Jakarta, (Antaranews Bogor) - Sekretaris Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan pemerintah seharusnya menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosialnya, sosialisasi serta komunikasi politik yang baik sebelum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita sepakat subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang bermanfaat, tapi ketika harga minyak dunia turun kita tidak sedang dikejar-kejar dan masih punya waktu siapkan social safety net-nya," kata Fahmi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia sosialisasi yang baik seperti menyiapkan bis sekolah yang tersubsidi, jaminan pemerintah beli hasil petani lebih tinggi dengan subsidi BBM yang dicabut, antisipasi kenaikan bahan pokok yang gila-gilaan ditingkat rakyat bawah agar goncangan tidak keras.
"Subsidi dialihkan dilevel downstream. Bangun infrastruktur is good, tapi kan perut dan rakyat dilevel bawah tidak bisa diminta suruh puasa dulu menunggu pelabuhan dan jalan dibangun," katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan kenaikan BBM menimbulkan penolakan karena imbas ragu publik terhadap rekruitmen kabinet kemarin yang masih meninggalkan keraguan atas rekam jejak sebagian menteri atas integritas, bersih dari mafia minyak dan komitmennya pada nasib rakyat
"Jadi ATM dukungan politik Jokowi-JK yang dikumpulkan saat pilpres sudah dulu berkurang sebelum mengambil kebijakan menaikkan BBM, karena terbuang percuma oleh Jokowi-JK saat susun kabinet," katanya.
Dikatakannya wajar saja rakyat ragu dengan kebijakan menaikkan BBM. Mafia migas dan roadmap tata niaga BBM belum jalan benar. "Jangan-jangan ini bisikan menteri-menteri pemburu rente yang terafiliasi dengan kartel mafia minyak atau metamorfosisnya," katanya.
Fahmi mengatakan keraguan publik ini akan terus menghantui Jokowi-JK dalam setiap kebijakannya hingga Jokowi-JK mengambil sikap. Susilo Bambang Yudhyono dan Demokrat rontok bukan karena BBM tapi publik kecewa dengan integritas menteri-menterinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kita sepakat subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang bermanfaat, tapi ketika harga minyak dunia turun kita tidak sedang dikejar-kejar dan masih punya waktu siapkan social safety net-nya," kata Fahmi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia sosialisasi yang baik seperti menyiapkan bis sekolah yang tersubsidi, jaminan pemerintah beli hasil petani lebih tinggi dengan subsidi BBM yang dicabut, antisipasi kenaikan bahan pokok yang gila-gilaan ditingkat rakyat bawah agar goncangan tidak keras.
"Subsidi dialihkan dilevel downstream. Bangun infrastruktur is good, tapi kan perut dan rakyat dilevel bawah tidak bisa diminta suruh puasa dulu menunggu pelabuhan dan jalan dibangun," katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan kenaikan BBM menimbulkan penolakan karena imbas ragu publik terhadap rekruitmen kabinet kemarin yang masih meninggalkan keraguan atas rekam jejak sebagian menteri atas integritas, bersih dari mafia minyak dan komitmennya pada nasib rakyat
"Jadi ATM dukungan politik Jokowi-JK yang dikumpulkan saat pilpres sudah dulu berkurang sebelum mengambil kebijakan menaikkan BBM, karena terbuang percuma oleh Jokowi-JK saat susun kabinet," katanya.
Dikatakannya wajar saja rakyat ragu dengan kebijakan menaikkan BBM. Mafia migas dan roadmap tata niaga BBM belum jalan benar. "Jangan-jangan ini bisikan menteri-menteri pemburu rente yang terafiliasi dengan kartel mafia minyak atau metamorfosisnya," katanya.
Fahmi mengatakan keraguan publik ini akan terus menghantui Jokowi-JK dalam setiap kebijakannya hingga Jokowi-JK mengambil sikap. Susilo Bambang Yudhyono dan Demokrat rontok bukan karena BBM tapi publik kecewa dengan integritas menteri-menterinya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014