Sekitar 10 hari lalu nilai rupiah akhirnya menembus angka Rp16.000 per dolar AS dan kemarin ketika pemerintah berencana melakukan karantina wilayah akibat meluasnya wabah Virus Corona baru atau COVID-19 di Tanah Air, pasar keuangan pun bereaksi negatif.
Nilai tukar rupiah anjlok 168 poin menjadi ditutup pada angka Rp16.338 dari sebelumnya Rp16.170 per dolar AS. Bahkan pasar saham cq Bursa Efek Indonesia dibekukan sementara atau trading halt pada pukul 10.20 WIB ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh lima persen.
Namun hari ini seiring dengan kabar membaiknya ekonomi China nilai tukar rupiah kembali menguat meski tetap di atas Rp16.000 atau tepatnya Rp16.310 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, (31/3) sore.
Rupiah dan pasar saham memang dua indikator yang "sensitif" terhadap kebijakan pemerintah. Karena itulah sering dijadikan "alasan" ketika pemerintah akan mengambil kebijakan. Khawatir reaksi pasar, begitu seringkali sebutannya.
Kebijakan yang tidak ramah terhadap pasar pasti langsung direspons negatif oleh pasar keuangan rupiah maupun saham. Modal asing akan langsung keluar dan menyebabkan rupiah maupun IHSG terpuruk.
Tetapi sebaliknya, bila kebijakan pemerintah sejalan dengan "kemauan" pasar, atau ada pengumuman positif dari pemerintah seperti neraca perdagangan dan suku bunga BI, pasar keuangan tak lantas bereaksi positif karena mereka juga melihat kondisi ekonomi global.
Satu sentimen negatif global saja, seperti proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi oleh IMF atau Bank Dunia, bisa meluluhlantakkan rupiah maupun pasar saham Indonesia.
Oleh karena itulah pemerintah sangat hati-hati dalam menerapkan suatu kebijakan, sambil terus memantau kondisi ekonomi global yang kini juga sedang "perang" melawan wabah COVID-19.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kedua kanan) dan Ketua OJK Wimboh Santoso (kanan) usai memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Dalam keterangannya untuk penanganan COVID-19, Pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan biaya impor untuk penelitian dan pengembangan pembuatan obat anti virus COVID-19 baik untuk Perguruan Tinggi maupun lembaga pemerintah dan lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Pekerjaan Tambahan
Jatuhnya nilai tukar rupiah di tengah anjloknya harga minyak dunia dan wabah COVID-19 yang kian meluas penyebarannya di Tanah Air tentu saja menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah.
Jika nilai tukar rupiah terus terpuruk akan memukul perekonomian nasional, terutama industri yang masih mengandalkan bahan baku dan barang modal impor. Belum lagi ketergantungan Indonesia pada impor beberapa kebutuhan pokok termasuk beras, gula pasir, daging hingga bawang merah dan putih.
Karena itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat concern terhadap gejolak nilai tukar rupiah yang dalam seminggu terakhir ini stabil pada kisaran Rp16.000 per dolar AS.
Presiden secara langsung pada telekonferensi di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, 20 Maret 2020, secara tegas meminta Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Tidak hanya stabilitas, Presiden juga meminta bank sentral itu menggunakan perangkatnya untuk menahan laju inflasi dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri.
"Saya minta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus diperkuat," ujar Presiden kala itu.
Kepala Negara juga meminta ketersediaan likuiditas yang cukup di dalam negeri dan menyiapkan mitigasi risiko terhadap gejolak yang ditimbulkan wabah COVID-19.
Apalagi wabah yang telah menyebabkan ratusan ribu jiwa melayang di dunia itu, diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi global yang semula diproyeksikan tiga persen menjadi 1,5 persen saja tahun ini.
Bahkan awal pekan lalu IMF melalu Direktur Pelaksananya Kristalina Georgieva memperkirakan prospek pertumbuhan global untuk 2020 menjadi negatif dan menyebut pandemi COVID-19 berubah menjadi krisis ekonomi global, sehingga menimbulkan kepanikan di pasar keuangan, termasuk dampaknya terhadap rupiah kala itu yang terpelanting ke angka Rp16.500 per dolar AS.
“Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab," kata Presiden Jokowi.
Respons
Tantangan perlambatan ekonomi dunia dan dampak wabah COVID-19 bagi perekonomian nasional itu, dijawab pemerintah dengan mengeluarkan beragam stimulus.
Hari ini, Selasa (31/3) misalnya Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang memberi relaksasi belanja dan pembiayaan negara sebesar Rp405,1 triliun sehingga APBN 2020 akan mengalami defisit sekitar 5,07 persen, di atas Undang-Undang yang membatasi defisit hanya 3 persen.
Perppu tersebut, kata Presiden, akan memberikan fondasi bagi pemerintah dan otoritas di industri perbankan dan jasa keuangan untuk menetapkan langkah yang menjamin kesehatan masyarakat, menyelematkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.
Kepala Negara merinci sebanyak Rp75 triliun untuk anggaran bidang kesehatan, Rp110 triliun untk perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu dari sisi moneter, Bank Indonesia yang diminta langsung untuk menjaga nilai tukar rupiah terus melakukan berbagai aksi yang disebut oleh Gubernurnya Perry Warjiyo sebagai triple intervention untuk menghadapi ketidakpastian guncangan global yang masih tinggi.
Meskipun ia melihat dalam sepekan terakhir nilai tukar rupiah nampak tenang pada levelnya di atas Rp16.300 per dolar AS karena aliran modal asing yang keluar (capital outflow) Indonesia relatif mereda, namun BI tetap waspada.
“Memang outflow seminggu terakhir mereda, tapi kalau akumulasinya secara (ytd) itu masih terjadi outflow baik portofolio investasi saham maupun obligasi totalnya Rp145,1 triliun,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sebagian besar outflow terjadi pada periode ketika ada wabah COVID-19 dengan jumlah capital outflow sejak 20 Januari hingga 30 Maret 2020 mencapai Rp167,9 triliun terdiri dari SBN Rp153,4 triliun dan saham Rp13,4 triliun.
“Tapi Alhamdulillah dari stimulus fiskal oleh berbagai negara dan stabilisasi oleh bank sentral, kepanikan mereda meskipun ketidakpastian masih tinggi,” kata Perry Warjiyo.
Karena itulah, lanjut dia, Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan stabilisasi di pasar keuangan baik nilai tukar rupiah melalui spot, Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder.
“Itu triple intervention kami untuk terus berada di pasar,” ujar Perry.
Untuk meyakinkan kemampuan Bank Sentral Indonesia itu menjaga nilai mata uangnya, Perry sampai menyebut cadangan devisa nasional cukup untuk mengawal stabilitas rupiah.
“Kami pastikan jumlah cadangan devisa yang kami miliki lebih dari cukup," katanya. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2020 sendiri tercatat sebesar 130,4 miliar dolar AS. (*).
