi untuk apa dipersulit kalau bisa dipermudah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana menjelaskan, latar belakang diadakannya regionalisasi sistem rujukan karena akses pelayanan yang belum merata.
"Sehingga rujukan pasien belum efektif dan efisien dan terjadi penumpukan pasien di rumah sakit tertentu. Maka harus dilakukan penataan sistem rujukan dengan regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang," katanya.
Ia menjelaskan regional sistem rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah ke dalam beberapa regional dimana setiap regional mempunyai beberapa rumah sakit yang menjadi penampung seluruh FKTP primer dan sekitarnya.
"Tujannya adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, terwujudnya mekanisme rujukan secara efektif dan efisien,"katanya.
Program ini, kata dia, juga bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian anak, menurunkan kecacatan dan kematian serta meningkatkan kompetensi petugas, jelas Camilia.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, Konsep rujukan dengan kondisi geografis Kabupaten Bogor harus segera dibenahi jangan terlalu rumit dan penuh birokrasi. Konsep regionalisasi sistem rujukan sudah bagus namun harus didukung infrastruktur yang memadai termasuk kerja sama antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor.
"Kami berharap kapanpun masyarakat membutuhkan rumah sakit, tidak memilah mana rumah sakit pemerintah dan swasta, tetapi hanya berpikir rumah sakit milik Kabupaten Bogor," katanya.
Mimpi masyarakat Kabupaten Bogor menuju masyarakat sehat ada di pundak insan kesehatan Kabupaten Bogor. Pada intinya, kata dia, DPRD Kabupaten Bogor berapapun anggarannya asal untuk kesehatan masyarakat tidak akan pernah keberatan dan pasti memberikan dukungan penuh agar kesehatan dan pendidikan semakin baik di Kabupaten Bogor.
Rakor diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor, Direktur utama RSUD Kabupaten Bogor, perwakilan dari rumah sakit Lanud ATS, Rumah Sehat Dompet Duafa, Ketua IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya, Kepala BPJS Cabang Kabupaten Bogor, Koordinator Wilayah Puskesmas Kabupaten Bogor, para pejabat struktural Dinkes Kabupaten Bogor dan OPD terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Selanjutnya, Bupati Bogor, meminta Dinkes untuk melibatkan insan kesehatan di Kabupaten Bogor untuk membahas sistem ini lebih lanjut. Rapat koordinasi dengan insan kesehatan Kabupaten Bogor yang sekarang dilaksanakan di Aula Kantor Dinkes Kabupaten Bogor bisa menjadi pedoman bagi Dinkes untuk mensukseskan program rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
"Saya setuju dengan adanya konsep regionalisasi sistem rujukan rujukan, tentunya hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat," katanya.
Selanjutnya silakan rumuskan kembali dengan melibatkan insan-insan kesehatan baik dari pemerintah maupun para pelaku organisasi profesi kesehatan .
Saya juga meminta para pelaku organisasi profesi kesehatan berkontribusi pada regionalisasi sistem rujukan ini. Sistem ini sudah barang tentu dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.
Nurhayanti melanjutkan, akan membuat ramah investasi untuk para investor yang ingin mendirikan rumah sakit di Kabupaten Bogor.
"Kalau ada yang menghambat silakan lapor," katanya.
Ia mengatakan selama sesuai dengan koridor yang berlaku. Pemkab Bogor akan memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah. Kemudian Dinas Kesehatan harus memfasilitasi rumah sakit swasta untuk memperoleh kelasnya dengan mematuhi koridor yang ada. Jadi untuk apa dipersulit kalau bisa dipermudah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana menjelaskan, latar belakang diadakannya regionalisasi sistem rujukan karena akses pelayanan yang belum merata.
"Sehingga rujukan pasien belum efektif dan efisien dan terjadi penumpukan pasien di rumah sakit tertentu. Maka harus dilakukan penataan sistem rujukan dengan regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang," katanya.
Ia menjelaskan regional sistem rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah ke dalam beberapa regional dimana setiap regional mempunyai beberapa rumah sakit yang menjadi penampung seluruh FKTP primer dan sekitarnya.
"Tujannya adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, terwujudnya mekanisme rujukan secara efektif dan efisien,"katanya.
Program ini, kata dia, juga bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian anak, menurunkan kecacatan dan kematian serta meningkatkan kompetensi petugas, jelas Camilia.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, Konsep rujukan dengan kondisi geografis Kabupaten Bogor harus segera dibenahi jangan terlalu rumit dan penuh birokrasi. Konsep regionalisasi sistem rujukan sudah bagus namun harus didukung infrastruktur yang memadai termasuk kerja sama antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bogor.
"Kami berharap kapanpun masyarakat membutuhkan rumah sakit, tidak memilah mana rumah sakit pemerintah dan swasta, tetapi hanya berpikir rumah sakit milik Kabupaten Bogor," katanya.
Mimpi masyarakat Kabupaten Bogor menuju masyarakat sehat ada di pundak insan kesehatan Kabupaten Bogor. Pada intinya, kata dia, DPRD Kabupaten Bogor berapapun anggarannya asal untuk kesehatan masyarakat tidak akan pernah keberatan dan pasti memberikan dukungan penuh agar kesehatan dan pendidikan semakin baik di Kabupaten Bogor.
Rakor diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor, Direktur utama RSUD Kabupaten Bogor, perwakilan dari rumah sakit Lanud ATS, Rumah Sehat Dompet Duafa, Ketua IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya, Kepala BPJS Cabang Kabupaten Bogor, Koordinator Wilayah Puskesmas Kabupaten Bogor, para pejabat struktural Dinkes Kabupaten Bogor dan OPD terkait.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015