Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah apabila ambang batas parlemen (parlementary treshold) dinaikkan dari sebelumnya 4 persen.
"PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual, kemarin itu 4 persen. Saya kira kalau kenaikan 4,5 persen atau 5 persen itu wajar kenaikannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menilai kenaikan PT sebesar 5 persen itu tidak masalah karena kalau terlalu tinggi nanti ada masalah, yaitu suara rakyat akan sia-sia.
Baca juga: Gerindra-PKS sudah sepakat soal Cawagub DKI
Baca juga: Ahmad Syaikhu: Bekasi sangat butuh wakil bupati
Jazuli mengatakan kalau besaran PT dinaikkan di atas 5 persen, maka harus dikaji lebih dalam karena ada kemungkinan suara rakyat akan terbuang.
"Tapi kalau di atas itu (5 persen), saya kira harus dikaji lebih dalam karena kalau lebih tinggi, suara rakyat yg terbuang tidak terwakili," ujarnya.
Selain itu menurut dia, terkait sistem pemilu, lebih baik digunakan sistem proporsional terbuka karena lebih mencerminkan demokrasi.
Baca juga: PKS Depok gelar Flashmob dalam peringati Hari Ibu
Dia mengatakan dengan sistem proporsional terbuka maka suara terbanyak yang menang, bukan berdasarkan urutan nomor urut.
"Kan Pemilu itu mencari suara rakyat, jangan nanti suara rakyat itu terpatahkan oleh kepentingan politik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual, kemarin itu 4 persen. Saya kira kalau kenaikan 4,5 persen atau 5 persen itu wajar kenaikannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menilai kenaikan PT sebesar 5 persen itu tidak masalah karena kalau terlalu tinggi nanti ada masalah, yaitu suara rakyat akan sia-sia.
Baca juga: Gerindra-PKS sudah sepakat soal Cawagub DKI
Baca juga: Ahmad Syaikhu: Bekasi sangat butuh wakil bupati
Jazuli mengatakan kalau besaran PT dinaikkan di atas 5 persen, maka harus dikaji lebih dalam karena ada kemungkinan suara rakyat akan terbuang.
"Tapi kalau di atas itu (5 persen), saya kira harus dikaji lebih dalam karena kalau lebih tinggi, suara rakyat yg terbuang tidak terwakili," ujarnya.
Selain itu menurut dia, terkait sistem pemilu, lebih baik digunakan sistem proporsional terbuka karena lebih mencerminkan demokrasi.
Baca juga: PKS Depok gelar Flashmob dalam peringati Hari Ibu
Dia mengatakan dengan sistem proporsional terbuka maka suara terbanyak yang menang, bukan berdasarkan urutan nomor urut.
"Kan Pemilu itu mencari suara rakyat, jangan nanti suara rakyat itu terpatahkan oleh kepentingan politik," katanya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020