Bogor (Antaranews Bogor) - Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) menilai peran Bank Indonesia harus diubah dan diperluas tidak hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah.
"Peran Bank Indonesia tidak hanya fokus pada pengendalian moneter tapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di daerah," ujar Fadli Hasan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam seminar yang digelar Internastional Center For Applied Finanze and Economics (InterCAFE) IPB di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin.
Dalam seminar yang mengangkat tema "Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah" Fadli menjelaskan, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini mengalami kerapuhan struktur ekonomi dan persoalan kualitas tenaga kerja.
Ia mengatakan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya, adanya ketimpangan antara sektor-sektor dan ketimpangan di daerah.
Perekonomian di Indonesia khususnya di daerah berada pada tiga sektor yakni pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan infrastruktur.
"Sayangnya tiga sektor ini tidak mendapatkan perhatian dari perbankan. Persoalan yang dihadapi ketiga sektor ini adalah permodalan," ujar Fadli.
Terbatasnya perhatian perbankan pada tiga sektor ini karena berbagai faktor, diantaranya pengaruh ritel dan resiko yang rendah serta pengembalian pinjaman yang jangka panjang. Oleh karena itu perbankan lebih melirik sektor nonkredible.
Situasi ini lanjut dia yang membuat sektor perekonomian memburuk dan sehingga menyebabkan pertanian menjadi sangat rapuh.
Menurutnya, tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan infrastruktur merupakan sektor ekonomi di Indonesia, karena peran BI yang tidak mendukung kertiga sektor tersebut penyebab kerapuhan ekonomi tadi.
Ia mengatakan, upaya BI dalam mendukung sektor ekonomi tersebut dengan kebijakan fiskal, namun hal tersebut juga terbatas karena terjebak dalam tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter.
"Maka untuk mengatasi persoalan pembiayaan ditiga sektor tersebut dilakukan lewat hutang, perbankan sehingga solusi ini juga tidak efisien," ujarnya.
Menurut Fadli, sektor perbankan tidak sistemik membiaya tiga sektor tersebut karena lebih tertarik membiaya sektor nonkredible. Di satu sisi tiga sektor perekonomian tersebut yang membangun perekonomian di masyarakat.
Fadli mengatakan, terbatasnya peran BI itu dikarenakan Undang-Undang yang mengatur bank sentral Indonesia tersebut yang membatasi perannya. Oleh karena itu revisi Undang-Undang BI perlu dilakukan agar peran BI kedepan lebih diperluas.
"Saat ini DPR sedang membahas peran Bank Indonesia kedepannya melalui revisi Undang-Undang BI. Penting kiranya BI peranannya tidak hanya untuk inflasi dan moneter tapi bisa membantu tiga sektor tadi, yakni mensejahterakan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja," ujar Fadli.
Seminar yang menghadirkan sejumlah pembicara dari Komisi XI DPR RI, Bank Indonesia, Badan Supervisi Bank Indonesia dan InterCAFE IPB ini mengangkat tema "Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah".
Sejumlah pembicara yang hadir diantaranya, Arif Budimanta selaku anggota Komisi XI DPR RI, M Fadli Hasan dari BSBI, Iman Sugeman dari InterCAFE IPB, dan Kepala Kantor Perwakilan BI wilayah Jabar-Banten, Dian Ediana Rae.
"Diharapkan melalui seminar ini diperoleh masukan-masukan untuk merevisi Undang-Undang BI agar perannya lebih diperluas dan dapat mendorong tiga sektor tersebut," ujar Fadli.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Peran Bank Indonesia tidak hanya fokus pada pengendalian moneter tapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di daerah," ujar Fadli Hasan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam seminar yang digelar Internastional Center For Applied Finanze and Economics (InterCAFE) IPB di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin.
Dalam seminar yang mengangkat tema "Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah" Fadli menjelaskan, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini mengalami kerapuhan struktur ekonomi dan persoalan kualitas tenaga kerja.
Ia mengatakan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya, adanya ketimpangan antara sektor-sektor dan ketimpangan di daerah.
Perekonomian di Indonesia khususnya di daerah berada pada tiga sektor yakni pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan infrastruktur.
"Sayangnya tiga sektor ini tidak mendapatkan perhatian dari perbankan. Persoalan yang dihadapi ketiga sektor ini adalah permodalan," ujar Fadli.
Terbatasnya perhatian perbankan pada tiga sektor ini karena berbagai faktor, diantaranya pengaruh ritel dan resiko yang rendah serta pengembalian pinjaman yang jangka panjang. Oleh karena itu perbankan lebih melirik sektor nonkredible.
Situasi ini lanjut dia yang membuat sektor perekonomian memburuk dan sehingga menyebabkan pertanian menjadi sangat rapuh.
Menurutnya, tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan infrastruktur merupakan sektor ekonomi di Indonesia, karena peran BI yang tidak mendukung kertiga sektor tersebut penyebab kerapuhan ekonomi tadi.
Ia mengatakan, upaya BI dalam mendukung sektor ekonomi tersebut dengan kebijakan fiskal, namun hal tersebut juga terbatas karena terjebak dalam tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter.
"Maka untuk mengatasi persoalan pembiayaan ditiga sektor tersebut dilakukan lewat hutang, perbankan sehingga solusi ini juga tidak efisien," ujarnya.
Menurut Fadli, sektor perbankan tidak sistemik membiaya tiga sektor tersebut karena lebih tertarik membiaya sektor nonkredible. Di satu sisi tiga sektor perekonomian tersebut yang membangun perekonomian di masyarakat.
Fadli mengatakan, terbatasnya peran BI itu dikarenakan Undang-Undang yang mengatur bank sentral Indonesia tersebut yang membatasi perannya. Oleh karena itu revisi Undang-Undang BI perlu dilakukan agar peran BI kedepan lebih diperluas.
"Saat ini DPR sedang membahas peran Bank Indonesia kedepannya melalui revisi Undang-Undang BI. Penting kiranya BI peranannya tidak hanya untuk inflasi dan moneter tapi bisa membantu tiga sektor tadi, yakni mensejahterakan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja," ujar Fadli.
Seminar yang menghadirkan sejumlah pembicara dari Komisi XI DPR RI, Bank Indonesia, Badan Supervisi Bank Indonesia dan InterCAFE IPB ini mengangkat tema "Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah".
Sejumlah pembicara yang hadir diantaranya, Arif Budimanta selaku anggota Komisi XI DPR RI, M Fadli Hasan dari BSBI, Iman Sugeman dari InterCAFE IPB, dan Kepala Kantor Perwakilan BI wilayah Jabar-Banten, Dian Ediana Rae.
"Diharapkan melalui seminar ini diperoleh masukan-masukan untuk merevisi Undang-Undang BI agar perannya lebih diperluas dan dapat mendorong tiga sektor tersebut," ujar Fadli.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014