Depok, (Antaranews Bogor) - Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Depok, mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau pemilihan melalui anggota DPRD.
"Selama pilkada langsung, biaya yang dikeluarkan dari APBD dan kandidat kepala daerah sangat tinggi. Apalagi di masyarakat akan tumbuh mental pragmatis dalam memilih calonnya," kata Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad, Rabu.
Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu, bila pilkada di tangan anggota DPRD, maka kepala daerah yang terpilih akan fokus bekerja buat kesejahteraan rakyat dan tidak lagi memikirkan pengembalian modal selama pilkada yang begitu besar.
"Selama ini pilkada langsung, seseorang kandidat kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar dan kontrak politik dengan pihak ketiga, sehingga saat terpilih mau tidak mau harus berpikir bagaimana dana yang dikeluarkan harus kembali. Tidak hanya dana, tapi konflik di tengah masyarakat pendukung sering terjadi," ujarnya.
Selain itu, menurut dia pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menghemat anggaran belanja daerah, sehingga dapat dipakai untuk program pembangunan baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.
Dikatakannya merujuk dua ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak ditemukan satu kata pun bahwa pilkada diselenggarakan secara langsung. Hal yang diketemukan adalah kata dipilih secara demokratis.
Untuk itu kata Hasbullah, perlu dikupas lebih jauh makna kata demokratis. Demokratis bisa dimaknai demokrasi secara langsung, demokrasi secara perwakilan atau bahkan secara progresif. Dapat diartikan disetujui seluruh rakyat secara aklamasi pun merupakan cara yang tidak kurang nilai demokratisnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Selama pilkada langsung, biaya yang dikeluarkan dari APBD dan kandidat kepala daerah sangat tinggi. Apalagi di masyarakat akan tumbuh mental pragmatis dalam memilih calonnya," kata Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad, Rabu.
Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu, bila pilkada di tangan anggota DPRD, maka kepala daerah yang terpilih akan fokus bekerja buat kesejahteraan rakyat dan tidak lagi memikirkan pengembalian modal selama pilkada yang begitu besar.
"Selama ini pilkada langsung, seseorang kandidat kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar dan kontrak politik dengan pihak ketiga, sehingga saat terpilih mau tidak mau harus berpikir bagaimana dana yang dikeluarkan harus kembali. Tidak hanya dana, tapi konflik di tengah masyarakat pendukung sering terjadi," ujarnya.
Selain itu, menurut dia pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menghemat anggaran belanja daerah, sehingga dapat dipakai untuk program pembangunan baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.
Dikatakannya merujuk dua ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak ditemukan satu kata pun bahwa pilkada diselenggarakan secara langsung. Hal yang diketemukan adalah kata dipilih secara demokratis.
Untuk itu kata Hasbullah, perlu dikupas lebih jauh makna kata demokratis. Demokratis bisa dimaknai demokrasi secara langsung, demokrasi secara perwakilan atau bahkan secara progresif. Dapat diartikan disetujui seluruh rakyat secara aklamasi pun merupakan cara yang tidak kurang nilai demokratisnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014