Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Sukmawijaya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD daerahnya tidak mampu untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak dengan panjang mencapai 1.750 km.
"Kemampuan APBD setiap tahunnya hanya Rp150 miliar untuk perbaikan jalan, tetapi dana yang dibutuhkan seharusnya Rp300 miliar. Atau baru setengahnya kemampuan pemerintah kabupaten untuk membiayai jalan yang rusak," kata Sukmawijaya di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, dari data jalan yang berstatus milik Kabupaten Sukabumi mencapai 1.000 km, atau sekitar 70 persen dari total panjang jalan yang ada.
Panjang jalan yang rusak itu ada yang berkategori ringan, sedang, dan berat, bahkan untuk yang rusak sedang dan berat di atas 750 km.
Ada banyak faktor yang menyebabkan jalan tersebut rusak, seperti banyaknya kendaraan yang bermuatan lebih, minimnya dan banyaknya drainase yang rusak, ditambah faktor alam seperti hujan deras.
Namun, untuk kerusakan jalan yang disebabkan bencana alam hanya beberapa, itu pun tidak terlalu besar.
"Kami telah berupaya semaksimal mungkin, untuk memperbaiki jalan yang rusak, tapi karena keterbatasan anggaran kami sulit baik untuk memperbaiki apalagi membuat jalan baru," tambahnya.
Tetapi, pada tahun 2015 ini dan ke depannya Kabupaten Sukabumi akan lebih ringan dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan, karena pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk setiap kota dan kabupaten di Indonesia Rp100 miliar untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah agar dalam penggunaan anggaran tersebut harus menggunakan bahan yang sesuai spesifikasi, karena akan dipantau ketat agar dengan tujuan umur jalan lebih panjang.
Selain itu, perbaikan jalan saja tidak cukup, karena harus diimbangi dengan perbaikan drainase.
"Drainase merupakan salah satu sarana yang paling penting agar umur jalan menjadi panjang atau tahan lama, dan kami juga akan membatasi jam operasional kendaraan bermuatan berat," kata bupati yang sudah menjabat dua periode ini.
Sementara di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi saat ditanya wartawan soal kerusakan jalan mengatakan, perbaikan jalan saja tidak cukup, tetapi harus mempunyai konsep yang jelas.
Jangan sampai perbaikan terus dilakukan tapi tidak diimbangi pembenahan sektor lainnya, seperti perbaikan drainase dan membatasi tonase dan operasional kendaraan bermuatan berat.
"Perlu adanya keberanian dari pemkab dalam membatasi jam operasional kendaraan berat. Bahkan bila perlu dibangun jembatan timbang agar kendaraan bermuatan berat yang merupakan salah satu penyumbang kerusakan jalan tidak seenaknya melewati jalan di Kabupaten Sukabumi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kemampuan APBD setiap tahunnya hanya Rp150 miliar untuk perbaikan jalan, tetapi dana yang dibutuhkan seharusnya Rp300 miliar. Atau baru setengahnya kemampuan pemerintah kabupaten untuk membiayai jalan yang rusak," kata Sukmawijaya di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, dari data jalan yang berstatus milik Kabupaten Sukabumi mencapai 1.000 km, atau sekitar 70 persen dari total panjang jalan yang ada.
Panjang jalan yang rusak itu ada yang berkategori ringan, sedang, dan berat, bahkan untuk yang rusak sedang dan berat di atas 750 km.
Ada banyak faktor yang menyebabkan jalan tersebut rusak, seperti banyaknya kendaraan yang bermuatan lebih, minimnya dan banyaknya drainase yang rusak, ditambah faktor alam seperti hujan deras.
Namun, untuk kerusakan jalan yang disebabkan bencana alam hanya beberapa, itu pun tidak terlalu besar.
"Kami telah berupaya semaksimal mungkin, untuk memperbaiki jalan yang rusak, tapi karena keterbatasan anggaran kami sulit baik untuk memperbaiki apalagi membuat jalan baru," tambahnya.
Tetapi, pada tahun 2015 ini dan ke depannya Kabupaten Sukabumi akan lebih ringan dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan, karena pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk setiap kota dan kabupaten di Indonesia Rp100 miliar untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah agar dalam penggunaan anggaran tersebut harus menggunakan bahan yang sesuai spesifikasi, karena akan dipantau ketat agar dengan tujuan umur jalan lebih panjang.
Selain itu, perbaikan jalan saja tidak cukup, karena harus diimbangi dengan perbaikan drainase.
"Drainase merupakan salah satu sarana yang paling penting agar umur jalan menjadi panjang atau tahan lama, dan kami juga akan membatasi jam operasional kendaraan bermuatan berat," kata bupati yang sudah menjabat dua periode ini.
Sementara di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi saat ditanya wartawan soal kerusakan jalan mengatakan, perbaikan jalan saja tidak cukup, tetapi harus mempunyai konsep yang jelas.
Jangan sampai perbaikan terus dilakukan tapi tidak diimbangi pembenahan sektor lainnya, seperti perbaikan drainase dan membatasi tonase dan operasional kendaraan bermuatan berat.
"Perlu adanya keberanian dari pemkab dalam membatasi jam operasional kendaraan berat. Bahkan bila perlu dibangun jembatan timbang agar kendaraan bermuatan berat yang merupakan salah satu penyumbang kerusakan jalan tidak seenaknya melewati jalan di Kabupaten Sukabumi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015