Pengamat pertahanan yang juga Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid, menyebutkan China sengaja memancing Indonesia untuk mengerahkan sebanyak-banyaknya kapal pengawas, kapal pengintai, hingga kapal perang yang dimiliki ke Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.
"Ini strategi Cina justru memancing kita, memberikan peluang kepada daerah-daerah yang lain lepas dari pengawasan angkatan laut. Menurut saya kita jangan sampai terfokus ke situ (Natuna)," kata Fauka dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Fauka mengatakan hal itu menanggapi pelanggaran yang dilakukan kapal ikan China yang dikawal kapal Coast Guard China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna beberapa waktu lalu.
Baca juga: Mahfud memastikan kapal China sudah di luar ZEE Indonesia
Menurut Fauka, langkah China yang menambah keberadaan kapal nelayan dan coast guard diduga kuat memang sebagai salah satu bentuk pengalihan perhatian. Karena dengan kondisi demikian, Indonesia akan menambah kapal perang dari angkatan laut maupun Bakamla.
"Dengan menambah kapal perang kita dari Bakamla, ada daerah-daerah yang terlepas dari pengawasan. Berarti ada peluang. Misalnya dari KRI apa yang mengawasi wilayah selatan, semua ditarik fokus ke Natuna," ucapnya.
Dengan penambahan kapal pengawas oleh Indonesia, berarti ada wilayah yang terlepas dari pengawasan. Kondisi ini berbahaya karena memberikan peluang bentuk kejahatan perairan lainnya seperti penyelundupan narkotika, manusia, atau kejahatan lintas negara lainnya.
Fauka juga menilai, hingga saat ini belum ada tanda-tanda keseriusan China untuk melarang seluruh nelayannya agar tidak memasuki wilayah ZEE perairan Natuna. Bahkan, sejak kedatangan Presiden Joko Widodo disinyalir nelayan China beserta coast guard yang mendampingi semakin banyak.
"China menambah kapal-kapal nelayan untuk masuk wilayah. Kalau enggak salah ada 34 atau 43 kapal nelayan. Ditambah 6 coast guard," kata Fauka.
TNI bersama dengan Bakamla dan elemen lainnya hingga kini terus melakukan operasi rutin di wilayah perbatasan perairan Natuna. Operasi rutin dilakukan menyusul masih adanya kapal nelayan China yang keluar masuk di perairan tersebut.
Baca juga: Pangkalan militer Natuna tak terletak di pusat pemerintahan
Dalam kesempatan itu, Fauka mengatakan negara-negara di wilayah ASEAN harus membentuk wadah gabungan militer berupa Komando Gabungan Asia Tenggara.
"Tugasnya menjaga batas wilayah daripada negara Asean, kedua semakin memperkuat Asean terhadap intervensi negara seperti China atau negara lain," tuturnya.
Baca juga: Operasi Siaga Purla 2020 usir kapal ikan asing di perairan Natuna
Perlu diakui kekuatan militer Indonesia yang berada di urutan ke-16 di dunia atau negara lain di ASEAN tak sebanding dengan daya tempur China.
Namun bila seluruh negara ASEAN menggabungkan kekuatan militer, Fauka menilai China bakal berpikir dua kali sebelum bersikap.
"Kalau kita bergabung kita akan menjadi satu kekuatan yang mungkin menjadi satu pertimbangan bagi China untuk mengganggu wilayah Asean," tuturnya.
Perihal sosok yang memimpin Komando Gabungan Asia Tenggara, dia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya Hadi yang menjabat Panglima TNI sejak tahun 2017 sudah mumpuni secara pengalaman dan kepemimpinan.
"Ada Panglima TNI, tapi Panglima harus melepas jabatan sebagai Panglima. Dia harus menjadi Panglima Komando Gabungan Asia Tenggara, fokus di situ," kata Fauka.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Ini strategi Cina justru memancing kita, memberikan peluang kepada daerah-daerah yang lain lepas dari pengawasan angkatan laut. Menurut saya kita jangan sampai terfokus ke situ (Natuna)," kata Fauka dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Fauka mengatakan hal itu menanggapi pelanggaran yang dilakukan kapal ikan China yang dikawal kapal Coast Guard China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna beberapa waktu lalu.
Baca juga: Mahfud memastikan kapal China sudah di luar ZEE Indonesia
Menurut Fauka, langkah China yang menambah keberadaan kapal nelayan dan coast guard diduga kuat memang sebagai salah satu bentuk pengalihan perhatian. Karena dengan kondisi demikian, Indonesia akan menambah kapal perang dari angkatan laut maupun Bakamla.
"Dengan menambah kapal perang kita dari Bakamla, ada daerah-daerah yang terlepas dari pengawasan. Berarti ada peluang. Misalnya dari KRI apa yang mengawasi wilayah selatan, semua ditarik fokus ke Natuna," ucapnya.
Dengan penambahan kapal pengawas oleh Indonesia, berarti ada wilayah yang terlepas dari pengawasan. Kondisi ini berbahaya karena memberikan peluang bentuk kejahatan perairan lainnya seperti penyelundupan narkotika, manusia, atau kejahatan lintas negara lainnya.
Fauka juga menilai, hingga saat ini belum ada tanda-tanda keseriusan China untuk melarang seluruh nelayannya agar tidak memasuki wilayah ZEE perairan Natuna. Bahkan, sejak kedatangan Presiden Joko Widodo disinyalir nelayan China beserta coast guard yang mendampingi semakin banyak.
"China menambah kapal-kapal nelayan untuk masuk wilayah. Kalau enggak salah ada 34 atau 43 kapal nelayan. Ditambah 6 coast guard," kata Fauka.
TNI bersama dengan Bakamla dan elemen lainnya hingga kini terus melakukan operasi rutin di wilayah perbatasan perairan Natuna. Operasi rutin dilakukan menyusul masih adanya kapal nelayan China yang keluar masuk di perairan tersebut.
Baca juga: Pangkalan militer Natuna tak terletak di pusat pemerintahan
Dalam kesempatan itu, Fauka mengatakan negara-negara di wilayah ASEAN harus membentuk wadah gabungan militer berupa Komando Gabungan Asia Tenggara.
"Tugasnya menjaga batas wilayah daripada negara Asean, kedua semakin memperkuat Asean terhadap intervensi negara seperti China atau negara lain," tuturnya.
Baca juga: Operasi Siaga Purla 2020 usir kapal ikan asing di perairan Natuna
Perlu diakui kekuatan militer Indonesia yang berada di urutan ke-16 di dunia atau negara lain di ASEAN tak sebanding dengan daya tempur China.
Namun bila seluruh negara ASEAN menggabungkan kekuatan militer, Fauka menilai China bakal berpikir dua kali sebelum bersikap.
"Kalau kita bergabung kita akan menjadi satu kekuatan yang mungkin menjadi satu pertimbangan bagi China untuk mengganggu wilayah Asean," tuturnya.
Perihal sosok yang memimpin Komando Gabungan Asia Tenggara, dia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya Hadi yang menjabat Panglima TNI sejak tahun 2017 sudah mumpuni secara pengalaman dan kepemimpinan.
"Ada Panglima TNI, tapi Panglima harus melepas jabatan sebagai Panglima. Dia harus menjadi Panglima Komando Gabungan Asia Tenggara, fokus di situ," kata Fauka.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020