Bogor,(Antaranews Bogor) - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Jawa Barat menginventarisasikan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk verifikasi ulang mengenai keberadaan mereka.
Verifikasi tersebut dilakukan dalam Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Publik "Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM" yang digelar oleh Kesbangpol di Gedung Harmoni Kota Bogor, Senin.
"Tujuan acara ini selain bersilaturahim, berkoordinasi dan berkonsolidasi sekaligus menyosialisasikan Undang-Undang Ormas No 17 Tahun 2014," kata Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Aep Syaefudin.
Menurut Aep, Kesbangpol Kota Bogor merasa perlu melakukan verifikasi terjadi jumlah LSM dan Ormas di Kota Bogor.
Saat ini, kata dia terdapat sekitar 170 LSM dan Ormas yang bergerak di segala sektor di Kota Bogor.
"Verifikasi tujuannya untuk membenahi keberadaan LSM dan Ormas di Kota Bogor, mengklarifikasi ulang statusnya, karena ada beberapa LSM atau Ormas yang sudah tidak aktif tetapi masih terdaftar. Makanya kita verifikasi apakah mau dibenari atau dicabut SK-nya," kata Aep.
Menurut Aep, lebih baik jumlah LSM atau Ormas sedikit tetapi berkualitas dari pada banyak jumlah tetapi tidak teratur atau tidak berkualitas.
"Peran LSM dan Ormas sebagai mitra pemerintah, fungsinya mengontrol kinerja pemerintah. Oleh karena itu LSM dan Ormas akan kita gandeng menjadi mitra," kata Aep.
Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Publik "Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM tingkat Kota Bogor dihadiri Wakil Wali Kota Usmar Hariman.
Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Johnny Indo mantan perampok toko mas yang pernah dipenjara selama 14 tahun lalu melarikan diri. Setelah bebas Johnny kini menjadi tokoh masyarakat yang kerap dimintai pengalamannya dalam menghadapi persoalan kriminalitas di Tanah Air.
Dalam pemaparannya dihadapan 200 anggota ormas dan LSM di Kota Bogor, Johnny mengajak seluruh anggota LSM dan Ormas untuk memiliki rasa kebersamaan dalam mendukung pembangunan di daerah.
"Kebersamaan itu perlu dijaga jangan sampai ada gesekan dan terjadi kesenjangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
Verifikasi tersebut dilakukan dalam Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Publik "Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM" yang digelar oleh Kesbangpol di Gedung Harmoni Kota Bogor, Senin.
"Tujuan acara ini selain bersilaturahim, berkoordinasi dan berkonsolidasi sekaligus menyosialisasikan Undang-Undang Ormas No 17 Tahun 2014," kata Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Aep Syaefudin.
Menurut Aep, Kesbangpol Kota Bogor merasa perlu melakukan verifikasi terjadi jumlah LSM dan Ormas di Kota Bogor.
Saat ini, kata dia terdapat sekitar 170 LSM dan Ormas yang bergerak di segala sektor di Kota Bogor.
"Verifikasi tujuannya untuk membenahi keberadaan LSM dan Ormas di Kota Bogor, mengklarifikasi ulang statusnya, karena ada beberapa LSM atau Ormas yang sudah tidak aktif tetapi masih terdaftar. Makanya kita verifikasi apakah mau dibenari atau dicabut SK-nya," kata Aep.
Menurut Aep, lebih baik jumlah LSM atau Ormas sedikit tetapi berkualitas dari pada banyak jumlah tetapi tidak teratur atau tidak berkualitas.
"Peran LSM dan Ormas sebagai mitra pemerintah, fungsinya mengontrol kinerja pemerintah. Oleh karena itu LSM dan Ormas akan kita gandeng menjadi mitra," kata Aep.
Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Publik "Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM tingkat Kota Bogor dihadiri Wakil Wali Kota Usmar Hariman.
Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Johnny Indo mantan perampok toko mas yang pernah dipenjara selama 14 tahun lalu melarikan diri. Setelah bebas Johnny kini menjadi tokoh masyarakat yang kerap dimintai pengalamannya dalam menghadapi persoalan kriminalitas di Tanah Air.
Dalam pemaparannya dihadapan 200 anggota ormas dan LSM di Kota Bogor, Johnny mengajak seluruh anggota LSM dan Ormas untuk memiliki rasa kebersamaan dalam mendukung pembangunan di daerah.
"Kebersamaan itu perlu dijaga jangan sampai ada gesekan dan terjadi kesenjangan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014