Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga pengusaha nasional Sandiaga Uno ikut mengomentari soal dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS).
Menurut dia, hal itu membanggakan karena berarti dunia menganggap Indonesia sebagai negara maju. Namun di sisi lain, harus ada langkah antisipasi yang disiapkan terutama untuk menghadapi kebijakan internasional yang mengikuti perubahan status itu.
"Kalau saya pribadi ini kan pengakuan internasional berarti dunia menganggap Indonesia maju. Buat saya bagus dan membanggakan namun ada dampak-dampak segi kebijakan internasional yang harus disesuaikan," katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menggerakkan Kepedulian Para Pelaku Ekonomi Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Mikro
Sandi meminta kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha terkait kemungkinan dampak yang dihadapi.
Ia mengaku khawatir jika tidak disosialisasikan dengan baik, nantinya justru akan menggerus daya saing dan mengurangi investasi yang masuk ke Tanah Air.
"Makanya harus dihitung secara cermat, saya ga mau ada perusahaan yang harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena Indonesia dikatakan negara maju padahal sebetulnya adalah strategi dan upaya kebijakan mereka (AS)," katanya.
Baca juga: Hipmi Depok siap berkontribusi ciptakan wirausaha baru
Mantan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 itu menuturkan perlu ada analisa atas perubahan status tersebut. Pasalnya, kriteria negara maju adalah negara dengan penghasilan per kapita di atas 15 ribu dolar AS hingga 17 ribu dolar AS.
"Indonesia masih sangat jauh, pendapatan per kapita masih 4 ribu dolar per AS," katanya.
Selain dari penghasilan per kapita, kriteria negara maju lainnya seperti tingkat kemiskinan, pendidiman dan kesehatan juga perlu kembali dilihat.
Indonesia, lanjut Sandi, sangat siap untuk menjadi negara maju. Salah satu cara yakni dengan meningkatkan output ekonomi yakni dengan mendorong investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Demikian pula emberdayaan UMKM yang tidak boleh ditinggalkan.
"Dua kunci itu jadi ukurannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Menurut dia, hal itu membanggakan karena berarti dunia menganggap Indonesia sebagai negara maju. Namun di sisi lain, harus ada langkah antisipasi yang disiapkan terutama untuk menghadapi kebijakan internasional yang mengikuti perubahan status itu.
"Kalau saya pribadi ini kan pengakuan internasional berarti dunia menganggap Indonesia maju. Buat saya bagus dan membanggakan namun ada dampak-dampak segi kebijakan internasional yang harus disesuaikan," katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menggerakkan Kepedulian Para Pelaku Ekonomi Sebagai Upaya Membangun Ekonomi Mikro
Sandi meminta kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha terkait kemungkinan dampak yang dihadapi.
Ia mengaku khawatir jika tidak disosialisasikan dengan baik, nantinya justru akan menggerus daya saing dan mengurangi investasi yang masuk ke Tanah Air.
"Makanya harus dihitung secara cermat, saya ga mau ada perusahaan yang harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena Indonesia dikatakan negara maju padahal sebetulnya adalah strategi dan upaya kebijakan mereka (AS)," katanya.
Baca juga: Hipmi Depok siap berkontribusi ciptakan wirausaha baru
Mantan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 itu menuturkan perlu ada analisa atas perubahan status tersebut. Pasalnya, kriteria negara maju adalah negara dengan penghasilan per kapita di atas 15 ribu dolar AS hingga 17 ribu dolar AS.
"Indonesia masih sangat jauh, pendapatan per kapita masih 4 ribu dolar per AS," katanya.
Selain dari penghasilan per kapita, kriteria negara maju lainnya seperti tingkat kemiskinan, pendidiman dan kesehatan juga perlu kembali dilihat.
Indonesia, lanjut Sandi, sangat siap untuk menjadi negara maju. Salah satu cara yakni dengan meningkatkan output ekonomi yakni dengan mendorong investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Demikian pula emberdayaan UMKM yang tidak boleh ditinggalkan.
"Dua kunci itu jadi ukurannya," katanya.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020