Bogor, (Antara Megapolitan) - Pemberlakuan sistem "ijon" yang dilakukan oleh sejumlah pemodal kepada para pengrajin alas kaki di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinilai merugikan.

"Saat ini pemesanan sepatu sandal menggunakan sistem ijon. Jadi kami para pengrajin hanya menjadi kuli saja," kata Rahman Hermawan (32) pengrajin alas kaki di Kecamatan Tamansari, saat ditemui di Bogor, Kamis.

Rahman menjelaskan, sistem ijon yang dimaksudkan adalah pemodal memesan sepatu maupun sandal dalam jumlah besar kepada pengrajin yang memiliki bengkel. Pemodal yang memberlakukan sistem ijon disebut pengijon, artinya dia memiliki modal, punya pasar, sekaligus penyedia bahan baku.

"Jadi modal, bahan baku dan pasar langsung dari pengijon," katanya.

Dengan sistem pengijon ini, lanjut dia, para pemilik bengkel hanya menjadi kuli membuat sepatu yang telah dipesan, dimodali oleh para pengijon. Mereka hanya menerima upah, tanpa bisa mengambil keuntungan dari pesanan tersebut.

"Kita dirugikan, kalaupun diberi modal sudah dihitung dan ditentukan toko bahan yang harus dibeli. Kadang toko bahan itu milik saudaranya sendiri. Kadang modalnya langsung bahan baku, jadi kita hanya kuli yang mengerjakan pesanan," katanya.

Menurut Rahman, sistem ijon ini sudah berlaku saat ini dalam pemesanan alas kaki ke pengrajin. Bagi pengrajin yang tidak kuat modal, terpaksa harus ikut dalam perputaran sistem yang memonopoli perdagangan sepatu sandal.

"Kalau pengrajin yang kuat modal, dia bisa menghitung sendiri berapa biaya kebutuhan modal dan pengeluaran. Kita juga bisa ada untung lebih, dan menghasilkan kerajinan karya sendiri. Kalau sistem ijon, kita sudah terikat, cuma dapat upah per kodinya Rp20 ribu sampai Rp30 ribu saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Industri Kecil Menengah (FKMIKM) Ace Sumanta menyebutkan, tantangan yang dihadapi para pengrajin selain terkendala modal, juga sistem monopoli yang dilakukan perusahaan besar yang mengambil sepatu dari para pengrajin lalu menjualnya di pusat perbelanjaan modern, membuat sepatu yang dijual di pasar kalah saing.

"Padahal kualitas dan produksinya sama-sama dilakukan oleh pengrajin. Tapi karena monopoli ini, banyak pengrajin yang tidak diuntungkan," katanya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Nuhayanti menjanjikan bahwa pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ada di wilayahnya akan mendapat pelatihan dan tambahan modal usaha.

"Saya janji pelaku UKM di Kabupaten Bogor akan mendapat pelatihan dan tambahan modal usaha dari pemerintah," kata Bupati saat mengunjungi Gallery UKM di Cibinong, Rabu kemarin.

Menurutnya untuk meningkatkan penjualan barang milik para pelaku UMK perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Mulai saat ini, lanjut dia, akan mewajibkan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Bogor untuk mendatangi Gallery UKM.

"Siapa pun pejabat yang menerima tamu kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor wajib membawa para tamu berkunjung ke Gallery UKM," katanya.

Nuhayanti menambahkan, dirinya memiliki keinginan besar agar sektor UKM di Kabupaten Bogor dapat berkembang dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena berpengaruh kepada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten tersebut.

Pewarta: Laily Rahmawati

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015