#BAWASLU

Kami memiliki 1359 berita tentang bawaslu

KPK tegaskan tidak ada intimidasi kepada Agustiani Tio terkait kasus Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada intimidasi kepada mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio ...

Agustiani Tio Fridelina gugat secara perdata penyidik KPK ke PN Bogor

Mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina menggugat secara perdata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa ...

Agustiani Tio terintimidasi saat diperiksa KPK

Mantan terpidana Agustiani Tio Fridelina merasa terintimidasi saat diperiksa KPK terkait kasus penetapan tersangka Sekretaris ...

Agustiani Tio sempat ditawari Rp2 miliar sebelum diperiksa KPK terkait kasus Hasto

Mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina mengaku sempat ditawari Rp2 miliar ...

Mendagri sebut jadwal pelantikan kepala daerah mundur lantaran faktor eksternal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil ...

Pemerintah dan DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah digelar serentak

Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan dismissal ...

DPR panggil Mendagri Tito Karnavian minta penjelasan pengunduran pelantikan kepala daerah

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan hari ini pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ...

Mendagri ungkap pelantikan kepala daerah non-sengketa di MK 6 Februari 2025 dibatalkan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi ...

Pilkada pengaruhi kepuasan publik dalam 100 hari kerja

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memandang pelaksanaan Pilkada 2024 mempengaruhi kepuasan publik dalam 100 hari ...

Wamendagri Bima Arya buka peluang revisi UU Parpol terkait dengan pemilu-pilkada

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka peluang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai ...