Pemprov Banten komitmen perkuat iklim usaha, Dunia industri minta kepastian dan proteksi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Gubernur Banten, Andra Soni bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menginisiasi forum dialog terbuka dengan para pengelola kawasan industri dan investor besar di Kota Cilegon, Serang, dan Lebak.

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa investasi bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal kepercayaan dan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Untuk iti, forum ini menjadi ajang penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk saling mendengarkan dan mencari solusi atas berbagai kendala investasi di lapangan.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI sebagai fondasi utama dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor.

"Tentu kita akan bekerja keras untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga lingkungan usaha di Provinsi Banten ini dapat berlangsung dengan produktif,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti menilai inisiatif membangun dialog aktif dengan pengusaha sangat strategis, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dirinya pun mendukung penuh rencana pembentukan 'Gerakan Menjaga Investasi Banten' sebagai upaya kolektif melindungi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Membuka komunikasi juga bagian daripada bagaimana kita meningkatkan iklim investasi di Banten, tadi mereka menyampaikan usulan-usulan yang cukup bagus. Usulan ini tentunya akan kita rangkum dalam mengambil arah kebijakan kedepan,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) Anang Adji Sunoto menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan usaha di Indonesia saat ini.

Menurutnya, menjaga investasi tidak cukup hanya dengan memberantas pungutan liar atau aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan terlindungi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Lingkungan bisnis kita perlu dilindungi secara komprehensif. Ini bukan sekadar urusan preman atau pungli di lapangan, tapi bagaimana negara hadir dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha dari semua sisi,” ungkap dia.

Ia mengibaratkan kondisi Indonesia saat ini seperti sebuah rumah tanpa pagar, yang terbuka lebar dan mudah dimasuki siapa saja dengan berbagai kepentingan. Di tengah situasi global yang tak menentu dan penuh tantangan, menurutnya, dunia usaha memerlukan ‘pagar’ perlindungan yang jelas dari negara.

Tanpa perlindungan itu, pelaku industri dalam negeri rentan terdampak oleh persaingan tidak sehat, khususnya dari arus impor barang asing yang terus membanjiri pasar.

“Kita ini seperti rumah tanpa pagar. Siapa saja bisa masuk, tanpa bisa kita deteksi niatnya. Dunia usaha jadi rentan dan merasa tidak punya perlindungan. Padahal, pengusaha juga bagian penting dalam membangun ekonomi bangsa, dan mereka pun butuh rasa aman,” lanjutnya.

Lebih jauh, Anang menekankan pentingnya proteksi dari pemerintah terhadap produk-produk dalam negeri.

Ia meyakini bahwa jika perputaran ekonomi domestik bisa dijaga dan ditingkatkan, maka hal tersebut akan berimbas langsung pada meningkatnya daya beli masyarakat dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan yang lebih merata.

“Kalau kita bisa menjaga industri kita, otomatis produksi meningkat, tenaga kerja terserap, dan ekonomi berputar. Orang jadi punya uang, punya daya beli. Lebih baik kita beli baju buatan dalam negeri meskipun sedikit lebih mahal, daripada baju impor yang murah tapi ujung-ujungnya masyarakat kita sendiri tidak mampu beli karena tidak ada penghasilan,” ujarnya.