Kebijakan inklusif, yang merangkul semua kalangan, akan menjadi jaminan bahwa vaksin COVID-19 dapat tersedia serta terjangkau bagi semua orang di Indonesia, kata Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Valerie Julliand.
"Kami mendukung penentuan kebijakan yang inklusif, yang akan memandu proses distribusi vaksin, dan juga mengadvokasikan agar kelompok rentan dapat membawa suara mereka jika diperlukan," ujar Julliand kepada ANTARA dalam wawancara di Jakarta, Jumat.
"Di luar dari perkara ketersediaan dan keterjangkauan, proses distribusi merupakan tantangan paling penting yang harus kita hadapi ke depannya," kata dia, merujuk pada kaitannya dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Baca juga: Warga Bogor banyak yang takut divaksin COVID-19, ini kata bupati
Dari sisi distribusi, tantangan-tantangan yang muncul termasuk perihal logistik, cold chain (rantai dingin, istilah dalam transportasi vaksin yang memerlukan penyimpanan di suhu rendah), serta administrasi dalam proses tersebut.
Demi mencapai target penyebaran vaksin COVID-19 tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan pihaknya menjalin kerja sama, tak hanya dengan pihak pemerintah sebagai pemeran utama, namun juga dengan sektor swasta yang dapat membantu produksi vaksin.
Pertengahan September 2020, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk kerja sama pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Baca juga: Pemerintah pastikan vaksin COVID-19 untuk warga terbukti aman
Indonesia telah menjadi bagian dari COVAX, inisiatif global untuk menjamin akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia yang dipelopori, salah satunya, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) --institusi di bawah PBB.
Dengan bergabung dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan memperoleh vaksin untuk 20 persen jumlah penduduk, dengan bantuan keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA), seperti yang telah disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Baca juga: Jusuf Kalla perkirakan pandemi COVID-19 di Indonesia baru bisa berakhir di 2022
"Yang ingin kami lakukan di Indonesia, bersama pemerintah yang memang ingin mencapainya, adalah secara bersamaan memproduksi vaksin sendiri dan juga membuka kemungkinan untuk mendapat pengadaan dari pihak internasional [...] karena kita mempunyai populasi yang amat besar untuk divaksinasi," ujar Julliand.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami mendukung penentuan kebijakan yang inklusif, yang akan memandu proses distribusi vaksin, dan juga mengadvokasikan agar kelompok rentan dapat membawa suara mereka jika diperlukan," ujar Julliand kepada ANTARA dalam wawancara di Jakarta, Jumat.
"Di luar dari perkara ketersediaan dan keterjangkauan, proses distribusi merupakan tantangan paling penting yang harus kita hadapi ke depannya," kata dia, merujuk pada kaitannya dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas.
Baca juga: Warga Bogor banyak yang takut divaksin COVID-19, ini kata bupati
Dari sisi distribusi, tantangan-tantangan yang muncul termasuk perihal logistik, cold chain (rantai dingin, istilah dalam transportasi vaksin yang memerlukan penyimpanan di suhu rendah), serta administrasi dalam proses tersebut.
Demi mencapai target penyebaran vaksin COVID-19 tersebut, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan pihaknya menjalin kerja sama, tak hanya dengan pihak pemerintah sebagai pemeran utama, namun juga dengan sektor swasta yang dapat membantu produksi vaksin.
Pertengahan September 2020, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk kerja sama pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.
Baca juga: Pemerintah pastikan vaksin COVID-19 untuk warga terbukti aman
Indonesia telah menjadi bagian dari COVAX, inisiatif global untuk menjamin akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia yang dipelopori, salah satunya, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) --institusi di bawah PBB.
Dengan bergabung dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan memperoleh vaksin untuk 20 persen jumlah penduduk, dengan bantuan keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance (ODA), seperti yang telah disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Baca juga: Jusuf Kalla perkirakan pandemi COVID-19 di Indonesia baru bisa berakhir di 2022
"Yang ingin kami lakukan di Indonesia, bersama pemerintah yang memang ingin mencapainya, adalah secara bersamaan memproduksi vaksin sendiri dan juga membuka kemungkinan untuk mendapat pengadaan dari pihak internasional [...] karena kita mempunyai populasi yang amat besar untuk divaksinasi," ujar Julliand.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020