Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meluncurkan Model Pojok ATM Inovasi disingkat Mpo Atmi, sebagai unit fasilitator pendamping pengembangan inovasi daerah yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat.

Sekretaris Daerah Pemkab Bekasi Uju di Bekasi, Kamis, mengatakan fungsi Mpo Atmi memberikan bantuan berupa bimbingan dan pendampingan dalam menciptakan ide dan inovasi baru bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD) melalui metode amati, tiru, dan modifikasi (ATM).

"Unit ini akan tersedia untuk bapak ibu sekalian dan dapat dimanfaatkan sebagai fasilitator pendamping pengembangan inovasi daerah," kata dia saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelitbangan Kabupaten Bekasi.

Baca juga: MUI Bekasi minta DPRD tidak terburu-buru lakukan pemilihan wakil bupati

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Antero Jababeka itu, antara lain dihadiri Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Tri Widodo Wahyu Utomo, asisten sekda Kabupaten Bekasi, kepala OPD Kabupaten Bekasi, serta camat se-Kabupaten Bekasi.

Selama ini, Balitbangda setempat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

"Tidak hanya menghasilkan buku kajian saja, namun Balitbangda telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan potensi asli desa, penerapan model kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah yang dilakukan melalui berbagai fasilitasi-fasilitasi kegiatan pengembangan inovasi daerah, di antaranya laboratorium inovasi yang sampai kini telah melahirkan 101 ide kreatif dari berbagai perangkat daerah," ucapnya.

Baca juga: Bekasi sabet katagori A penilaian kinerja UPTD PALD tingkat nasional

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Pedoman Penelitian, pemerintah menekankan pentingnya "planning by research" dan "policy by research" agar pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan secara tepat dan bermanfaat, serta bermakna bagi kepentingan publik.

Menurut Uju, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh ketepatan perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang baik, yakni kebijakan yang keluarannya tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kejaksaan Bekasi alihkan konsep penindakan korupsi ke pencegahan

Ia berharap, keberadaan Mpo Atmi selain melayani aparatur pemerintah daerah, ke depan juga bisa bergerak ke sekolah dan desa untuk mengenalkan pentingnya pola pikir inovatif dalam mengembangkan potensi diri para pelajar dan masyarakat desa.

"Saya harap unit ini juga dapat membantu siswa-siswa dan para masyarakat desa sehingga bisa memiliki daya saing diri yang tinggi untuk menghadapi era industrial," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019