Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 mencapai Rp234,7 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp53,4 triliun.
Ini sudah ada di UU APBN untuk kemampuan menggunakan SiLPA 2020, kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual terkait realisasi APBN 2020 di Jakarta, Rabu.
Menkeu menjelaskan dari sisa lebih itu, sebanyak Rp66,7 triliun dana di antaranya tidak ditarik karena memang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Baca juga: Menkeu bebaskan pajak 1,2 juta vaksin Sinovac senilai Rp50,95 miliar
Penempatan dana itu bertujuan untuk membantu dunia usaha termasuk UMKM dengan kucuran kredit melalui perbankan.
Tujuannya sampai perekonomian pulih dan kredit naik lagi, imbuh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Selain itu, lanjut dia, sebanyak Rp50,9 triliun SiLPA 2020 akan dialihkan untuk anggaran 2021 untuk mendorong program vaksinasi dan UMKM.
Kami akan terus memaksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN sebaik mungkin, biaya sekecil mungkin, risiko bisa dikelola dan efektivitasnya membaik, imbuh Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu yakin Indonesia punya akses pasar untuk pembiayaan COVID-19
Sementara itu, realisasi APBN 2020 tercatat defisit mencapai 6,09 persen atau Rp956,3 triliun sehingga lebih rendah dari defisit sesuai Perpres 72 tahun 2020 mencapai Rp1.039,2 triliun.
Total pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau mencapai 96,1 persen sesuai Perpres 72 tahun 2020 yang mencapai Rp1.699,9 triliun.
Capaian itu menurun sebesar 16,7 persen dari perolehan tahun 2019 mencapai Rp1.960,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya andalkan fiskal dan moneter
Komponen pendapatan negara di antaranya penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun atau turun 19,7 persen dibandingkan 2019 mencapai Rp1.332,7 triliun.
Belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun atau meroket 12,2 persen dibandingkan tahun 2019 mencapai Rp2.309,3 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Ini sudah ada di UU APBN untuk kemampuan menggunakan SiLPA 2020, kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual terkait realisasi APBN 2020 di Jakarta, Rabu.
Menkeu menjelaskan dari sisa lebih itu, sebanyak Rp66,7 triliun dana di antaranya tidak ditarik karena memang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Baca juga: Menkeu bebaskan pajak 1,2 juta vaksin Sinovac senilai Rp50,95 miliar
Penempatan dana itu bertujuan untuk membantu dunia usaha termasuk UMKM dengan kucuran kredit melalui perbankan.
Tujuannya sampai perekonomian pulih dan kredit naik lagi, imbuh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Selain itu, lanjut dia, sebanyak Rp50,9 triliun SiLPA 2020 akan dialihkan untuk anggaran 2021 untuk mendorong program vaksinasi dan UMKM.
Kami akan terus memaksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN sebaik mungkin, biaya sekecil mungkin, risiko bisa dikelola dan efektivitasnya membaik, imbuh Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu yakin Indonesia punya akses pasar untuk pembiayaan COVID-19
Sementara itu, realisasi APBN 2020 tercatat defisit mencapai 6,09 persen atau Rp956,3 triliun sehingga lebih rendah dari defisit sesuai Perpres 72 tahun 2020 mencapai Rp1.039,2 triliun.
Total pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau mencapai 96,1 persen sesuai Perpres 72 tahun 2020 yang mencapai Rp1.699,9 triliun.
Capaian itu menurun sebesar 16,7 persen dari perolehan tahun 2019 mencapai Rp1.960,6 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya andalkan fiskal dan moneter
Komponen pendapatan negara di antaranya penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun atau turun 19,7 persen dibandingkan 2019 mencapai Rp1.332,7 triliun.
Belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun atau meroket 12,2 persen dibandingkan tahun 2019 mencapai Rp2.309,3 triliun.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021