Senin, 23 Oktober 2017

Menkeu Dana Desa Bisa Bantu Konsumsi Domestik

id Menkeu Dana Desa Bisa Bantu Konsumsi Domestik, Sri Mulyani, Satyagraha, kinerja ekonomi
Menkeu Dana Desa Bisa Bantu Konsumsi Domestik
Sri Mulyani. (ANTARA/Yulius Satria Wijaya)
Kami melihat dana desa dampaknya belum betul-betul optimal, maka upaya meningkatkan konsumsi di level akar rumput menjadi penting.
Jakarta (Antara Megapolitan) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan dana desa secara efektif bisa membantu kinerja konsumsi rumah tangga dalam mendukung perekonomian nasional.

"Kami melihat dana desa dampaknya belum betul-betul optimal, maka upaya meningkatkan konsumsi di level akar rumput menjadi penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan dari dana desa yang telah dialokasikan dalam APBNP 2017 sebesar Rp60 triliun dapat memberikan dampak lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keinginan untuk memperkuat belanja sosial harus dilihat dari kapasitasnya. Kalau dilihat dari uang yang paling banyak dan efektif adalah dana desa, karena uang itu benar-benar masuk ke desa," katanya.

Untuk itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyerapan bagi dana desa ini agar bisa memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Desa memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih permanen untuk bisa mengelola dana yang setiap tahun diperoleh. Jadi tidak hanya sekedar proyek membangun jalan, lalu selesai," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia desain dana desa harus memberikan hasil optimal terhadap akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terjadi perbaikan dalam struktur konsumsi rumah tangga.

"Kami akan fokus pada implementasi yang bisa lebih diakselerasi. Nilai dana desa Rp60 triliun, bansos dan PKH tidak sebesar itu. Maka upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi penting," jelasnya.

Sri Mulyani juga memastikan penggunaan dana desa ini harus dilakukan sesuai tata kelola serta sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi upaya manipulatif.

"Kita akan bekerja dengan berbagai institusi lain seperti BPKP mengenai sistem akuntabilitas dana desa dan Kemendagri untuk melihat dampaknya," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. 

Editor: Feru Lantara

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga