Bogor (Antara Megapolitan) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar konferensi PWI tingkat Kabupaten Bogor untuk meningkatkan profesionalisme wartawan menuju pers yang berkualitas dan beretika di Indonesia.
"Konferensi PWI ini digelar bertujuan untuk silahturahmi dan memilih ketua PWI Baru di tingkat Kabupaten Bogor periode 2015-2018," kata Ketua PWI Perwakilan Kabupaten Bogor, Bahtiar Ahmad di Bumi Cikeas Sukaraja, Kamis.
Ia mengatakan dengan semangat konferensi PWI Kabupaten Bogor 2015. Kita tingkatkan profesionalisme wartawan menuju pers yang berkualitas dan beretika sesuai kode etik jurnalisme.
"PWI itu badan hukum profesional non pemerintah yang bisa membantu pemerintah dalam mensukses program pembangunan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan ketua PWI Kabupaten Bogor yang baru harus memiliki komitmen menjaga kode etik jurnalis saat bekerja. Karena jabatan ketua adalah jabatan pengabdian kepada negara.
"Jadi tidak perlu dimanfaatkan untuk mencari saleri, komersil dan digunakan untuk kepentinga pribadi yang bisa menyengsarakan masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan kalau ada Ketua PWI dan anggota PWI serta jurnalis yang seperti itu. Maka itu sangat merepotkan dalam kemajuan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bogor.
"Terkait dengan banyak hal negati yang diterima PWI dari masyarakat. PWI terus berusaha melakukan sosialisai kepada kalang pres dan masyarakat umum,"katanya.
Ia berharap dengan sosialisasi yang intensif PWI sebagai badan hukum profesi. PWI masih memiliki batasan dalam bertindak. Karena kebijakan itu sudah ditetapkan oleh negara melalui dewan pres yang mengawasi pers di Indonesia.
"Untuk sistem pacalonan Ketua PWI baru. Seorang calon harus didukung minimal 3 suara anggota PWI baru bisa mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor,"katanya.
Jadi sistem pecalonan Ketua PWI tidak melalu bakal calon tetapi langsung dipilih dalam konferensi pemilihannya dengan cara demokrasi.
Ia mengakui selama menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor sudah melakukan tindakan sosialisasi kode etik jurnalis kepada masyarakat dan masyarakat umum. Memang masih banyak pandangan hal negatif tentang PWI.
Tetapi PWI akan terus berbenah diri dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jurnalis itu memilik batasan dalam bertindak.
"Selama tiga tahun menjabat,program peningkatan SDM jurnalis dan sosialisasi tentang jurnalis yang paling utama. Semua dananya ditanggung oleh dana hibah pemerintah yang perlu dipertanggung jawabkan," katanya.
Ia mengatakan kemitraan dengan pemerintah daerah, muspida dan masyarakat umum perlu ditingkatkan agar semua yang dilakukan jurnalis dapat membantu dan mendukung program kerja pemerintah dalam membangun kesejahteran masyarakat.
"Ingat anggota PWI bisa di audit oleh lembaga keuangan negara. Setiap ada indikasi korupsi di lembaga profesi seperti PWI pasti mendapatkan audit negara dan siapa yang terlibat korupsi akan dihukum sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan kerjasama kemitran yang baik antara pers dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat perlu dilakukan dengan baik.
Agar pembangunan kesejahteran masyarakat tepat sasaran dan visi misi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia dapat terwujud di tahun 2018.
"Saya sudah pastikan akan membangun kesejehteran masyarakat melalui program 25 penciri yang utama pendidikan, kesehatan dan pembangunan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan press memilik posisi penting dan jadi tolak ukur suksesnya demokrasi di Kabuapten Bogor. Jadi pres dan pemerintah daerah harus saling mengisi dan memberikan kekuatan agar terwujud demokrasi yang baik.
"Jika pekerjaan jurnalis lebih baik. Maka baik pula kinerja pembangunan daerah,"katanya. Pres memiliki peran kontrol sosial publik. Jadi bisa melihal -hal positif dan negatif yang bisa membantu terwujudnya visi misi Kabupaten Bogor.
"Alhamdulillah, saya setiap Rabu masih melakukan komunikasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Di sana saya bisa melihat langsung apakah program kerja pemerintah sudah sampai atau belum,"katanya.
"Jika sudah melihat lebih dekat maka bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan,"katanya.
Ia mengatakan saat program Boling dilakukan SKPD terkait juga ikut turun langsung ke lapangan. Ini merupakan komitmen Pemda Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan jika demokrasi terwujud dengan baik maka indeks pembangunan dan kesejahteran masyarakat sudah dipastikan meningkat dengan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas.
"Apapun akan saya lakukan untuk pembangunan kesejahteran masyarakat. Walapun itu harus meminta kepada pemerintah provinsi dan pusat,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Konferensi PWI ini digelar bertujuan untuk silahturahmi dan memilih ketua PWI Baru di tingkat Kabupaten Bogor periode 2015-2018," kata Ketua PWI Perwakilan Kabupaten Bogor, Bahtiar Ahmad di Bumi Cikeas Sukaraja, Kamis.
Ia mengatakan dengan semangat konferensi PWI Kabupaten Bogor 2015. Kita tingkatkan profesionalisme wartawan menuju pers yang berkualitas dan beretika sesuai kode etik jurnalisme.
"PWI itu badan hukum profesional non pemerintah yang bisa membantu pemerintah dalam mensukses program pembangunan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan ketua PWI Kabupaten Bogor yang baru harus memiliki komitmen menjaga kode etik jurnalis saat bekerja. Karena jabatan ketua adalah jabatan pengabdian kepada negara.
"Jadi tidak perlu dimanfaatkan untuk mencari saleri, komersil dan digunakan untuk kepentinga pribadi yang bisa menyengsarakan masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan kalau ada Ketua PWI dan anggota PWI serta jurnalis yang seperti itu. Maka itu sangat merepotkan dalam kemajuan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bogor.
"Terkait dengan banyak hal negati yang diterima PWI dari masyarakat. PWI terus berusaha melakukan sosialisai kepada kalang pres dan masyarakat umum,"katanya.
Ia berharap dengan sosialisasi yang intensif PWI sebagai badan hukum profesi. PWI masih memiliki batasan dalam bertindak. Karena kebijakan itu sudah ditetapkan oleh negara melalui dewan pres yang mengawasi pers di Indonesia.
"Untuk sistem pacalonan Ketua PWI baru. Seorang calon harus didukung minimal 3 suara anggota PWI baru bisa mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor,"katanya.
Jadi sistem pecalonan Ketua PWI tidak melalu bakal calon tetapi langsung dipilih dalam konferensi pemilihannya dengan cara demokrasi.
Ia mengakui selama menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor sudah melakukan tindakan sosialisasi kode etik jurnalis kepada masyarakat dan masyarakat umum. Memang masih banyak pandangan hal negatif tentang PWI.
Tetapi PWI akan terus berbenah diri dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jurnalis itu memilik batasan dalam bertindak.
"Selama tiga tahun menjabat,program peningkatan SDM jurnalis dan sosialisasi tentang jurnalis yang paling utama. Semua dananya ditanggung oleh dana hibah pemerintah yang perlu dipertanggung jawabkan," katanya.
Ia mengatakan kemitraan dengan pemerintah daerah, muspida dan masyarakat umum perlu ditingkatkan agar semua yang dilakukan jurnalis dapat membantu dan mendukung program kerja pemerintah dalam membangun kesejahteran masyarakat.
"Ingat anggota PWI bisa di audit oleh lembaga keuangan negara. Setiap ada indikasi korupsi di lembaga profesi seperti PWI pasti mendapatkan audit negara dan siapa yang terlibat korupsi akan dihukum sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan kerjasama kemitran yang baik antara pers dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat perlu dilakukan dengan baik.
Agar pembangunan kesejahteran masyarakat tepat sasaran dan visi misi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia dapat terwujud di tahun 2018.
"Saya sudah pastikan akan membangun kesejehteran masyarakat melalui program 25 penciri yang utama pendidikan, kesehatan dan pembangunan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan press memilik posisi penting dan jadi tolak ukur suksesnya demokrasi di Kabuapten Bogor. Jadi pres dan pemerintah daerah harus saling mengisi dan memberikan kekuatan agar terwujud demokrasi yang baik.
"Jika pekerjaan jurnalis lebih baik. Maka baik pula kinerja pembangunan daerah,"katanya. Pres memiliki peran kontrol sosial publik. Jadi bisa melihal -hal positif dan negatif yang bisa membantu terwujudnya visi misi Kabupaten Bogor.
"Alhamdulillah, saya setiap Rabu masih melakukan komunikasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Di sana saya bisa melihat langsung apakah program kerja pemerintah sudah sampai atau belum,"katanya.
"Jika sudah melihat lebih dekat maka bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan,"katanya.
Ia mengatakan saat program Boling dilakukan SKPD terkait juga ikut turun langsung ke lapangan. Ini merupakan komitmen Pemda Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat,"katanya.
Ia mengatakan jika demokrasi terwujud dengan baik maka indeks pembangunan dan kesejahteran masyarakat sudah dipastikan meningkat dengan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas.
"Apapun akan saya lakukan untuk pembangunan kesejahteran masyarakat. Walapun itu harus meminta kepada pemerintah provinsi dan pusat,"katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015