Jakarta, (Antaranews Bogor) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menyatakan bahwa perilaku "blusukan" yang dilakukan beberapa menteri pada pemerintahan Jokowi-JK dalam kondisi saat ini hanya menyelesaikan persoalan pada level mikro.
"Atau hanya sebatas aksi-aksi insidentil," katanya di Jakarta, Selasa.
Memberikan ulasan mengenai perilaku "blusukan" beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, ia melihat kurang tepat, di tengah jelasnya persoalan bangsa ini yakni kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas atas dan bawah yang masih sangat tinggi.
Kondisi itu, kata dia, masih terdapat perbedaan yang sangat tajam antara pendapatan seorang komisaris di suatu perusahaan/BUMN yang sangat tinggi dengan kesejahteraan buruh, petani dan nelayan.
Tindakan "blusukan" dalam pendekatan sosiologi pada konteks ini, tegas anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu, hanya menyelesaikan persoalan dalam tingkat mikro saja.
"Saya kira permasalahannya sangat jelas, sehingga tindakan para menteri yang `blusukan` ini, maknanya akan dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan yang hanya ingin meningkatkan `image`," katanya.
Menurut dia sebaiknya para menteri Kabinet Kerja, harus memahami dengan baik persoalan-persoalan mendasar pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan makro, seperti program pembangunan masyarakat yang stagnan, koperasi mati suri, program reforma agraria yang stagnan, serta reformasi birokrasi yang belum berjalan.
"Jika para menteri memahami persoalan ini, maka program-program mereka akan berjalan dengan baik dan didukung oleh birokrasi di pusat dan daerah dan tentunya masyarakat luas," katanya.
Ia mengaku "gregetan" dengan ulah para menteri yang terkesan ikut-ikutan model "blusukan" itu.
"Padahal inflasi kita tinggi dan masyarakat kelas bawah yang akan semakin menerima akibatnya, sehingga semakin sulit untuk mengangkat harkat dan martabat mereka," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Nia Elvina mengingatkan harapan masyarakat Indonesia sangat besar terhadap pemerintahan sekarang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan makro tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Atau hanya sebatas aksi-aksi insidentil," katanya di Jakarta, Selasa.
Memberikan ulasan mengenai perilaku "blusukan" beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, ia melihat kurang tepat, di tengah jelasnya persoalan bangsa ini yakni kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas atas dan bawah yang masih sangat tinggi.
Kondisi itu, kata dia, masih terdapat perbedaan yang sangat tajam antara pendapatan seorang komisaris di suatu perusahaan/BUMN yang sangat tinggi dengan kesejahteraan buruh, petani dan nelayan.
Tindakan "blusukan" dalam pendekatan sosiologi pada konteks ini, tegas anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu, hanya menyelesaikan persoalan dalam tingkat mikro saja.
"Saya kira permasalahannya sangat jelas, sehingga tindakan para menteri yang `blusukan` ini, maknanya akan dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan yang hanya ingin meningkatkan `image`," katanya.
Menurut dia sebaiknya para menteri Kabinet Kerja, harus memahami dengan baik persoalan-persoalan mendasar pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan makro, seperti program pembangunan masyarakat yang stagnan, koperasi mati suri, program reforma agraria yang stagnan, serta reformasi birokrasi yang belum berjalan.
"Jika para menteri memahami persoalan ini, maka program-program mereka akan berjalan dengan baik dan didukung oleh birokrasi di pusat dan daerah dan tentunya masyarakat luas," katanya.
Ia mengaku "gregetan" dengan ulah para menteri yang terkesan ikut-ikutan model "blusukan" itu.
"Padahal inflasi kita tinggi dan masyarakat kelas bawah yang akan semakin menerima akibatnya, sehingga semakin sulit untuk mengangkat harkat dan martabat mereka," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Nia Elvina mengingatkan harapan masyarakat Indonesia sangat besar terhadap pemerintahan sekarang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan makro tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014