KPU Kota Depok Jawa Barat menunda tahapan Pilkada Depok yaitu pelantikan anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang seharusnya dilaksanakan pada Minggu (22/3).
"Pelantikan PPS ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan," kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Minggu.
Nana berharap agar kasus merebaknya Virus Corona atau COVID-19 bisa cepat teratasi sehingga pelaksanaan Pilkada serentak pada 23 September 2020 bisa terlaksana.
Baca juga: KPU Kota Depok umumkan 189 anggota PPS terpilih
Baca juga: KPU Depok berharap kasus COVID-19 tidak pengaruhi pilkada
KPU Kota Depok sebelumnya mengumumkan 189 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap 2 pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
"Anggota PPS yang telah terpilih melalui seleksi beberapa tahap," katanya.
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih sebanyak 3 (tiga) orang setiap Kelurahan (Ada 63 kelurahan di Depok) akan bekerja sejak 23 Maret sampai 23 November 2020.
Nana berharap Anggota PPS terpilih ini adalah mereka yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kecakapan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada Kota Depok Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, aman, damai serta sukses tanpa ekses.
Baca juga: KPU Depok perpanjang masa pendaftaran calon anggota PPS
Baca juga: KPU Depok pastikan Pilkada tidak ada calon independen
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.
Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Pelantikan PPS ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan," kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Minggu.
Nana berharap agar kasus merebaknya Virus Corona atau COVID-19 bisa cepat teratasi sehingga pelaksanaan Pilkada serentak pada 23 September 2020 bisa terlaksana.
Baca juga: KPU Kota Depok umumkan 189 anggota PPS terpilih
Baca juga: KPU Depok berharap kasus COVID-19 tidak pengaruhi pilkada
KPU Kota Depok sebelumnya mengumumkan 189 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap 2 pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
"Anggota PPS yang telah terpilih melalui seleksi beberapa tahap," katanya.
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih sebanyak 3 (tiga) orang setiap Kelurahan (Ada 63 kelurahan di Depok) akan bekerja sejak 23 Maret sampai 23 November 2020.
Nana berharap Anggota PPS terpilih ini adalah mereka yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kecakapan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada Kota Depok Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, aman, damai serta sukses tanpa ekses.
Baca juga: KPU Depok perpanjang masa pendaftaran calon anggota PPS
Baca juga: KPU Depok pastikan Pilkada tidak ada calon independen
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.
Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020