Jakarta (Antaranews Bogor) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa upah buruh di Indonesia harus dinaikkan secara signifikan oleh presiden baru yang terpilih pada Pilpres 2014.
"Sebagai langkah awal untuk mewujudkan upah layak tersebut, maka pada 2015 upah minimum harus naik sebesar 30 persen, sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari segi upah," katanya di Jakarta, Kamis.
Dibandingkan negara Thailand dan Filipina, katanya, upah buruh di Indonesia jauh tertinggal.
Padahal, kata dia, Indonesia sudah masuk dalam kategori negara terkaya nomor 15 di dunia (middle income countries), sehingga untuk masuk menjadi kategori maju, maka upah buruh di Indonesia harus dinaikkan secara signifikan.
"Nantinya, isu utama tersebut akan disampaikan oleh buruh Indonesia pada perayaan `May Day 2014 " di seluruh Indonesia, yakni mendukung calon presiden yang pro-buruh dan mau mewujudkan keinginan buruh tersebut," katanya.
Said Iqbal yang juga Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyatakan bahwa pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) adalah momentum penting bagi buruh Indonesia untuk ambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, katanya, jutaan buruh yang tergabung dalam KSPI tidak akan mudah menentukan pilihannya di dalam pesta demokrasi lima tahunan, yang akan digelar sebentar lagi.
Untuk itulah, kata dia, buruh akan memilih calon presiden yang dapat memenuhi kriteria, yakni memastikan bahwa pada 1 Juli 2015 seluruh buruh wajib mendapatkan jaminan pensiun.
"Karena, hingga saat ini hanya 0,05 persen buruh yang punya jaminan pensiun, sedangkan 99,95 persen buruh tidak ada jaminan pensiun. Akibatnya, mereka tidak memiliki masa depan setelah bekerja berpuluh-puluh tahun," katanya.
Kemudian, kata dia, calon presiden tersebut harus berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat (purchasing power) termasuk kaum buruh.
Caranya, melalui kebijakan penetapan upah layak yaitu dengan cara mengubah 60 item kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 86 item KHL.
"Karena dalam 60 item KHL juga tidak masuk akal, misalnya mana mungkin buruh dalam satu bulan mengonsumsi beras hanya 10 kilogram, lima potong ikan segar, 3/4 kilogram daging, tidak mempunyai televisi, tidak membeli bedak (untuk buruh perempuan) dan kebutuhan lainnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Sebagai langkah awal untuk mewujudkan upah layak tersebut, maka pada 2015 upah minimum harus naik sebesar 30 persen, sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari segi upah," katanya di Jakarta, Kamis.
Dibandingkan negara Thailand dan Filipina, katanya, upah buruh di Indonesia jauh tertinggal.
Padahal, kata dia, Indonesia sudah masuk dalam kategori negara terkaya nomor 15 di dunia (middle income countries), sehingga untuk masuk menjadi kategori maju, maka upah buruh di Indonesia harus dinaikkan secara signifikan.
"Nantinya, isu utama tersebut akan disampaikan oleh buruh Indonesia pada perayaan `May Day 2014 " di seluruh Indonesia, yakni mendukung calon presiden yang pro-buruh dan mau mewujudkan keinginan buruh tersebut," katanya.
Said Iqbal yang juga Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyatakan bahwa pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) adalah momentum penting bagi buruh Indonesia untuk ambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, katanya, jutaan buruh yang tergabung dalam KSPI tidak akan mudah menentukan pilihannya di dalam pesta demokrasi lima tahunan, yang akan digelar sebentar lagi.
Untuk itulah, kata dia, buruh akan memilih calon presiden yang dapat memenuhi kriteria, yakni memastikan bahwa pada 1 Juli 2015 seluruh buruh wajib mendapatkan jaminan pensiun.
"Karena, hingga saat ini hanya 0,05 persen buruh yang punya jaminan pensiun, sedangkan 99,95 persen buruh tidak ada jaminan pensiun. Akibatnya, mereka tidak memiliki masa depan setelah bekerja berpuluh-puluh tahun," katanya.
Kemudian, kata dia, calon presiden tersebut harus berorientasi pada peningkatan daya beli masyarakat (purchasing power) termasuk kaum buruh.
Caranya, melalui kebijakan penetapan upah layak yaitu dengan cara mengubah 60 item kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 86 item KHL.
"Karena dalam 60 item KHL juga tidak masuk akal, misalnya mana mungkin buruh dalam satu bulan mengonsumsi beras hanya 10 kilogram, lima potong ikan segar, 3/4 kilogram daging, tidak mempunyai televisi, tidak membeli bedak (untuk buruh perempuan) dan kebutuhan lainnya," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014