Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menegaskan bahwa aparat sipil negara (ASN) harus bersikap netral yakni menjaga jarak dengan semua kekuatan politik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 guna mencapai hasil pilkada yang berkualitas.
"Kalau ASN tidak netral, maka pengaruhnya dapat digunakan oleh kekuatan tertentu untuk mempengaruhi pihak lain," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya, Sabtu.
Baca juga: Masyarakat dinilai bisa patuhi aturan protokol kesehatan pada pilkada 2020
Menurut Emrus Sihombing, sikap tidak netral ASN misalnya, memberikan dukungan kepada kekuatan politik tertentu, dalam bentuk apapun termasuk mengarahkan kepada ASN lainnya untuk memilih salah satu kandidat pada pilkada serentak tahun 2020.
"Ini sangat tidak baik. Melanggar aturan dan dapat mempengaruhi kualitas pilkada," kata pengajar pada Universitas Pelita Harapan Jakarta ini.
Emrus menjelaskan, ASN sebagai warga negara Indonesia memilih yang merupakan partisipasi politik dalam pilkada, tapi pilihan tersebut digunakan dalam bilik suara pada hari pemungutan suara. "Bukannya untuk mempengaruhi ASN lain atau pihak lainnya," katanya.
Baca juga: Pakar sarankan paslon kepala daerah Pilkada 2020 lakukan kampanye digital
Doktor Komunikasi Politik dari Universitas Pajajaran Bandung ini menyatakan, ASN harus mandiri dan bersikap independen terhadap semua kekuatan politik serta tidak berupaya mempengaruhi pihak lainnya.
Di sisi lain, Emrus juga mengingarkan, pasangan calon kepala daerah, tim sukses, maupun partai politik pengusung dan pendukung, untuk tidak mendekati ASN, baik di ruang publik maupun di ruang privat.
Baca juga: Pakar: Paslon kepala daerah harus berikan contoh penerapan protokol kesehatan
"Pasangan calon kepala daerah bersama tim suksesnya agar dapat saling menjaga jarak dengan ASN, baik di panggung depan maupun panggung belakang, sehingga pelaksanaan pilkada dengan azas luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil) tidak terciderai," katanya.
Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan pada 9 Desember di 270 daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kalau ASN tidak netral, maka pengaruhnya dapat digunakan oleh kekuatan tertentu untuk mempengaruhi pihak lain," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya, Sabtu.
Baca juga: Masyarakat dinilai bisa patuhi aturan protokol kesehatan pada pilkada 2020
Menurut Emrus Sihombing, sikap tidak netral ASN misalnya, memberikan dukungan kepada kekuatan politik tertentu, dalam bentuk apapun termasuk mengarahkan kepada ASN lainnya untuk memilih salah satu kandidat pada pilkada serentak tahun 2020.
"Ini sangat tidak baik. Melanggar aturan dan dapat mempengaruhi kualitas pilkada," kata pengajar pada Universitas Pelita Harapan Jakarta ini.
Emrus menjelaskan, ASN sebagai warga negara Indonesia memilih yang merupakan partisipasi politik dalam pilkada, tapi pilihan tersebut digunakan dalam bilik suara pada hari pemungutan suara. "Bukannya untuk mempengaruhi ASN lain atau pihak lainnya," katanya.
Baca juga: Pakar sarankan paslon kepala daerah Pilkada 2020 lakukan kampanye digital
Doktor Komunikasi Politik dari Universitas Pajajaran Bandung ini menyatakan, ASN harus mandiri dan bersikap independen terhadap semua kekuatan politik serta tidak berupaya mempengaruhi pihak lainnya.
Di sisi lain, Emrus juga mengingarkan, pasangan calon kepala daerah, tim sukses, maupun partai politik pengusung dan pendukung, untuk tidak mendekati ASN, baik di ruang publik maupun di ruang privat.
Baca juga: Pakar: Paslon kepala daerah harus berikan contoh penerapan protokol kesehatan
"Pasangan calon kepala daerah bersama tim suksesnya agar dapat saling menjaga jarak dengan ASN, baik di panggung depan maupun panggung belakang, sehingga pelaksanaan pilkada dengan azas luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil) tidak terciderai," katanya.
Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan pada 9 Desember di 270 daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020