![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/9714/petani-center-ipb-usulkan-mentan-dari-nahdliyyin&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description="Petani Center" IPB usulkan mentan dari "Nahdliyyin"){kind=link}
Bogor, (Antaranews Bogor) - Sekretaris Eksekutif "Petani Center" Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Ir Heri Firdaus, M.Si mengusulkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat menunjuk menteri pertanian dari kalangan "nahdliyyin".
"Mayoritas petani Indonesia itu adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Jadi sangat beralasan kalau pemerintah ke depan dalam kebijakan pertanian harus melibatkan NU," katanya kepada Antara di Bogor, Jawa Barat, Senin malam.
"Nahdliyyin" adalah sebutan untuk warga NU.
Karena itu, kata dia, agenda-agenda besar pertanian dalam kabinet Jokowi-JK haruslah berorientasi pada pembelaan mayoritas petani yang sampai saat ini belum beranjak tingkat kesejahteraannya.
Ia menegaskan bahwa penunjukan Menteri Pertanian (Mentan) di kabinet Jokowi-JK sudah selayaknya diberikan kepada kelompok "Nahdliyyin" yang mayoritas warganya memang sebagai petani.
"Kami yakin di kalangan `Nahdliyyin` saat ini banyak profesional di bidang pertanian yang layak untuk dijadikan Menteri Pertanian," katanya.
Kalaupun dirasa kurang pas kandidat yang ada, katanya, setidaknya Mentan yang nantinya akan ditunjuk harus melaksanakan agenda-agenda besar NU dalam bidang pertanian.
"Jika ini terealisasi kami yakin sebagian problem bangsa akan terselesaikan," katanya.
Heri Firdaus menyatakan bahwa problem utama bangsa Indonesia saat ini adalah belum sejahteranya petani Indonesia.
Kalau petani Indonesia sejahtera, kata dia, sudah dapat dipastikan bangsa Indonesia sejahtera.
Hal itu sangat beralasan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani.
Di sisi lain mayoritas petani Indonesia itu adalah warga NU, sehingga sangat beralasan kalau pemerintah baru dalam kebijakan pertanian harus melibatkan NU.
Ia mengatakan seorang aktor atau penentu kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang baik ketika visi mereka sesuai dengan problema mayoritas petani itu.
"Karena ketika penentu kebijakan itu bagian yang tak terpisahkan dari petani itu, mau tidak mau mereka akan bekerja dan memperjuangkan mayoritas petani yang diwakilinya," katanya.
Beda halnya, kata dia, ketika penentu kebijakan itu (Mentan) bukan bagian besar dari petani itu, sehingga diyakini kurang menyelami problematika inti persoalan petani.
"Bisa-bisa mereka akan menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan petani tapi akan berpihak kepada kelompok yang mempunyai kepentingan besar terhadap pertanian," katanya.
Bisa jadi, kata dia, mereka akan lebih berpihak kepada pengusaha yang menjadikan pertanian hanya sebagai bisnis.
Ia mengatakan pengusaha yang mempunyai kepentingan di pertanian di antaranya pengusaha benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian (alsintan), industri pertanian (agroindustri), pengusaha kebun besar dan sejenisnya.
"Adalah `kiamat besar` ketika Menteri Pertanian nantinya dipegang pihak yang hanya akan menguntungkan pengusaha pertanian," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Mayoritas petani Indonesia itu adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Jadi sangat beralasan kalau pemerintah ke depan dalam kebijakan pertanian harus melibatkan NU," katanya kepada Antara di Bogor, Jawa Barat, Senin malam.
"Nahdliyyin" adalah sebutan untuk warga NU.
Karena itu, kata dia, agenda-agenda besar pertanian dalam kabinet Jokowi-JK haruslah berorientasi pada pembelaan mayoritas petani yang sampai saat ini belum beranjak tingkat kesejahteraannya.
Ia menegaskan bahwa penunjukan Menteri Pertanian (Mentan) di kabinet Jokowi-JK sudah selayaknya diberikan kepada kelompok "Nahdliyyin" yang mayoritas warganya memang sebagai petani.
"Kami yakin di kalangan `Nahdliyyin` saat ini banyak profesional di bidang pertanian yang layak untuk dijadikan Menteri Pertanian," katanya.
Kalaupun dirasa kurang pas kandidat yang ada, katanya, setidaknya Mentan yang nantinya akan ditunjuk harus melaksanakan agenda-agenda besar NU dalam bidang pertanian.
"Jika ini terealisasi kami yakin sebagian problem bangsa akan terselesaikan," katanya.
Heri Firdaus menyatakan bahwa problem utama bangsa Indonesia saat ini adalah belum sejahteranya petani Indonesia.
Kalau petani Indonesia sejahtera, kata dia, sudah dapat dipastikan bangsa Indonesia sejahtera.
Hal itu sangat beralasan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani.
Di sisi lain mayoritas petani Indonesia itu adalah warga NU, sehingga sangat beralasan kalau pemerintah baru dalam kebijakan pertanian harus melibatkan NU.
Ia mengatakan seorang aktor atau penentu kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang baik ketika visi mereka sesuai dengan problema mayoritas petani itu.
"Karena ketika penentu kebijakan itu bagian yang tak terpisahkan dari petani itu, mau tidak mau mereka akan bekerja dan memperjuangkan mayoritas petani yang diwakilinya," katanya.
Beda halnya, kata dia, ketika penentu kebijakan itu (Mentan) bukan bagian besar dari petani itu, sehingga diyakini kurang menyelami problematika inti persoalan petani.
"Bisa-bisa mereka akan menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan petani tapi akan berpihak kepada kelompok yang mempunyai kepentingan besar terhadap pertanian," katanya.
Bisa jadi, kata dia, mereka akan lebih berpihak kepada pengusaha yang menjadikan pertanian hanya sebagai bisnis.
Ia mengatakan pengusaha yang mempunyai kepentingan di pertanian di antaranya pengusaha benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian (alsintan), industri pertanian (agroindustri), pengusaha kebun besar dan sejenisnya.
"Adalah `kiamat besar` ketika Menteri Pertanian nantinya dipegang pihak yang hanya akan menguntungkan pengusaha pertanian," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014