Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat akan mengerahkan 416 desa di wilayahnya dalam memproduksi 12 juta masker, sebagai bentuk dukungan terhadap program gerakan 500 juta masker milik Kementerian Desa.
"Masker yang dibuat ini harus dari kain. Produk asli UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang ada di masing-masing desa. Artinya desa wajib melibatkan UMKM," ungkap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: DPRD tak ingin sanksi beragam pelanggar aturan bermasker di Bogor jadi polemik
Menurutnya, selain sebagai fungsi pendataan, desa-desa di Kabupaten Bogor diberikan kepercayaan untuk mengelola pengadaan masker yang didanai menggunakan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Iwan mengatakan, angka 12 juta masker ditentukan karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang kini telah menembus angka 6 juta jiwa. Maka, secara asumsi masing-masing warga akan mendapatkan jatah dua masker.
"Penduduk di Kabupaten Bogor kurang lebih 6 juta. Asumsinya, setiap orang mendapatkan dua masker. Artinya ada sekitar 12 juta masker yang kita buat. Makannya disebut gerakan 12 juta masker," terang politisi Partai Gerindra itu.
Baca juga: Puluhan warga tak bermasker terjaring Satpol PP di Stadion Pakansari
Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui berapa persen besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk biaya pengadaan masker tersebut.
"Belum tahu, karena itu nantinya tergantung dari jumlah penduduk yang ada di tiap desa tersebut," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi menjelaskan, penggunaan Dana Desa untuk pengadaan masker ini merupakan anggada di luar dari penggunaan dana desa yang sudah dialokasioan sesuai kebutuhan.
"Jadi masing-masing desa harus menghitung. Mana saja anggaran yang sudah dialokasikan. Untuk penanganan covid, infrastruktur, BLT dana desa, kira kira tersisa berapa, itu dihitung," kata Ade.
Baca juga: Denda aturan bermasker di Bogor naik jadi Rp100 ribu
Ia pun mengaku belum mengetahui berapa besaran dana yang akan dikeluarkan setiap desa dalam pengadaan masker tersebut. Bahkan, pihaknya juga belum menentukan masker jenis apa yang akan diproduksi.
"Sebetulnya yang penting kelayakan maskernya. (Harganya) bisa Rp5 ribu atau Rp4 ribu. Kan nanti desa itu harus memberdayakan UMKM atau tukang jahit. Itu nanti desa membelinya lewat Bumdes. Jangan sampai ada mark up," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Masker yang dibuat ini harus dari kain. Produk asli UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang ada di masing-masing desa. Artinya desa wajib melibatkan UMKM," ungkap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: DPRD tak ingin sanksi beragam pelanggar aturan bermasker di Bogor jadi polemik
Menurutnya, selain sebagai fungsi pendataan, desa-desa di Kabupaten Bogor diberikan kepercayaan untuk mengelola pengadaan masker yang didanai menggunakan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Iwan mengatakan, angka 12 juta masker ditentukan karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang kini telah menembus angka 6 juta jiwa. Maka, secara asumsi masing-masing warga akan mendapatkan jatah dua masker.
"Penduduk di Kabupaten Bogor kurang lebih 6 juta. Asumsinya, setiap orang mendapatkan dua masker. Artinya ada sekitar 12 juta masker yang kita buat. Makannya disebut gerakan 12 juta masker," terang politisi Partai Gerindra itu.
Baca juga: Puluhan warga tak bermasker terjaring Satpol PP di Stadion Pakansari
Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui berapa persen besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk biaya pengadaan masker tersebut.
"Belum tahu, karena itu nantinya tergantung dari jumlah penduduk yang ada di tiap desa tersebut," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi menjelaskan, penggunaan Dana Desa untuk pengadaan masker ini merupakan anggada di luar dari penggunaan dana desa yang sudah dialokasioan sesuai kebutuhan.
"Jadi masing-masing desa harus menghitung. Mana saja anggaran yang sudah dialokasikan. Untuk penanganan covid, infrastruktur, BLT dana desa, kira kira tersisa berapa, itu dihitung," kata Ade.
Baca juga: Denda aturan bermasker di Bogor naik jadi Rp100 ribu
Ia pun mengaku belum mengetahui berapa besaran dana yang akan dikeluarkan setiap desa dalam pengadaan masker tersebut. Bahkan, pihaknya juga belum menentukan masker jenis apa yang akan diproduksi.
"Sebetulnya yang penting kelayakan maskernya. (Harganya) bisa Rp5 ribu atau Rp4 ribu. Kan nanti desa itu harus memberdayakan UMKM atau tukang jahit. Itu nanti desa membelinya lewat Bumdes. Jangan sampai ada mark up," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020