Pemerintah Kota Bogor akan melakukan lelang jabatan atau "open bidding" terhadap tujuh jabatan eselon II atau kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang lowong karena pejabatnya pensiun dan dirotasi ke jabatan lainnya.
"Ada tujuh jabatan yang akan dilakukan 'open bidding' yakni jabatan kepala dinas dan kepala badan. Saat ini, jabatan itu belum ada yang mengisi," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Kota Bogor, Sabtu.
Baca juga: Kementerian PUPR akan tata lingkungan di Kelurahan Sempur Bogor
Baca juga: Wali Kota Bogor ingatkan pimpinan rumah sakit kuatkan "sense of emergency"
Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara (PAN RB dan KASN).
Namun, KASN sampai hari ini belum memberikan rekomendasi, sehingga Pemerintah Kota Bogor belum bisa melakukan persiapan, seperti pembentukan panitia seleksi dan penyiapan syarat-syarat umum bagi calon peserta "open bidding". "Kami sedang menunggu rekomendasi dari KASN," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor setujui rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah plastik
Guna mempercepat proses, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya "jemput bola" yakni menanyakan langsung ke Kementerian PAN RB serta KASN di Jakarta.
Sebanyak tujuh dinas dan badan yang jabatan kepalanya masih lowong meliputi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja. (Satpol PP).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Ada tujuh jabatan yang akan dilakukan 'open bidding' yakni jabatan kepala dinas dan kepala badan. Saat ini, jabatan itu belum ada yang mengisi," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Kota Bogor, Sabtu.
Baca juga: Kementerian PUPR akan tata lingkungan di Kelurahan Sempur Bogor
Baca juga: Wali Kota Bogor ingatkan pimpinan rumah sakit kuatkan "sense of emergency"
Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara (PAN RB dan KASN).
Namun, KASN sampai hari ini belum memberikan rekomendasi, sehingga Pemerintah Kota Bogor belum bisa melakukan persiapan, seperti pembentukan panitia seleksi dan penyiapan syarat-syarat umum bagi calon peserta "open bidding". "Kami sedang menunggu rekomendasi dari KASN," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor setujui rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah plastik
Guna mempercepat proses, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya "jemput bola" yakni menanyakan langsung ke Kementerian PAN RB serta KASN di Jakarta.
Sebanyak tujuh dinas dan badan yang jabatan kepalanya masih lowong meliputi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja. (Satpol PP).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020