Kepolisian Resor Metro Bekasi optimistis mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2020 melalui sejumlah program dan inovasi yang disiapkan.
"Kami yakin tahun ini tercapai. Kami fokus perbaikan di enam area perubahan yang menjadi komponen penilaian," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, di Bekasi, Kamis.
Hendra mengatakan perbaikan pelayanan dilakukan dengan penerapan tilang elektronik atau 'Electronic Traffic Law Enforcement' (ETLE) yang akan diujicobakan dalam waktu dekat.
"Bentuk pelayanannya nanti surat tilang akan dikirim langsung ke alamat tujuan melalui pos, email maupun aplikasi SMS dan Whats App," katanya.
Baca juga: Polisi buru pelaku pembacokan pada tawuran pelajar di Bekasi
Baca juga: Sindikat pengedar uang palsu berhasil dibongkar kepolisian Bekasi
Kemudian pelayanan "First In First Out" yang memudahkan dan mempercepat pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat atau Sipmas untuk memantau seluruh pelayanan yang berkaitan dengan keamanan.
Polres Metro Bekasi juga membentuk Forum Komunikasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang beranggotakan lintas instansi pimpinan daerah guna meminimalisir aksi kejahatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak.
"Kita ketahui banyak anak terlibat masalah dan menjadi korban kejahatan dan tidak sedikit pula yang menjadi pelaku kejahatan. Ini salah satu fokus kita juga," ucapnya.
Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pula pihaknya membentuk satuan tugas percepatan pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara optimal, dengan motto "Government Aproach for Suistainable Growth".
Baca juga: Bona Jansen, gembong narkoba ditembak mati petugas di Bekasi
Baca juga: Empat buronan begal diringkus polisi Bekasi
"Kerja sama dengan Forkopimda ini juga berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik. Semua berkas yang akan dikirim ke kejaksaan dan pengadilan tidak lagi berbentuk kertas atau 'paperless'," kata dia.
Dia mengatakan meski telah menyiapkan sejumlah program dan inovasi tersebut namun untuk meraih predikat WBK bukanlah perkara mudah sebab membutuhkan sejumlah tahapan dan penguatan di enam area perubahan di antaranya penataan SDM, penguatan tata laksana, dan peningkatan pelayanan publik.
"Selain itu juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan pengawasan serta manajemen perubahan. Tujuannya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait korupsi, menghilangkan pungli, dan meningkatkan pelayanan publik," kata Hendra.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami yakin tahun ini tercapai. Kami fokus perbaikan di enam area perubahan yang menjadi komponen penilaian," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, di Bekasi, Kamis.
Hendra mengatakan perbaikan pelayanan dilakukan dengan penerapan tilang elektronik atau 'Electronic Traffic Law Enforcement' (ETLE) yang akan diujicobakan dalam waktu dekat.
"Bentuk pelayanannya nanti surat tilang akan dikirim langsung ke alamat tujuan melalui pos, email maupun aplikasi SMS dan Whats App," katanya.
Baca juga: Polisi buru pelaku pembacokan pada tawuran pelajar di Bekasi
Baca juga: Sindikat pengedar uang palsu berhasil dibongkar kepolisian Bekasi
Kemudian pelayanan "First In First Out" yang memudahkan dan mempercepat pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat atau Sipmas untuk memantau seluruh pelayanan yang berkaitan dengan keamanan.
Polres Metro Bekasi juga membentuk Forum Komunikasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang beranggotakan lintas instansi pimpinan daerah guna meminimalisir aksi kejahatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak.
"Kita ketahui banyak anak terlibat masalah dan menjadi korban kejahatan dan tidak sedikit pula yang menjadi pelaku kejahatan. Ini salah satu fokus kita juga," ucapnya.
Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pula pihaknya membentuk satuan tugas percepatan pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara optimal, dengan motto "Government Aproach for Suistainable Growth".
Baca juga: Bona Jansen, gembong narkoba ditembak mati petugas di Bekasi
Baca juga: Empat buronan begal diringkus polisi Bekasi
"Kerja sama dengan Forkopimda ini juga berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik. Semua berkas yang akan dikirim ke kejaksaan dan pengadilan tidak lagi berbentuk kertas atau 'paperless'," kata dia.
Dia mengatakan meski telah menyiapkan sejumlah program dan inovasi tersebut namun untuk meraih predikat WBK bukanlah perkara mudah sebab membutuhkan sejumlah tahapan dan penguatan di enam area perubahan di antaranya penataan SDM, penguatan tata laksana, dan peningkatan pelayanan publik.
"Selain itu juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan pengawasan serta manajemen perubahan. Tujuannya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait korupsi, menghilangkan pungli, dan meningkatkan pelayanan publik," kata Hendra.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020