Bogor, (Antaranews Bogor) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi permasalahan yang membutuhkan akselerasi regulasi pada pemerintahan baru agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.
"Pekerjaan rumah ke depan menurut saya pertama adalah bagaimana akselerasi penyesuaian regulasi, karena banyak sekali hal-hal yang tertahan (pending-red) yang kita daerah ingin bergerak cepat dalam reformasi birokrasi, tetapi reformasi regulasi belum semua diturunkan, seperti regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Bima saat dihubungi Antara di Bogor, Senin.
Menurut Bima, pada situasi tersebut DPR RI dan kementerian terkait harus fokus pada akselerasi penyesuaian regulasi agar pemerintah daerah dapat menyelaraskan langkahnya dengan pemerintah pusat.
Permasalahan kedua lanjut Bima yakni komitmen pemerintah pusat dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah yang fokus pada penyelesaian persoalan yang dihadapi hampir semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan, hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menghadapi persoalan yang sama seperti transportasi, pedagang kaki lima, persoalan lingkungan hidup, kemiskinan dan kesehatan.
"Ini penting, program pertumbuhan penduduk, fasilitas kota tidak mampu, perbaikan sarana dan prasarana transportasi penting, koordinasi itu penting yang kedua persoalan ekonomi kecil dan PKL dan itu penting jangan sampai ini terabaikan karena terbatasnya kapasitas pemerintah daerah," kata Bima.
Bima mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat sudah memberikan regulasi yang memadai, demikian pula peraturan menteri, bantuan yang lebih besar dan pembinaan.
Dalam Silaturahmi Nasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sentul pekan lalu, lanjut Bima memberikan harapan baru dengan akan hadirnya peraturan pemerintah tentang kemudahan izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Menurut Bima, regulasi tersebut sangat ditunggu oleh pemerintah daerah, adanya payung hukum dengan kemudahan tersebut, skema pendanaan yang dibantu serta program yang terintegrasi dibantu oleh Kementerian UKM, dan Kementerian Perdagangan.
"Di sini sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola otonomi daerah dapat berjalan baik, karena pengembangan sektor UMKM merupakan tulang punggung membangun kesejehteraan masyarakat kecil di daerah," kata Bima.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Pekerjaan rumah ke depan menurut saya pertama adalah bagaimana akselerasi penyesuaian regulasi, karena banyak sekali hal-hal yang tertahan (pending-red) yang kita daerah ingin bergerak cepat dalam reformasi birokrasi, tetapi reformasi regulasi belum semua diturunkan, seperti regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Bima saat dihubungi Antara di Bogor, Senin.
Menurut Bima, pada situasi tersebut DPR RI dan kementerian terkait harus fokus pada akselerasi penyesuaian regulasi agar pemerintah daerah dapat menyelaraskan langkahnya dengan pemerintah pusat.
Permasalahan kedua lanjut Bima yakni komitmen pemerintah pusat dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah yang fokus pada penyelesaian persoalan yang dihadapi hampir semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan, hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menghadapi persoalan yang sama seperti transportasi, pedagang kaki lima, persoalan lingkungan hidup, kemiskinan dan kesehatan.
"Ini penting, program pertumbuhan penduduk, fasilitas kota tidak mampu, perbaikan sarana dan prasarana transportasi penting, koordinasi itu penting yang kedua persoalan ekonomi kecil dan PKL dan itu penting jangan sampai ini terabaikan karena terbatasnya kapasitas pemerintah daerah," kata Bima.
Bima mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat sudah memberikan regulasi yang memadai, demikian pula peraturan menteri, bantuan yang lebih besar dan pembinaan.
Dalam Silaturahmi Nasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sentul pekan lalu, lanjut Bima memberikan harapan baru dengan akan hadirnya peraturan pemerintah tentang kemudahan izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Menurut Bima, regulasi tersebut sangat ditunggu oleh pemerintah daerah, adanya payung hukum dengan kemudahan tersebut, skema pendanaan yang dibantu serta program yang terintegrasi dibantu oleh Kementerian UKM, dan Kementerian Perdagangan.
"Di sini sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola otonomi daerah dapat berjalan baik, karena pengembangan sektor UMKM merupakan tulang punggung membangun kesejehteraan masyarakat kecil di daerah," kata Bima.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014