Jakarta (Antara Megapolitan) - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui partainya memandang ada sejumlah poin yang patut diperbaiki oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK saat ini.
"PDIP memang melihat ada yang harus diperbaiki," terang Hasto di Jakarta, Selasa.
Hasto menyebutkan hal-hal yang harus diperbaiki antara lain terkait aspek koordinasi antar-kementerian, aspek orientasi program, hingga aspek mengatasi kenaikan kebutuhan pokok rakyat.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan seluruh hal itu memang biasa dihadapi pemerintah. PDI Perjuangan meyakini Jokowi memiliki pengalaman baik untuk mengatasi hal tersebut.
PDI Perjuangan menurutnya mendengarkan suara rakyat, khususnya masukan dalam program-program di bidang ekonomi agar secepatnya diatasi.
PDI Perjuangan mencari usulan langkah terobosan, misalnya, dengan sisa anggaran berlebih, yang dimungkinkan dengan persetujuan DPR, untuk kemudian pemerintah membuat langkah-langkah terobosan seperti program padat karya di desa, serta menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki sarana-sarana produksi.
"Saya pikir itu positif sifatnya daripada kita berdebat soal 'reshuffle' (perombakan) kabinet. Soal 'reshuffle' biarlah pemerintah bekerja dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran kementerian khususnya di bidang perekonomian," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"PDIP memang melihat ada yang harus diperbaiki," terang Hasto di Jakarta, Selasa.
Hasto menyebutkan hal-hal yang harus diperbaiki antara lain terkait aspek koordinasi antar-kementerian, aspek orientasi program, hingga aspek mengatasi kenaikan kebutuhan pokok rakyat.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan seluruh hal itu memang biasa dihadapi pemerintah. PDI Perjuangan meyakini Jokowi memiliki pengalaman baik untuk mengatasi hal tersebut.
PDI Perjuangan menurutnya mendengarkan suara rakyat, khususnya masukan dalam program-program di bidang ekonomi agar secepatnya diatasi.
PDI Perjuangan mencari usulan langkah terobosan, misalnya, dengan sisa anggaran berlebih, yang dimungkinkan dengan persetujuan DPR, untuk kemudian pemerintah membuat langkah-langkah terobosan seperti program padat karya di desa, serta menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki sarana-sarana produksi.
"Saya pikir itu positif sifatnya daripada kita berdebat soal 'reshuffle' (perombakan) kabinet. Soal 'reshuffle' biarlah pemerintah bekerja dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran kementerian khususnya di bidang perekonomian," jelas dia.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015