DPRD Kota Bogor mendukung keberadaan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kota Bogor agar eksis dan maju terutama pada pandemi COVID-19, melalui keberpihakan pada kebijakan dan anggaran.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Minggu, mengatakan, pada pandemi COVID-19 banyak sektor usaha yang terdampak sehingga usahanya menjadi menurun.
Menurut Atang, ada empat sektor usaha yang bisa disebut tetap stabil yakni kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, serta UMKM. Untuk sektor UMKM, Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM turut memperhatikan pelaku UMKM dengan memberikan insentif dan kemudahan.
"Bantuan ini diberikan agar pelaku UMKM dapat tetap eksis dan bahkan bisa maju," katanya.
Baca juga: Paguyuban UMKM Kota Bogor dorong anggotanya eksis dan mandiri
Atang menjelaskan, DPRD Kota Bogor mendukung keberadaan UMKM melalui keberpihakan pada kebijakan dan anggaran. Keberpihakan pada kebijakan di antaranya, adalah DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melahirkan Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UMKM.
Sedangkan, keberpihakan pada anggaran, DPRD berkontibusi memperjuangkan anggaran untuk UMKM pada pembahasan Rancangan Pertauran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD).
Menurut dia, pembahasan Raperda APBD dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPBD), yakni membahas rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya atau rencana anggaran untuk perubahan APBD. "Pada pembahasan tersebut, termasuk alokasi anggaran untuk Koperasi dan UMKM," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, pelaku UMKM, khususnya di Kota Bogor, sebagian besar menghadapi dia persoalan yakni persoalan modal dan kendala pemasaran. "Adanya dua persoalan tersebut, membuat pelaku UMKM sulit naik kelas," katanya.
Baca juga: UMKM dan RBO di Kota Bogor mendapat bantuan pembiayaan dan wastafel
Atang juga menyatakan menyambaut baik program Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait lainnya yang memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku UMKM.
Menurut dia, program dari dinas terkiat di Pemerintah Kota Bogor kepada UMKM, seperti bantuan perizinan usaha, pelatihan keterampilan, bantuan kemudahan modal, serta dukungan pemasaran, dapat membantu pelaku UMKM untuk tetetap eksis dan berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Atang juga mengusulkan, agar dibangun sistem yang membuat UMKM dapat tertata dan bekerja dengan baik. "UMKM yang maju dapat menciptakan lapangan kerja," katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban UMKM Kota Bogor, Kushermayanti, mengatakan, Paguyuban UMKM Kota Bogor terus berusaha mendorong anggotanya untuk tetao eksis dan mandiri pada pandemi COVID-19 saat ini.
Baca juga: Raperda Koperasi dan UMKM mendesak segera dibahas di DPRD Kota Bogor
Yanti, panggilan Kushermayanti, menuturkan, pada pandemi COVID-19 saat ini banyak sektor usaha yang terkena dampaknya sehingga produksi dan penjualannya menjadi menurun.
Menurut Yanti, salah satu bentuk dukungan dari Paguyuban UMKM kepada anggotanya yang sebagian besar adalah usaha kuliner berskala mikro, dengan menyalurkan bantuan alat produksi yang dibutuhkan, sehingga usahanya bisa tetap berjalan.
Bantuan peralatan produksi dari donator yang disalurkan oleh Paguyuban UMKM Kota Bogor antara lain adalah, kulkas, lemari pendingin minuman, kompor gas, rice cooker, blender, kuali berukuran besar, dan sebagainya. Menurut Yanti, bantuan itu disalurkan kepada 45 anggota Paguyuban UMKM sesuai dengan kebutuhan usahanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Minggu, mengatakan, pada pandemi COVID-19 banyak sektor usaha yang terdampak sehingga usahanya menjadi menurun.
Menurut Atang, ada empat sektor usaha yang bisa disebut tetap stabil yakni kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, serta UMKM. Untuk sektor UMKM, Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM turut memperhatikan pelaku UMKM dengan memberikan insentif dan kemudahan.
"Bantuan ini diberikan agar pelaku UMKM dapat tetap eksis dan bahkan bisa maju," katanya.
Baca juga: Paguyuban UMKM Kota Bogor dorong anggotanya eksis dan mandiri
Atang menjelaskan, DPRD Kota Bogor mendukung keberadaan UMKM melalui keberpihakan pada kebijakan dan anggaran. Keberpihakan pada kebijakan di antaranya, adalah DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melahirkan Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UMKM.
Sedangkan, keberpihakan pada anggaran, DPRD berkontibusi memperjuangkan anggaran untuk UMKM pada pembahasan Rancangan Pertauran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD).
Menurut dia, pembahasan Raperda APBD dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPBD), yakni membahas rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya atau rencana anggaran untuk perubahan APBD. "Pada pembahasan tersebut, termasuk alokasi anggaran untuk Koperasi dan UMKM," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, pelaku UMKM, khususnya di Kota Bogor, sebagian besar menghadapi dia persoalan yakni persoalan modal dan kendala pemasaran. "Adanya dua persoalan tersebut, membuat pelaku UMKM sulit naik kelas," katanya.
Baca juga: UMKM dan RBO di Kota Bogor mendapat bantuan pembiayaan dan wastafel
Atang juga menyatakan menyambaut baik program Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait lainnya yang memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaku UMKM.
Menurut dia, program dari dinas terkiat di Pemerintah Kota Bogor kepada UMKM, seperti bantuan perizinan usaha, pelatihan keterampilan, bantuan kemudahan modal, serta dukungan pemasaran, dapat membantu pelaku UMKM untuk tetetap eksis dan berkembang.
Pada kesempatan tersebut, Atang juga mengusulkan, agar dibangun sistem yang membuat UMKM dapat tertata dan bekerja dengan baik. "UMKM yang maju dapat menciptakan lapangan kerja," katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban UMKM Kota Bogor, Kushermayanti, mengatakan, Paguyuban UMKM Kota Bogor terus berusaha mendorong anggotanya untuk tetao eksis dan mandiri pada pandemi COVID-19 saat ini.
Baca juga: Raperda Koperasi dan UMKM mendesak segera dibahas di DPRD Kota Bogor
Yanti, panggilan Kushermayanti, menuturkan, pada pandemi COVID-19 saat ini banyak sektor usaha yang terkena dampaknya sehingga produksi dan penjualannya menjadi menurun.
Menurut Yanti, salah satu bentuk dukungan dari Paguyuban UMKM kepada anggotanya yang sebagian besar adalah usaha kuliner berskala mikro, dengan menyalurkan bantuan alat produksi yang dibutuhkan, sehingga usahanya bisa tetap berjalan.
Bantuan peralatan produksi dari donator yang disalurkan oleh Paguyuban UMKM Kota Bogor antara lain adalah, kulkas, lemari pendingin minuman, kompor gas, rice cooker, blender, kuali berukuran besar, dan sebagainya. Menurut Yanti, bantuan itu disalurkan kepada 45 anggota Paguyuban UMKM sesuai dengan kebutuhan usahanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020