Parpol pendukung petahana yang tergabung dalam Koalisi Tertata Adil Sejahtera (PAN, Demokrat, PPP dan PKS) tidak mempermasalahkan Imam Budi Hartono (IBH) yang merupakan kader PKS menjadi calon wakil wali kota Depok mendampingi Mohammad Idris sebagai calon wali kota.
"Apapun keputusan apakah calon wakil wali kota Depok dari luar PKS atau internal PKS kami tetap solid.Koalisi dibangun bukan untuk menonjolkan yang kita usung, tapi kami mencari persamaan-persamaan yang ada," kata Juru Bicara Koalisi Adil Sejahtera Qonita Lutfiyah usai acara diskusi dengan wartawan Depok Media Center (DMC) di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Koalisi Tertata Adil Sejahtera sebelumnya sudah sepakat untuk mengusulkan kembali Wali Kota Depok Mohammad Idris sebagai calon wali kota pada Pilkada Depok 2020. Mohammad Idris juga kemungkinan besar dicalonkan oleh PKS. Sedangkan calon wakil wali kota Depok masih dalam proses pembahasan selanjutnya.
Baca juga: KPU Depok ajak warga pastikan dirinya sudah terdaftar di Pilkada 2020
Untuk calon wakil wali kota Depok ada dua nama yang beredar yaitu Imam Budi Hartono (PKS) dan Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta).
Namun nama Imam Budi Hartono atau biasa disapa IBH yang merupakan kader internal PKS menjadi calon terkuat mendampingi Mohammad Idris.
"Siapapun calon wakil wali kota Depok akan kami terima, tidak ganggu soliditas koalisi karena koalisi dibangun atas dasar kebersamaan, bukan menonjolkan yang kita usung," ujar Qonita yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Depok.
IBH saat ini menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Jawa Barat dan IBH merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemira yang digelar internal PKS beberapa waktu lalu.
Baca juga: PKS belum resmi usung Idris sebagai calon Wali Kota di Pilkada Depok
Qonita juga menilai kader internal PKS yaitu IBH menjadi pertimbangan calon wakil wali kota Depok yang sudah malang melintang di dunia politik, sehingga nantinya bisa melengkapi tugas-tugas wali kota.
Sedangkan Diana Dewi yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta merupakan sosok perempuan yang diharapkan mampu mempunyai terobosan untuk memajukan ekonomi di Depok.
Qonita menjelaskan awalnya terbentuk koalisi Tertata terdiri dari 4 partai (PPP, PAN, Demokrat, dan PKB) yang tidak bisa mengusung calon pada pilkada 2020, sehingga keempat partai tersebut bergabung untuk bisa mengusung calon wali kota Depok.
Namun di tengah perjalanan PKB melepaskan diri walaupun komunikasi hingga saat ini masih terjalin.
Baca juga: Idris klaim PKS usung dirinya sebagai calon wali kota Depok
Ketika PKS masuk dalam koalisi tersebut maka namanya berubah menjadi koalisi tertata adil sejahtera. "Memang dalam proses perjalanan PKS merupakan partai yang paling intens membangun komunikasi kepada koalisi tertata. Inilah keseriusan dari PKS untuk berkoalisi," katanya.
Qonita mengajak semua pihak untuk mengedepankan politik gagasan, bukan politik kebencian, karena dalam membangun suatu kota dibutuhkan pemikiran, gagasan, serta kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat.
"Saya yakin semua punya niat yang sama dalam membangun Kota Depok lebih baik lagi," demikian Qonita.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Apapun keputusan apakah calon wakil wali kota Depok dari luar PKS atau internal PKS kami tetap solid.Koalisi dibangun bukan untuk menonjolkan yang kita usung, tapi kami mencari persamaan-persamaan yang ada," kata Juru Bicara Koalisi Adil Sejahtera Qonita Lutfiyah usai acara diskusi dengan wartawan Depok Media Center (DMC) di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Koalisi Tertata Adil Sejahtera sebelumnya sudah sepakat untuk mengusulkan kembali Wali Kota Depok Mohammad Idris sebagai calon wali kota pada Pilkada Depok 2020. Mohammad Idris juga kemungkinan besar dicalonkan oleh PKS. Sedangkan calon wakil wali kota Depok masih dalam proses pembahasan selanjutnya.
Baca juga: KPU Depok ajak warga pastikan dirinya sudah terdaftar di Pilkada 2020
Untuk calon wakil wali kota Depok ada dua nama yang beredar yaitu Imam Budi Hartono (PKS) dan Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta).
Namun nama Imam Budi Hartono atau biasa disapa IBH yang merupakan kader internal PKS menjadi calon terkuat mendampingi Mohammad Idris.
"Siapapun calon wakil wali kota Depok akan kami terima, tidak ganggu soliditas koalisi karena koalisi dibangun atas dasar kebersamaan, bukan menonjolkan yang kita usung," ujar Qonita yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Depok.
IBH saat ini menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Jawa Barat dan IBH merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemira yang digelar internal PKS beberapa waktu lalu.
Baca juga: PKS belum resmi usung Idris sebagai calon Wali Kota di Pilkada Depok
Qonita juga menilai kader internal PKS yaitu IBH menjadi pertimbangan calon wakil wali kota Depok yang sudah malang melintang di dunia politik, sehingga nantinya bisa melengkapi tugas-tugas wali kota.
Sedangkan Diana Dewi yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta merupakan sosok perempuan yang diharapkan mampu mempunyai terobosan untuk memajukan ekonomi di Depok.
Qonita menjelaskan awalnya terbentuk koalisi Tertata terdiri dari 4 partai (PPP, PAN, Demokrat, dan PKB) yang tidak bisa mengusung calon pada pilkada 2020, sehingga keempat partai tersebut bergabung untuk bisa mengusung calon wali kota Depok.
Namun di tengah perjalanan PKB melepaskan diri walaupun komunikasi hingga saat ini masih terjalin.
Baca juga: Idris klaim PKS usung dirinya sebagai calon wali kota Depok
Ketika PKS masuk dalam koalisi tersebut maka namanya berubah menjadi koalisi tertata adil sejahtera. "Memang dalam proses perjalanan PKS merupakan partai yang paling intens membangun komunikasi kepada koalisi tertata. Inilah keseriusan dari PKS untuk berkoalisi," katanya.
Qonita mengajak semua pihak untuk mengedepankan politik gagasan, bukan politik kebencian, karena dalam membangun suatu kota dibutuhkan pemikiran, gagasan, serta kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat.
"Saya yakin semua punya niat yang sama dalam membangun Kota Depok lebih baik lagi," demikian Qonita.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020