Jakarta (ANTARA) - Sudah setahun berjalan sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di puncak pemerintahan, dan sudah setahun pula sejak delapan program quick winnya dijalankan.
Dari delapan program itu, tiga adalah program yang bertujuan menyehatkan bangsa, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan 66 RS di daerah, serta eliminasi tuberkulosis.
12 bulan berlalu, bagaimana pencapaian ketiganya?
Membangun kesadaran sedari dini dengan CKG
CKG dimulai sejak Februari 2025. Hingga Oktober ini, ada sekitar 44,9 juta penduduk Indonesia yang sudah mendaftar, dan 41,8 juta orang yang diperiksa.
Kementerian Kesehatan sempat menargetkan peserta CKG pada 2025 untuk mencapai 100 juta orang. Pada awalnya, laju partisipasi CKG rendah karena program ini hanya bisa diikuti pada saat ulang tahun atau di waktu dekat ulang tahun.
Ketika pemerintah mengubah waktu partisipasinya sehingga bisa kapan saja, terdapat lonjakan peserta program itu. Kini, dengan adanya 626 ribu orang yang diperiksa di program itu tiap harinya, diperkirakan ada 30 juta orang lagi yang turut memeriksakan diri dengan CKG dalam dua bulan terakhir 2025, sehingga akhir tahun, diperkirakan ada total sekitar 70 juta orang yang ikut.
Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menilai, angka-angka ini menunjukkan tingginya antusiasme orang Indonesia untuk hidup sehat, mencegah agar tidak merana karena penyakit katastropik seperti sakit jantung, kanker, stroke, sakit ginjal, di kemudian hari.
Berkat CKG, banyak penderita diabetes dan hipertensi akhirnya tahu bahwa dirinya memiliki kondisi tersebut. Sebelumnya, 70 persen penderita kedua penyakit itu tidak mengetahui tentang keadaannya.
Dante menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, selalu mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonominya.
Dia mencontohkan, di Amerika Serikat, pembiayaan kesehatan per individu mencapai 11.000 dolar AS per tahun, dengan angka harapan hidup 78 tahun. Di Jepang, biaya kesehatan yang dikeluarkan tiap individu sebesar 4.400 dolar AS, dan angka harapan hidupnya mencapai 84 tahun.
Di Indonesia, pembiayaan kesehatan per orang sekitar 150 dolar AS per tahun, dengan angka harapan hidup 71 tahun. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya cerdas dan efisien dalam membelanjakan pembiayaan kesehatan untuk bisa memperpanjang usia harapan hidup.
Oleh karena itu, CKG hadir sebagai upaya menggencarkan pendekatan promotif dan preventif kesehatan.
“Kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa mencegah orang jatuh ke komplikasi yang berat. Ini bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan pembiayaan kesehatan nasional,” kata Dante.
Dalam CKG, Kemenkes mencatat sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Pada bayi baru lahir, penyebab kematian tertinggi adalah berat badan lahir rendah, sementara pada anak-anak sekolah, masalah utama adalah kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas.
Untuk kelompok usia dewasa, sekitar sepertiga populasi mengalami obesitas, baik berdasarkan berat badan maupun lingkar perut. Adapun pada kelompok lanjut usia, tekanan darah tinggi atau hipertensi menjadi temuan paling dominan.
Pembangunan RSUD, perluasan akses layanan kesehatan
Salah satu problem kesehatan Indonesia adalah terbatasnya rumah sakit beserta kelengkapan alat medisnya. Hal ini menyebabkan orang-orang dari daerah, terutama wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) harus menempuh jarak yang jauh ke RS untuk rujukan. Belum lagi, mereka harus menunggu gilirannya untuk penanganan. Perjalanan ini mahal, lama, dan dapat meningkatkan risiko kesehatan karena keterlambatan penanganan medis.
Selain itu, Indonesia juga masih kekurangan tujuh jenis spesialis dasar yang diperlukan.
Sebagai upaya untuk menangani isu-isu seperti ini, Presiden Prabowo Subianto berinisiatif membangun 66 Rumah Sakit Umum Daerah. Dari 32 RS yang ditargetkan, sebanyak 22 RS atau 68,75 persennya sudah dimulai konstruksinya (groundbreaking).
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya menyampaikan bahwa 15 rumah sakit di wilayah DTPKsudah selesai dibangun dan siap beroperasi, dengan fokus pada penyediaan layanan spesialistik dasar.
Ketujuh spesialis dasar tersebut meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Adapun pemenuhan tenaga spesialis dilakukan bertahap, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan di luar negeri.
“Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya,” kata Azhar.
Selain menyiapkan SDM, Kementerian Kesehatan juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh rumah sakit tersebut.
Pemerintah juga melakukan perbaikan struktur pembiayaan rumah sakit, terutama dalam kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan dan pembiayaan pasien non-BPJS. Saat ini, tarif layanan masih berbasis case mix menggunakan sistem INA-CBGs, namun pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang dinilai lebih adil dan berimbang.
“Ke depan, dengan sistem INA-DRG yang menghitung pembayaran berdasarkan kompleksitas kasus dan kompetensi rumah sakit, diharapkan pembiayaan menjadi lebih proporsional,” katanya.
Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah berharap rumah sakit, khususnya di daerah, dapat lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.
Eliminasi TB, karena warga berhak atas nafas yang lega
Indonesia adalah negara dengan kasus tuberkulosis (TB) terbanyak kedua setelah India. Padahal, kata Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus, keberhasilan mengendalikan TBC merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara.
“Negara dengan angka TBC tinggi tidak bisa disebut negara maju. Edukasi, gizi, dan kesadaran masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan,” katanya.
Inilah yang mendasari komitmen pemerintah untuk mengeliminasi TB melalui strategi penemuan kasus aktif (active case finding) secara agresif.
Pada tahun 2023, terdapat 856 ribu kasus TB baru yang ditemukan, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan 443 ribu kasus pada 2021. Kenaikan bukan berarti situasi makin buruk, melainkan menunjukkan keberhasilan upaya deteksi yang semakin masif.
Berdasarkan estimasi global, Indonesia diperkirakan memiliki 1,09 juta kasus TBC setiap tahun. Adapun pada 2025, dari 1.090.000 kasus TB, baru sekitar 600.698 atau 55 persennya ditemukan. Namun, kepatuhan pengobatan sudah mencapai 90 persen.
Tingginya kepatuhan pengobatan perlu diimbangi dengan edukasi agar semakin banyak penderita yang ditemukan dan segera diobati, serta untuk menghilangkan stigma yang melekat pada pasien TB.
“TBC bisa disembuhkan, pengobatannya gratis, dan negara menjamin ketersediaan obat. Tapi kalau masyarakat tidak sadar untuk memeriksa diri, penularan akan terus terjadi,” katanya.
Selain itu, untuk mempercepat eliminasi TB, Kemenkes akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, serta TNI dan Polri.
Benny juga juga menjelaskan bahwa masa inkubasi TBC relatif panjang, antara 10 hingga 12 minggu. Artinya, seseorang yang terpapar pada Oktober baru akan menunjukkan gejala pada Januari atau Februari tahun berikutnya. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi penting, sebelum TB semakin parah dan terlambat ditangani.
Kesehatan dan kecerdasan adalah modal penting untuk puluhan tahun mendatang, sehingga memupuk dan menjaganya menjadi upaya integral untuk memastikan bonus demografi benar-benar bisa dinikmati pada 100 tahun Indonesia merdeka.
