Bupati Bogor Ade Yasin meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor segera memotong gajinya dan mengajak aparatur sipil negara (ASN) di sekelilingnya berdonasi untuk penanganan virus corona COVID-19.
Permintaan itu ia sampaikan usai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil kebijakan berupa pemotongan gaji gubernur, wakil gubernur, serta gaji ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat demi penanganan COVID-19.
"Dipotong TPP (tunjangan penghasilan pegawai) tapi atas kesadaran sendiri, dan semua ASN berpartisipasi," kata Ade Yasin saat dihubungi Antara, Rabu.
Baca juga: Rapid test COVID-19, 25 pewarta di Bogor dinyatakan negatif
Menurutnya, pemotongan gaji ASN Kabupaten Bogor itu bukan merupakan kebijakan, melainkan hanya bersifat imbauan. Karena menurutnya masih ada sebagian ASN yang gajinya terbilang minim, di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Kita imbau yang eselon II sumbangan, tapi saya tidak mau juga ASN yang sedikit gajinya harus diambil. Karena ada juga yang gajinya hanya Rp2 juta," beber perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan bahwa petunjuk bupati yang bersifat imbauan itu masih dalam pembahasan. Menurutnya, dana bantuan dari ASN Kabupaten Bogor kemungkinan akan dikoordinir oleh Korpri, layaknya pengumpulan dana bantuan bencana banjir dan longsor awal tahun 2020.
Baca juga: Polsek Caringin Bogor pajang Maklumat Kapolri ukuran raksasa
"Ini belum diputuskan, kita sifatnya imbauan, seperti kemarin (bantuan) bencana alam lewat Korpri, kemungkinan begitu," terangnya.
Di samping itu, Pemkab Bogor juga telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sisa penanganan bencana awal tahun 2020 serta iuran anggota Korpri yang seluruhnya mencapai Rp80 miliar.
"Untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan sebagian untuk membeli 1.000 unit alat rapid test," beber Burhan.
Baca juga: Dua pasien positif corona di Bogor dinyatakan sembuh
Kemudian, anggaran persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat juga turut dialihkan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Awalnya, anggaran Rp40 miliar yang termuat dalam APBD 2020 itu, akan digunakan untuk pembebasan lahan calon ibu kota DOB Kabupaten Bogor Barat.
"Tapi kalau (pandemik COVID-19) ini berlanjut, mungkin tidak hanya itu. Karena ini menyangkut nyawa," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Permintaan itu ia sampaikan usai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil kebijakan berupa pemotongan gaji gubernur, wakil gubernur, serta gaji ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat demi penanganan COVID-19.
"Dipotong TPP (tunjangan penghasilan pegawai) tapi atas kesadaran sendiri, dan semua ASN berpartisipasi," kata Ade Yasin saat dihubungi Antara, Rabu.
Baca juga: Rapid test COVID-19, 25 pewarta di Bogor dinyatakan negatif
Menurutnya, pemotongan gaji ASN Kabupaten Bogor itu bukan merupakan kebijakan, melainkan hanya bersifat imbauan. Karena menurutnya masih ada sebagian ASN yang gajinya terbilang minim, di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Kita imbau yang eselon II sumbangan, tapi saya tidak mau juga ASN yang sedikit gajinya harus diambil. Karena ada juga yang gajinya hanya Rp2 juta," beber perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan bahwa petunjuk bupati yang bersifat imbauan itu masih dalam pembahasan. Menurutnya, dana bantuan dari ASN Kabupaten Bogor kemungkinan akan dikoordinir oleh Korpri, layaknya pengumpulan dana bantuan bencana banjir dan longsor awal tahun 2020.
Baca juga: Polsek Caringin Bogor pajang Maklumat Kapolri ukuran raksasa
"Ini belum diputuskan, kita sifatnya imbauan, seperti kemarin (bantuan) bencana alam lewat Korpri, kemungkinan begitu," terangnya.
Di samping itu, Pemkab Bogor juga telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sisa penanganan bencana awal tahun 2020 serta iuran anggota Korpri yang seluruhnya mencapai Rp80 miliar.
"Untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan sebagian untuk membeli 1.000 unit alat rapid test," beber Burhan.
Baca juga: Dua pasien positif corona di Bogor dinyatakan sembuh
Kemudian, anggaran persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat juga turut dialihkan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Awalnya, anggaran Rp40 miliar yang termuat dalam APBD 2020 itu, akan digunakan untuk pembebasan lahan calon ibu kota DOB Kabupaten Bogor Barat.
"Tapi kalau (pandemik COVID-19) ini berlanjut, mungkin tidak hanya itu. Karena ini menyangkut nyawa," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020