Warga Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan pembangunan Jembatan Kuning yang terhenti padahal jembatan itu dibutuhkan warga sebagai penghubung tiga desa di wilayah itu.
Pembangunan Jembatan Kuning tahap dua itu belum juga dilanjutkan padahal pembangunan jembatan tersebut sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebesar Rp43 miliar.
"Dalam draft anggaran 2019 Jembatan Kuning sudah masuk dalam kegiatan namun sampai dengan saat ini belum terlihat progres lanjutan pembangunan jembatan oleh pihak ketiga," kata Camat Muaragembong, Lukman Hakim di Muaragembong Kabupaten Bekasi, Selasa.
Baca juga: Perbaikan jalan jembatan Cipamingkis Bekasi mulai dikerjakan
Lukman mengatakan jembatan yang berlokasi di Kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Bakti tersebut sudah sangat dibutuhkan masyarakat setempat karena Jembatan Kuning menjadi penghubung tiga desa sekaligus.
"Jembatan itu kalau sudah bisa dilalui jadi penghubung Desa Pantai Mekar, Pantai Bakti dan Pantai Bahagia. Waktu tempuh menuju desa seberang menjadi lebih cepat," ungkapnya.
Jembatan Kuning menjadi vital bagi masyarakat setempat karena selain mempersingkat waktu tempuh jembatan tersebut juga sebagai akses untuk mempermudah menuju lokasi wisata Pantai Bungin.
"Entah kendalanya apa. Semoga saja Jembatan Kuning cepat diselesaikan. Supaya akses warga lebih mudah dan ke lokasi wisata Pantai Bungin juga jadi lebih cepat," katanya.
Baca juga: Jembatan layang Tegalgede Bekasi akan dipasang lampu PJU
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor mengatakan terkendalanya kelanjutan pembangunan Jembatan Kuning karena hingga saat ini masih ada perizinan dari Kementerian PUPR yang belum diselesaikan.
"Dinas PUPR harusnya menyelesaikan izinnya dulu. Normatifnya harus ditempuh. Jadi memang masih ada izin dari Kementerian PUPR yang belum selesai. Kita sudah pertanyakan saat rapat dengan Dinas PUPR," katanya.
Cecep mengatakan Jembatan Kuning sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Oleh karena itu anggaran untuk kelanjutan pembangunannya dialokasikan kembali di 2020. "Kita anggarkan lagi di tahun depan. Nilanya kurang lebih sama dengan 2019," ucapnya.
Baca juga: Dua proyek duplikasi jembatan Bekasi ditunda
DPRD Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan jembatan tersebut segera diselesaikan dengan menyelesaikan seluruh perizinan terlebih dulu.
"Normatifnya ditempuh. Tapi tetap kita awasi. Supaya perizinannya cepat selesai. Kita akan pertanyakan kembali sudah sejauh mana proses perizinannya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Pembangunan Jembatan Kuning tahap dua itu belum juga dilanjutkan padahal pembangunan jembatan tersebut sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebesar Rp43 miliar.
"Dalam draft anggaran 2019 Jembatan Kuning sudah masuk dalam kegiatan namun sampai dengan saat ini belum terlihat progres lanjutan pembangunan jembatan oleh pihak ketiga," kata Camat Muaragembong, Lukman Hakim di Muaragembong Kabupaten Bekasi, Selasa.
Baca juga: Perbaikan jalan jembatan Cipamingkis Bekasi mulai dikerjakan
Lukman mengatakan jembatan yang berlokasi di Kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Bakti tersebut sudah sangat dibutuhkan masyarakat setempat karena Jembatan Kuning menjadi penghubung tiga desa sekaligus.
"Jembatan itu kalau sudah bisa dilalui jadi penghubung Desa Pantai Mekar, Pantai Bakti dan Pantai Bahagia. Waktu tempuh menuju desa seberang menjadi lebih cepat," ungkapnya.
Jembatan Kuning menjadi vital bagi masyarakat setempat karena selain mempersingkat waktu tempuh jembatan tersebut juga sebagai akses untuk mempermudah menuju lokasi wisata Pantai Bungin.
"Entah kendalanya apa. Semoga saja Jembatan Kuning cepat diselesaikan. Supaya akses warga lebih mudah dan ke lokasi wisata Pantai Bungin juga jadi lebih cepat," katanya.
Baca juga: Jembatan layang Tegalgede Bekasi akan dipasang lampu PJU
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor mengatakan terkendalanya kelanjutan pembangunan Jembatan Kuning karena hingga saat ini masih ada perizinan dari Kementerian PUPR yang belum diselesaikan.
"Dinas PUPR harusnya menyelesaikan izinnya dulu. Normatifnya harus ditempuh. Jadi memang masih ada izin dari Kementerian PUPR yang belum selesai. Kita sudah pertanyakan saat rapat dengan Dinas PUPR," katanya.
Cecep mengatakan Jembatan Kuning sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Oleh karena itu anggaran untuk kelanjutan pembangunannya dialokasikan kembali di 2020. "Kita anggarkan lagi di tahun depan. Nilanya kurang lebih sama dengan 2019," ucapnya.
Baca juga: Dua proyek duplikasi jembatan Bekasi ditunda
DPRD Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan jembatan tersebut segera diselesaikan dengan menyelesaikan seluruh perizinan terlebih dulu.
"Normatifnya ditempuh. Tapi tetap kita awasi. Supaya perizinannya cepat selesai. Kita akan pertanyakan kembali sudah sejauh mana proses perizinannya," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019