Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat harus memiliki sedikitnya 7.000-an puksesmas untuk melayani sekitar 50 juta penduduknya jika merujuk pada rasio fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Thailand, negara yang dinilai mampu menurunkan penularan COVID-19.
"Kalau kita bicara Thailand sebagai perbandingan, itu di Thailand satu puskesmas untuk tujuh ribu warga. Di kita satu puskesmas untuk 50 ribu warga, jadi tujuh kali lipat. Maka kalau pakai teori Thailand Jabar harus punya 7.000 puskesmas," katanya pada acara peluncuran program "Puspa" atau Puskesmas Terpadu dan Juara di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin.
Gubernur yang biasa disapa Kang Emil itu berharap seluruh puskesmas di Jawa Barat bisa menjalankan fungsi secara optimal seperti Puskesmas Cikarang di Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi.
"Mudah-mudahan bisa seperti Puskesmas Cikarang ini semuanya karena mayoritas puskesmas di Jabar itu kecil-kecil mungkin hanya setengahnya dari puskesmas ini. Sudah kecil jumlahnya juga sedikit," kata dia.
Baca juga: Akhirnya Kota Depok terbebas dari zona merah COVID-19
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah puskesmas. Penambahan puskesmas, menurut Gubernur, tidak akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam membangun puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas.
"Jadi saya ada cara membangun puskesmas tanpa APBD yaitu saya melakukan penugasan kepada BUMD saya yakni PT Jasa Sarana. Tugas dia membangunkan bangunannya, tapi tanahnya dari Pak Sekda (Bekasi)," kata dia.
"Coba Pak Sekda cari ada puluhan lokasi lagi ukurannya seperti ini, laporkan ke saya. Tahun ini saya bangun dengan pola seperti itu tanpa nunggu APBD itu," ia menambahkan.
Baca juga: MSJ optimistis tol BORR mampu urai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor
Gubernur mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memungkinkan penerapan skema pembangunan puskesmas semacam itu.
"Di Indonesia belum ada program penugasan ini. Perpres-nya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada. Jadi saya boleh menugaskan tanpa lelang kepada BUMD. Nanti BUMD yang nyari duit sendiri dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah menyediakan lahan," katanya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi terima alokasi vaksin COVID-19 sebanyak 22.520 dosis
Mengenai ketersediaan rumah sakit, Gubernur mengatakan bahwa Jawa Barat masih membutuhkan 25 rumah sakit baru untuk melayani seluruh penduduknya.
"Mungkin Bekasi ada satu, kalau mau nanti juga sama, uangnya dari BUMD," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Kalau kita bicara Thailand sebagai perbandingan, itu di Thailand satu puskesmas untuk tujuh ribu warga. Di kita satu puskesmas untuk 50 ribu warga, jadi tujuh kali lipat. Maka kalau pakai teori Thailand Jabar harus punya 7.000 puskesmas," katanya pada acara peluncuran program "Puspa" atau Puskesmas Terpadu dan Juara di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin.
Gubernur yang biasa disapa Kang Emil itu berharap seluruh puskesmas di Jawa Barat bisa menjalankan fungsi secara optimal seperti Puskesmas Cikarang di Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi.
"Mudah-mudahan bisa seperti Puskesmas Cikarang ini semuanya karena mayoritas puskesmas di Jabar itu kecil-kecil mungkin hanya setengahnya dari puskesmas ini. Sudah kecil jumlahnya juga sedikit," kata dia.
Baca juga: Akhirnya Kota Depok terbebas dari zona merah COVID-19
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah puskesmas. Penambahan puskesmas, menurut Gubernur, tidak akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam membangun puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas.
"Jadi saya ada cara membangun puskesmas tanpa APBD yaitu saya melakukan penugasan kepada BUMD saya yakni PT Jasa Sarana. Tugas dia membangunkan bangunannya, tapi tanahnya dari Pak Sekda (Bekasi)," kata dia.
"Coba Pak Sekda cari ada puluhan lokasi lagi ukurannya seperti ini, laporkan ke saya. Tahun ini saya bangun dengan pola seperti itu tanpa nunggu APBD itu," ia menambahkan.
Baca juga: MSJ optimistis tol BORR mampu urai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor
Gubernur mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memungkinkan penerapan skema pembangunan puskesmas semacam itu.
"Di Indonesia belum ada program penugasan ini. Perpres-nya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada. Jadi saya boleh menugaskan tanpa lelang kepada BUMD. Nanti BUMD yang nyari duit sendiri dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah menyediakan lahan," katanya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi terima alokasi vaksin COVID-19 sebanyak 22.520 dosis
Mengenai ketersediaan rumah sakit, Gubernur mengatakan bahwa Jawa Barat masih membutuhkan 25 rumah sakit baru untuk melayani seluruh penduduknya.
"Mungkin Bekasi ada satu, kalau mau nanti juga sama, uangnya dari BUMD," kata dia.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021