Warga CRA unjuk rasa tuntut keadilan dari pengembang

Depok (ANTARA) - Warga Cinere Resort Apartemen (CRA) Kota Depok Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari pengembang yang dinilai semena-semena terhadap pemilik unit apartemen tersebut.

"Kami menuntut pengembang untuk membatalkan kewajiban pembayaran top up yang memberatkan," kata Ketua Perkumpulan Komunikasi Persatuan Cinere Resort Apartemen, Sri Ratu di sela-sela aksi unjuk rasa di depan apartemen tersebut di Depok, Rabu.

Kami menolak pembayaran Top Up Unit Tower A Rp1.200.000 per meter per segi dan Tower B Rp.4.000.000 per meter per segi.

Selain itu kami juga menuntut pengelola Cinere Resort Apartemen membatalkan kenaikan iuran pengelolaan Lingkungan (IPL) secara sepihak tanpa persetujuan warga penghuni.

"Pengelola Cinere Resort Apartemen dimitab juga melakukan audit terbuka dan transparan atas perhitungan IPL," tegasnya.

Lebih lanjut Ratu mengatakan agar meminta pengembang segera memberikan AJB dan penyerahan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM SRS) terhadap pemilik yang telah lunas dan juga memfasilitasi pembentukan P3SRS.

"Segera di bentuk P3SRS (Perhimpunan pemilik dan penghuni satuan Perundang-undangan. rumah susun) sesuai dengan peraturan," katanya.

Menanggapi hal tersebut pihak managemen CRA Manager Operasional Denny Andrianto mengatakan ketetapan Top Up tersebut merupakan putusan hukum di pengadilan bukan pihak kami yang menentukan.

"Kami hanya menjalankan putusan pengadilan. Kalaupun ada keberatan gugat secara hukum saja," ujarnya.

Dalam putusan pengadilan PKPU pada tahun 2023, ada kewajiban pengembang yaitu sertifikat pecah masing-masing unit dan menyelesaikan pembangunan tower B sampai dengan lantai 11.

Saat ini kata dia sudah ada sekitar 300 pemilik unit apartemen yang membayar top up dan menerima AJB.

 "Untuk yang membayar awal kami memberikan diskon 40 persen," ujarnya.

Pembayaran top up ini diberikan waktu selama 5 tahun setelah putusan pengadilan PKPU yaitu pada tahun 2028.

Sedangkan kenaikan IPL merupakan ranah badan pengelola gedung yang masih didiskusikan dengan warga penghuni.