Depok, (Antaranews Bogor) - Puluhan wartawan yang biasa melakukan liputan diwilayah Kota Depok Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa karena dilarang masuk pada acara pelantikan anggota DPRD Depok periode 2014-2019.
"Kalau tak punya undangan dan ID khusus tidak boleh masuk.Ini perintah Pak Steve (Humas DPRD)," kata Arie Basuki bagian staf Sekretariat Dewan DPRD Depok, ketika menolak wartawan untuk melakukan liputan di Gedung DPRD, Rabu.
Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Jawa Barat, terpilih dilantik di Gedung DPRD Depok.
Akibat tidak diperkenakannya wartawan masuk ke dalam acara pelantikan DPRD tersebut puluhan wartawan nasional dan lokal yang tergabung dalam Pokja Wartawan Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan dilarangnya meliput.
"Kami ini wartawan yang sehari-hari meliput didepok tapi kenapa tidak boleh masuk meliput," kata Wartawan Elshinta Hendrik Resaukiy.
Ia mengatakan seharusnya acara kenegaraan ini bisa diakses oleh kalangan media tanpa terkecuali. Apalagi kami ini yang biasa meliput di Depok kenapa tidak boleh masuk.
"Media sebagai pemberi informasi keterbukaan publik seharusnya memiliki akses untuk bisa menggali informasi yang ada," jelasnya.
Dikatakannya fungsi media adalah kontrol sosial, mengawal kinerja kepemerintahan.
Pembatasan media dalam liputan menuai tanggapan dari Ketua DPC Gerindra Depok, Pradi Supriatna, yang menyampaikan kekecewaannya atas sikap kurang bersahabat tersebut.
"Seharusnya ini pesta rakyat, media di sini harusnya bisa ambil bagian. Karena tugas media adalah mengawal pemerintahan ke depan," ujarnya.
Sumpah-sumpah dan misi yang diucapkan para anggota legislatif di dalam harusnya bisa diliput untuk dijadikan bukti sebagai janji-janji mereka.
Ketua DPRD Kota Depok sementara Hendrik Tangke Alo menyesalkan kejadian tersebut.
"Wartawan seharusnya diberikan akses seluas-luasnya untuk meliput," katanya.
Untuk itu kata dia pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan terutama bagian humas DPRD Kota Depok.
Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2014-2019 dilantik di Gedung DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kalau tak punya undangan dan ID khusus tidak boleh masuk.Ini perintah Pak Steve (Humas DPRD)," kata Arie Basuki bagian staf Sekretariat Dewan DPRD Depok, ketika menolak wartawan untuk melakukan liputan di Gedung DPRD, Rabu.
Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Jawa Barat, terpilih dilantik di Gedung DPRD Depok.
Akibat tidak diperkenakannya wartawan masuk ke dalam acara pelantikan DPRD tersebut puluhan wartawan nasional dan lokal yang tergabung dalam Pokja Wartawan Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan dilarangnya meliput.
"Kami ini wartawan yang sehari-hari meliput didepok tapi kenapa tidak boleh masuk meliput," kata Wartawan Elshinta Hendrik Resaukiy.
Ia mengatakan seharusnya acara kenegaraan ini bisa diakses oleh kalangan media tanpa terkecuali. Apalagi kami ini yang biasa meliput di Depok kenapa tidak boleh masuk.
"Media sebagai pemberi informasi keterbukaan publik seharusnya memiliki akses untuk bisa menggali informasi yang ada," jelasnya.
Dikatakannya fungsi media adalah kontrol sosial, mengawal kinerja kepemerintahan.
Pembatasan media dalam liputan menuai tanggapan dari Ketua DPC Gerindra Depok, Pradi Supriatna, yang menyampaikan kekecewaannya atas sikap kurang bersahabat tersebut.
"Seharusnya ini pesta rakyat, media di sini harusnya bisa ambil bagian. Karena tugas media adalah mengawal pemerintahan ke depan," ujarnya.
Sumpah-sumpah dan misi yang diucapkan para anggota legislatif di dalam harusnya bisa diliput untuk dijadikan bukti sebagai janji-janji mereka.
Ketua DPRD Kota Depok sementara Hendrik Tangke Alo menyesalkan kejadian tersebut.
"Wartawan seharusnya diberikan akses seluas-luasnya untuk meliput," katanya.
Untuk itu kata dia pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan terutama bagian humas DPRD Kota Depok.
Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2014-2019 dilantik di Gedung DPRD.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014