Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menggandeng Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk membangun infrastruktur gedung Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta.
"Kita kedatangan Mr Jin Liqun, President AIIB. Ini karena AIIB sudah kasih kita pinjaman cukup besar untuk transformasi kesehatan di Indonesia," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin.
Menurut dia, President and Chair of The Board of Directors AIIB Jin Liqun menyambangi RS tersebut untuk meninjau kondisi RSAB Harapan Kita yang akan mendapatkan suntikan dana melalui skema pinjaman/hibah luar negeri dari AIIB sebesar lebih dari Rp3,5 triliun.
Tidak hanya RSAB Harapan Kita, pendanaan dari AIIB juga untuk membangun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan juga Rumah Sakit Kanker Dharmais.
Baca juga: Kemenkes catat pendapatan sekitar 110 persen dari target yang ditetapkan
Baca juga: Kemenkes susun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan untuk pelabelan GGL pada makanan
Pembiayaan dialokasikan untuk pembangunan gedung RSAB Harapan Kita, pembangunan infrastruktur pendukung tiga rumah sakit, serta penataan kawasan yang menghubungkan tiga rumah sakit.
Kemudian untuk membiayai penyediaan peralatan medis, peralatan penunjang medis, pengembangan sistem informasi, interior, dan furnitur, termasuk peralatan kesehatan untuk RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, serta pengembangan SDM.
"AIIB akan memberikan pinjaman mengintegrasikan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan juga Rumah Sakit Kanker Dharmais. Dengan fokus utama menata ulang kompleks RSAB Harapan Kita, membangun gedung tinggi seperti di sebelah Dharmais dan di Harapan Kita," kata Budi Gunadi Sadikin.
Baca juga: Kemenkes sebut manfaatkan Cek Kesehatan Gratis guna cegah ketulian sejak dini
Pelaksanaan pembangunan akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2029.
Rencana pembangunan tersebut telah menjadi agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045, yang salah satu agendanya untuk mewujudkan transformasi sosial dengan misi "Kesehatan untuk Semua" dan visi "Indonesia Emas 2045".
Meski demikian, Kementerian Sosial tidak bisa sendirian dalam menjalankan program tersebut.
"Maka kami mengajak kementerian lain, swasta, termasuk kampus. Beberapa hari lalu di Bandung sudah MoU dengan sembilan kampus untuk bekerja sama dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem," katanya.
Sebelumnya, tepatnya di Jawa Timur pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi terkait program serupa dan di Jawa Tengah harapannya ada kerja sama antara Kemensos dan kampus.
"Kami harap kampus saya sendiri, kampus UNS bisa menjadi pelopor dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan," katanya.
Baca juga: Badan Percepatan Taskin optimistis pemerintah kurangi kemiskinan
Selain UNS, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan rektor Undip, Unsoed, dan UIN Pekalongan.
"Mereka siap mendukung dan tinggal tunggu waktu ketemu untuk MoU. Pada prinsipnya kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Hartono mengatakan siap mendukung program tersebut.
"Tadi sudah kami diskusikan secara internal, kami siap kerja sama dalam rangka pengentasan kemiskinan," katanya.
