Buwas antisipasi upaya diskreditkan Bulog dari beras Bansos

Bogor (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengantisipasi adanya upaya mendiskreditkan institusi Bulog dari permasalahan diputusnya kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengenai distribusi beras bantuan sosial (Bansos).

"Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana program penyaluran Bansos, namun Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk program Bansos," kata Buwas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Bogor, Senin (6/7).

Mantan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) itu mengaku tidak mempermasalahkan hubungan kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin dalam mendistribusikan 6.000 ton beras pesanan dari Pemkab Bogor.

Baca juga: Buwas perkirakan cadangan beras Bulog hingga bulan Juni mencapai 1,8 juta ton

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan dan laporan yang ia terima dari manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos seharga Rp10.543 per kilogram di Kabupaten Bogor itu terlaksana dengan pengiriman barang yang berkualitas baik.

“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor, namun kami tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum," kata Buwas.

Sebelumnya, Bulog sempat mengeluarkan bantahan mengenai informasi yang menyatakan bahwa berasnya yang digunakan untuk program Bansos di Kabupaten Bogor berkualitas jelek. Perusahaan plat merah itu bahkan memastikan bahwa mendistribusikan beras berkualitas baik dengan kategori medium, sesuai kesepakatan dengan Pemkab Bogor.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras bansos yang disalurkan ke masyarakat memang kualitas terbaik.

“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog," papar Tri.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat bersama Perum Bulog mengevaluasi bantuan sosial (Bansos) berupa beras bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona COVID-19, karena banyak menerima laporan kualitas beras di bawah standar.

"Tahap pertama sudah selesai. Untuk tahap kedua, kami akan evaluasi dulu selama pelaksanaan penyaluran tahap pertama dengan pihak Bulog, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Nuradi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (19/6).

Pemerintah Kabupaten Bogor memilih untuk memberikan Bansos masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk 30 kilogram kepada 200.000 penerima dengan dibagi menjadi tiga tahap.

Pembelian beras seharga Rp10.543/kg  itu bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Bogor pascapergeseran mata anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2020. Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp189.774.000.000 untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat selama tiga tahap.