Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Jawa Barat meminta seluruh perusahaan di Kota tersebut untuk mematuhi Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.
"Kami minta perusahaan mematuhi aturan yang tertuang dalam SE kemenaker tersebut," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Baca juga: Pemkot Depok akan beri sanksi perusahaan tidak bayar THR
Baca juga: Presiden, wakil presiden dan pejabat negara tidak dapat THR
SE dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor :N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Salah satu poinnya adalah membuat kesepakatan dengan pekerja, jika perusahaan tidak menyanggupi poin yang terdapat dalan surat tersebut.
Manto menjelaskan, dalam SE tersebut menyebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
"Selain itu, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati," katanya..
Baca juga: Menteri BUMN: Tidak ada THR untuk Direksi dan Komisaris BUMN tahun ini
Dikatakannya kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan serta denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada pekerja/buruh. Tentunya, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
"Kami harap mereka bisa memenuhi hak karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami minta perusahaan mematuhi aturan yang tertuang dalam SE kemenaker tersebut," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Baca juga: Pemkot Depok akan beri sanksi perusahaan tidak bayar THR
Baca juga: Presiden, wakil presiden dan pejabat negara tidak dapat THR
SE dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor :N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Salah satu poinnya adalah membuat kesepakatan dengan pekerja, jika perusahaan tidak menyanggupi poin yang terdapat dalan surat tersebut.
Manto menjelaskan, dalam SE tersebut menyebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
"Selain itu, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati," katanya..
Baca juga: Menteri BUMN: Tidak ada THR untuk Direksi dan Komisaris BUMN tahun ini
Dikatakannya kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan serta denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada pekerja/buruh. Tentunya, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
"Kami harap mereka bisa memenuhi hak karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020