Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Jawa Barat, mencatat perolehan pendapatan dari layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga akhir Oktober 2019.mencapai Rp21 miliar.
"Hingga akhir Oktober 2019 capaiannya sekitar Rp 21 miliar. Kami targetkan hingga Desember nanti capaiannya sebesar Rp22 miliar," jelas Sekretaris DPMPTSP Kota Depok, Yudi Suparyadi di Balai Kota Depok, Rabu.
Baca juga: M Idris: Penghapusan IMB jangan timbulkan masalah baru
Baca juga: Dedi Mulyadi menilai rencana hilangkan Amdal dan IMB keliru
Menurut dia, perolehan pendapatan dari layanan IMB tersebut berasal dari berbagai sektor. Antara lain perumahan, apartemen, hotel, restoran, hingga menara telekomunikasi.
"Sektor penyumbang terbesar berasal dari apartemen dan perumahan," ujarnya.
Baca juga: M Idris: Penghapusan IMB jangan timbulkan masalah baru
Dirinya menambahkan untuk memaksimalkan perolehan pendapatan dari IMB, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya. Seperti, memberikan sosialisasi serta meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Kami ada tim pengawas yang rutin melakukan peninjauan ke lapangan. Kalau ditemukan ada bangunan yang belum memiliki IMB akan diarahkan untuk mengurusnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Hingga akhir Oktober 2019 capaiannya sekitar Rp 21 miliar. Kami targetkan hingga Desember nanti capaiannya sebesar Rp22 miliar," jelas Sekretaris DPMPTSP Kota Depok, Yudi Suparyadi di Balai Kota Depok, Rabu.
Baca juga: M Idris: Penghapusan IMB jangan timbulkan masalah baru
Baca juga: Dedi Mulyadi menilai rencana hilangkan Amdal dan IMB keliru
Menurut dia, perolehan pendapatan dari layanan IMB tersebut berasal dari berbagai sektor. Antara lain perumahan, apartemen, hotel, restoran, hingga menara telekomunikasi.
"Sektor penyumbang terbesar berasal dari apartemen dan perumahan," ujarnya.
Baca juga: M Idris: Penghapusan IMB jangan timbulkan masalah baru
Dirinya menambahkan untuk memaksimalkan perolehan pendapatan dari IMB, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya. Seperti, memberikan sosialisasi serta meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Kami ada tim pengawas yang rutin melakukan peninjauan ke lapangan. Kalau ditemukan ada bangunan yang belum memiliki IMB akan diarahkan untuk mengurusnya," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019