Jakarta (Antaranews Bogor) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menyatakan bahwa KPU harus bekerja sungguh-sungguh menerapkan asas jujur dan adil dalam menetapkan keputusan presiden terpilih nantinya.
"Itulah (bekerja dengan prinsif jujur dan adil (Jurdil) sisi positif untuk KPU dari kisruh hasil hitung cepat Pilpres oleh lembaga survei," katanya di Jakarta, Kamis.
Memberi ulasan mengenai hitung cepat dari berbagai lembaga survei dengan hasil kemenangan pasangan capres-cawapres yang berbeda, ia mengaku sangat memprihatinkan sekali kondisi yang ada.
Menurut dia dengan sikap Jurdil maka kredibilitas KPU benar-benar terjaga dan meminimalisasi konflik di dalam masyarakat.
Pada bagian lain, anggota kelompok peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu juga melihat kejadian itu juga merupakan satu "tamparan" keras bagi institusi KPU.
Karena, kata dia, selama ini aktivitas mereka terlalu fokus pada hal-hal teknis atau mikro dari pemilu.
"Hal-hal substansial yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilu malah terbengkalai," tukasnya.
KPU, dinilainya tidak fokus pada sosialisasi nilai atau aturan pemilu yang dikenal sebagai langsung, umum bebas dan rahasia (Luber) dan jurdil.
"Ini tidak menjadi fokus perhatian mereka. Padahal, inilah acuan dasar atau pedoman bagi masyarakat, lembaga survei dan KPU sendiri untuk melaksanakan pemilu," tuturnya.
Ia memberi contoh, jika ada lembaga survei yang mengeluarkan hasil yang tidak berbasiskan nilai-nilai jurdil, maka KPU berhak menentukan sanksi.
"Karena telah melanggar norma pemilu dan memicu konflik dan kebingungan dalam masyarakat atau dengan kata lain menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat," ujarnya, menegaskan.
Akibatnya, kata dia, masyarakat menjadi terbelah oleh karena hasil survei mereka yang tidak valid/jurdil tersebut.
Ia menyarankan semua elemen bangsa harus menyadari akan hal ini.
"Kita semua tidak menginginkan kekacauan sosial terjadi pascapengumuman presiden terpilih oleh KPU," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Untuk itu, ormas atau LSM, perguruan tinggi, dan juga media massa harus memastikan bahwa KPU melaksanakan nilai jurdil dalam proses penetapan presiden terpilih nantinya, demikian Nia Elvina.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Itulah (bekerja dengan prinsif jujur dan adil (Jurdil) sisi positif untuk KPU dari kisruh hasil hitung cepat Pilpres oleh lembaga survei," katanya di Jakarta, Kamis.
Memberi ulasan mengenai hitung cepat dari berbagai lembaga survei dengan hasil kemenangan pasangan capres-cawapres yang berbeda, ia mengaku sangat memprihatinkan sekali kondisi yang ada.
Menurut dia dengan sikap Jurdil maka kredibilitas KPU benar-benar terjaga dan meminimalisasi konflik di dalam masyarakat.
Pada bagian lain, anggota kelompok peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu juga melihat kejadian itu juga merupakan satu "tamparan" keras bagi institusi KPU.
Karena, kata dia, selama ini aktivitas mereka terlalu fokus pada hal-hal teknis atau mikro dari pemilu.
"Hal-hal substansial yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilu malah terbengkalai," tukasnya.
KPU, dinilainya tidak fokus pada sosialisasi nilai atau aturan pemilu yang dikenal sebagai langsung, umum bebas dan rahasia (Luber) dan jurdil.
"Ini tidak menjadi fokus perhatian mereka. Padahal, inilah acuan dasar atau pedoman bagi masyarakat, lembaga survei dan KPU sendiri untuk melaksanakan pemilu," tuturnya.
Ia memberi contoh, jika ada lembaga survei yang mengeluarkan hasil yang tidak berbasiskan nilai-nilai jurdil, maka KPU berhak menentukan sanksi.
"Karena telah melanggar norma pemilu dan memicu konflik dan kebingungan dalam masyarakat atau dengan kata lain menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat," ujarnya, menegaskan.
Akibatnya, kata dia, masyarakat menjadi terbelah oleh karena hasil survei mereka yang tidak valid/jurdil tersebut.
Ia menyarankan semua elemen bangsa harus menyadari akan hal ini.
"Kita semua tidak menginginkan kekacauan sosial terjadi pascapengumuman presiden terpilih oleh KPU," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Untuk itu, ormas atau LSM, perguruan tinggi, dan juga media massa harus memastikan bahwa KPU melaksanakan nilai jurdil dalam proses penetapan presiden terpilih nantinya, demikian Nia Elvina.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014