Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai rendahnya serapan anggaran yang menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019 yang mencapai Rp615 miliar di Kota Depok bukanlah nilai yang kecil.
"Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat," kata Imam usai menjadi pembicara diskusi bertajuk "Diskusi tema Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok" di Depok, Selasa.
Baca juga: IKM Depok difasilitasi dapatkan sertifikat halal
Diskusi yang digagas oleh Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok tersebut selain Imam Budi Hartono juga menghadirkan Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikravany (Sekretaris DPC PDI-P Depok), moderator Hendrik Reusuki (wartawan Elshinta).
Menurut Imam kalau selama ini alokasi anggaran Rp2 miliar per kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp6 milia per kelurahan tinggal mengkalikan saja. Kalau di Kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara, kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal.
Baca juga: Pemkot Depok siapkan 200 perekaman transaksi online pada 2020
Ia menambahkan dengan jumlah APBD Kota Depok Rp3,5 triliun sulit diatasi masalah kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga Depok. Saat ini Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp70 miliar dari Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikra Vanny mengungkapkan bahwa Kota Depok IPM nomor 3 se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5.
Ia menilai selama ini masih dipertanyakan tingkat Pendidikan warga Depok, harapan hidup dan standar layak hidup. Bahkan bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok.
Baca juga: Pemkot Depok buka posko penanganan bencana
"Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM. Apa Depok bisa seperti itu," tanyanya.
Tokoh Pendidikan Depok Acep Azhari mengungkapkan Depok diuntungkan dengan banyaknya Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan IPM. Ia mengungkapkan Depok tidak memiliki Mega Proyek selama 15 tahun selama kepemimpinan PKS. Namun memiliki ide bagaimana memiliki manusia unggulan dengan pemikiran luar biasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat," kata Imam usai menjadi pembicara diskusi bertajuk "Diskusi tema Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok" di Depok, Selasa.
Baca juga: IKM Depok difasilitasi dapatkan sertifikat halal
Diskusi yang digagas oleh Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok tersebut selain Imam Budi Hartono juga menghadirkan Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikravany (Sekretaris DPC PDI-P Depok), moderator Hendrik Reusuki (wartawan Elshinta).
Menurut Imam kalau selama ini alokasi anggaran Rp2 miliar per kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp6 milia per kelurahan tinggal mengkalikan saja. Kalau di Kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara, kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal.
Baca juga: Pemkot Depok siapkan 200 perekaman transaksi online pada 2020
Ia menambahkan dengan jumlah APBD Kota Depok Rp3,5 triliun sulit diatasi masalah kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga Depok. Saat ini Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp70 miliar dari Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikra Vanny mengungkapkan bahwa Kota Depok IPM nomor 3 se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5.
Ia menilai selama ini masih dipertanyakan tingkat Pendidikan warga Depok, harapan hidup dan standar layak hidup. Bahkan bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok.
Baca juga: Pemkot Depok buka posko penanganan bencana
"Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM. Apa Depok bisa seperti itu," tanyanya.
Tokoh Pendidikan Depok Acep Azhari mengungkapkan Depok diuntungkan dengan banyaknya Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan IPM. Ia mengungkapkan Depok tidak memiliki Mega Proyek selama 15 tahun selama kepemimpinan PKS. Namun memiliki ide bagaimana memiliki manusia unggulan dengan pemikiran luar biasa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020