Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Sekolah Rakyat dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
"Di bayangan saya, setiap Sekolah Rakyat bisa dibina oleh satu kampus. Kampus langsung berperan dalam pelatihan, mentoring dan sebagainya. Kita juga bisa sediakan berbagai fasilitas seperti ruang pembelajaran," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto melalui keterangan di Jakarta, Selasa.
Menteri Brian menyebutkan pihaknya akan menggandeng sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai pendamping dan pembina Sekolah Rakyat, demi menyukseskan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Baca juga: Mendiktisaintek dorong kolaborasi nasional pemanfaatan logam tanah jarang
Baca juga: Mendiktisaintek sebut inovasi adalah kunci Indonesia maju
Ia menekankan pentingnya peran kampus dalam memperluas akses dan mendampingi pelajar agar tetap terhubung dengan perguruan tinggi, serta membuka kemungkinan hadirnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk para lulusan Sekolah Rakyat.
"Kita juga akan bentuk satu tim supaya bisa menyiapkan apa yang diperlukan untuk kolaborasi, seperti kampus-kampus untuk memulai menyusun rujukan," ujar Brian Yuliarto.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau 166 titik di Indonesia, terdiri atas jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Dari jumlah tersebut, sekitar 6.700 siswa SMA kini mengikuti pembelajaran dan diproyeksikan akan lulus pada tahun 2028," ujarnya.
Baca juga: Kemdiktisaintek bekali calon pemimpin masa depan
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebut para siswa SMA Sekolah Rakyat diberi pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja.
Kurikulum yang mereka laksanakan akan disesuaikan dengan pilihan tersebut, seperti dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Namun, jika siswa memilih untuk melanjutkan pendidikan, akan mendapatkan kurikulum yang dirancang oleh guru dan dosen.
Dalam waktu dekat, kedua belah pihak berharap adanya perancangan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak akses pendidikan bagi masyarakat serta memastikan lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai.
