Panitia seleksi (Pansel) "open bidding" atau lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menunda penyerahan daftar nama calon kepala dinas atau setara kepala dinas karena menunggu Wali Kota Bogor Bima Arya kembali dari luar negeri.
"Calon pimpinan tinggi pratama atau setara kepala dinas, sudah menjalani seleksi sampai tiga besar untuk setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dan sudah menjalani tes kesehatan di RSUD Kota Bogor," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik, yang juga Kepala Sekretariat Pansel "Open Bidding" di Balai Kota Bogor, Kamis.
Baca juga: Pemkot Bogor umumkan calon peserta lelang jabatan
Menurut Taufik, daftar nama calon yang akan diserahkan kepada wali kota Bogor, berikut semua dokumen persyaratan serta hasil seleksi di setiap tahapan.
"Lampiran dokumen itu akan menjadi pertimbangan bagi wali kota," kataTaufik.
Karena wali kota Bogor masih berada di luar negeri, kata dia, maka penyerahan daftar nama dan lampiran dokumennya, baru akan diserahkan setelah kembali dari luar negeri.
Pansel Lelang Jabatan, kata dia, juga akan menyerahkan daftar dana berserta lampiran dokumen yang sama ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) di Jakarta, untuk menjadi bahan pertimbangan.
Baca juga: Pemkot Bogor mulai lakukan seleksi administrasi bagi pendaftar lelang jabatan
Taufik menjelaskan, daftar nama dan berkas dokumen itu, akan menjadi pertimbangan penilaian oleh wali kota, sebelum memilih satu nama terbaik untuk menduduki jabatan kepala dinas atau setara kepala dinas.
"Kami harapkan, wali kota sudah membuat keputusan memilih nama-nama terbaik pimpinan tinggi pratama paling lambat pada akhir Maret," katanya.
Menurut Taufik, nama-nama terpilih, akan disampaikan ke KASN, untuk menjadi pertimbangan, sekaligus permohonan izin untuk melantik.
Baca juga: Pemkot Bogor membuka lelang jabatan untuk tujuh pimpinan OPD
Calon pimpinan tinggi prama itu akan mengisi jabatan pimpinan pada tujuh OPD yang pimpinannya masih lowong yakni, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Perempuan dan Anak, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Calon pimpinan tinggi pratama atau setara kepala dinas, sudah menjalani seleksi sampai tiga besar untuk setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dan sudah menjalani tes kesehatan di RSUD Kota Bogor," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik, yang juga Kepala Sekretariat Pansel "Open Bidding" di Balai Kota Bogor, Kamis.
Baca juga: Pemkot Bogor umumkan calon peserta lelang jabatan
Menurut Taufik, daftar nama calon yang akan diserahkan kepada wali kota Bogor, berikut semua dokumen persyaratan serta hasil seleksi di setiap tahapan.
"Lampiran dokumen itu akan menjadi pertimbangan bagi wali kota," kataTaufik.
Karena wali kota Bogor masih berada di luar negeri, kata dia, maka penyerahan daftar nama dan lampiran dokumennya, baru akan diserahkan setelah kembali dari luar negeri.
Pansel Lelang Jabatan, kata dia, juga akan menyerahkan daftar dana berserta lampiran dokumen yang sama ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) di Jakarta, untuk menjadi bahan pertimbangan.
Baca juga: Pemkot Bogor mulai lakukan seleksi administrasi bagi pendaftar lelang jabatan
Taufik menjelaskan, daftar nama dan berkas dokumen itu, akan menjadi pertimbangan penilaian oleh wali kota, sebelum memilih satu nama terbaik untuk menduduki jabatan kepala dinas atau setara kepala dinas.
"Kami harapkan, wali kota sudah membuat keputusan memilih nama-nama terbaik pimpinan tinggi pratama paling lambat pada akhir Maret," katanya.
Menurut Taufik, nama-nama terpilih, akan disampaikan ke KASN, untuk menjadi pertimbangan, sekaligus permohonan izin untuk melantik.
Baca juga: Pemkot Bogor membuka lelang jabatan untuk tujuh pimpinan OPD
Calon pimpinan tinggi prama itu akan mengisi jabatan pimpinan pada tujuh OPD yang pimpinannya masih lowong yakni, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Perempuan dan Anak, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020