Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan pusat wajib mau dipindah tugas ke ibu kota baru nantinya.
"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat.
Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.
"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.
Baca juga: Ibu kota negara yang baru akan dibangun dengan konsep "smart city"
Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan kepadanya dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara.
"Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN.
"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.
Baca juga: Ibu kota baru didisain jadi ibu kota ASEAN
Sekarang pihaknya menginventarisir ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 berapa yang akan pensiun.
"Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.
Baca juga: Ini lima alasan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota ke Kaltim
Karena sudah dipikirkan matang untuk pemindahan ibu kota baru yang serba smart dan moderen itu dibutuhkan SDM yang mempuni.
"Karena ini kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat.
Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.
"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.
Baca juga: Ibu kota negara yang baru akan dibangun dengan konsep "smart city"
Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan kepadanya dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara.
"Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN.
"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.
Baca juga: Ibu kota baru didisain jadi ibu kota ASEAN
Sekarang pihaknya menginventarisir ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 berapa yang akan pensiun.
"Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.
Baca juga: Ini lima alasan Presiden Jokowi pindahkan ibu kota ke Kaltim
Karena sudah dipikirkan matang untuk pemindahan ibu kota baru yang serba smart dan moderen itu dibutuhkan SDM yang mempuni.
"Karena ini kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020